Yusril Temui Menhan Sjafrie, Bahas Percepatan Revisi UU Pertahanan hingga Isu Dugaan Makar
Ekoin.co – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada Jumat (20/11/2026). Pertemuan tersebut membahas percepatan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Yusril menjelaskan bahwa revisi UU Pertahanan Negara saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR RI. Pemerintah menargetkan draf revisi tersebut dapat diajukan secara resmi pada awal 2027.
Yusril Punya Keterkaitan Historis dengan UU Tersebut
“Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan revisi UU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi menteri kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” ujar Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Keterlibatan Yusril dalam proses legislasi UU Pertahanan Negara dua dekade lalu menjadi salah satu alasan Menhan Sjafrie meminta dukungan langsung darinya untuk mengakselerasi proses revisi yang kini tengah berjalan di parlemen.
Disinggung Juga Soal Isu Dugaan Makar
Selain membahas revisi UU Pertahanan, pertemuan keduanya juga menyentuh isu dugaan makar yang belakangan mencuat di tengah dinamika politik nasional. Meski Yusril tidak merinci secara detail substansi pembahasan terkait isu tersebut, pernyataannya mengindikasikan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan kasus yang melibatkan sejumlah pihak terkait dugaan upaya melumpuhkan pemerintahan.
Isu dugaan makar ini sebelumnya berkembang dari kasus penyadapan yang melibatkan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang tengah menjalani proses hukum lebih lanjut. Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung dilaporkan belum menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut hingga saat ini.
Revisi UU Pertahanan untuk Sesuaikan Ancaman Terkini
Secara substansi, revisi UU Pertahanan Negara dinilai perlu dilakukan untuk menyesuaikan kerangka hukum pertahanan nasional dengan dinamika ancaman kontemporer, termasuk ancaman siber, geopolitik kawasan, serta kebutuhan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).
Komisi I DPR RI yang membidangi urusan pertahanan dan luar negeri diperkirakan akan segera menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan untuk membahas poin-poin krusial dalam draf revisi, termasuk soal struktur komando, anggaran pertahanan, serta kewenangan dalam situasi darurat negara.
Langkah Selanjutnya
Yusril menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan DPR untuk memastikan proses pembahasan revisi berjalan sesuai target. Ia juga menegaskan komitmennya untuk memastikan produk legislasi tersebut tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum, sembari pemerintah terus menelusuri tuntas isu dugaan makar yang menyertainya.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan