20 Orang Ditangkap, Rp1 Miliar Disita: Fakta OTT KPK Klaten

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) berskala besar di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis 15 Oktober 2026. Dalam operasi ke-23 sepanjang 2026, lembaga antirasuah menangkap 20 orang sekaligus, termasuk dua nama penting: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Tim penyidik menyita uang tunai sekitar Rp1 miliar.

OTT ini menjadi sorotan nasional bukan hanya karena skalanya besar, tetapi juga melibatkan pejabat dari dua institusi berbeda yaitu pemerintah daerah dan lembaga pengawas keuangan negara dalam satu jaringan dugaan korupsi yang saling terkait. Keterlibatan Kepala BPK Jateng menambah dimensi baru yang mengkhawatirkan: ketika pengawas justru terperangkap dalam jaring korupsi yang seharusnya ia awasi.

Kronologi Penangkapan: Jakarta dan Klaten Serentak

Operasi dilakukan terkoordinasi di dua lokasi. Sebanyak 19 orang diamankan di wilayah Klaten, satu orang ditangkap terpisah di Jakarta. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan penangkapan dilaksanakan pagi hari Kamis, para pihak langsung menjalani pemeriksaan awal di lokasi masing-masing.

Pihak yang diamankan di Klaten masih menjalani permintaan keterangan intensif di Polres Klaten. Untuk pihak di Jakarta, sedang menjalani permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, ungkap Budi dalam konferensi pers Jumat 16 Oktober 2026.

Dari 19 orang di Klaten, sembilan termasuk Bupati Hamenang dan Kepala BPK Jateng Ahmad Luthfi dibawa ke Jakarta menggunakan kereta api malam harinya dan tiba di Gedung KPK Jumat pagi. Total 10 orang menjalani pemeriksaan intensif di kantor pusat KPK Jakarta.

Dugaan Suap Berlapis: Pengadaan, Perizinan, hingga Audit BPK

Konstruksi perkara KPK menunjukkan dugaan korupsi sistematis dan berlapis. Pertama, dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Klaten, di mana pihak swasta diduga memberikan uang kepada bupati agar memenangkan tender proyek pemerintah.

Kedua, dugaan penerimaan gratifikasi terkait perizinan. Pelaku usaha yang mengurus izin di Klaten diduga harus memberikan upeti kepada bupati. Ketiga dan yang paling mengejutkan, adanya dugaan suap terhadap pejabat BPK terkait hasil audit keuangan daerah. Bupati Klaten diduga membeli hasil audit bersih dari BPK.

Keterlibatan dua ASN BPK termasuk pimpinan tertinggi BPK di Jateng membuat kasus ini memiliki dimensi kelembagaan sangat serius. BPK sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara semestinya menjadi garda terdepan mengawasi korupsi daerah. Ketika pemeriksa menjadi bagian jaringan korupsi, seluruh sistem pengawasan keuangan negara dipertanyakan integritasnya.

Uang di Tong Biru dan Barang Bukti Fantastis

Detail menarik perhatian publik adalah ditemukannya uang tunai yang disimpan Bupati Klaten di dalam tong biru. Tim penyidik menyita barang bukti uang tunai sekitar Rp1 miliar meski jumlah pasti masih dalam perhitungan resmi. Cara penyimpanan uang tidak lazim ini viral di media sosial menggambarkan betapa uang korupsi disembunyikan dengan cara primitif.

Tim mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai, masih proses hitung, hitungan awal sementara sekitar Rp1 miliar, kata Budi Prasetyo. Selain uang tunai, KPK mengamankan berbagai dokumen dan barang bukti lain yang masih dalam inventarisasi.

Dari 20 orang yang ditangkap, komposisinya beragam: satu bupati sebagai penyelenggara negara, ASN Pemkab Klaten, ASN BPK termasuk Kepala Perwakilan, serta unsur swasta yang diduga pemberi suap. Keragaman ini menunjukkan jaringan korupsi di Klaten melibatkan banyak pihak dari berbagai latar belakang.

OTT ke-23: PDI-P Kirim Surat Peringatan ke Seluruh Kader

OTT Klaten merupakan operasi ke-23 KPK sepanjang 2026, angka yang menunjukkan intensitas penindakan sangat tinggi. Hamenang adalah Bupati Klaten periode 2025-2030, baru menjabat kurang dari dua tahun ketika ditangkap KPK.

Penangkapannya menjadi pukulan bagi partai pengusungnya PDI Perjuangan yang segera merespons dengan mengirimkan surat peringatan kepada seluruh kader kepala daerah di seluruh Indonesia. Langkah ini menunjukkan kesadaran bahwa kasus Klaten bukan insiden terisolasi melainkan bagian pola korupsi kepala daerah yang berulang.

Hanya dua hari sebelumnya, KPK menggelar OTT ke-22 di BNPB menangkap pejabat terkait korupsi dana bencana. Frekuensi OTT sangat tinggi, rata-rata lebih dari dua operasi per bulan, menunjukkan praktik korupsi masih merajalela di berbagai lembaga pemerintahan. KPK punya waktu 1×24 jam sesuai KUHAP menentukan status hukum 20 orang yang ditangkap. Kasus Klaten menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat korupsi dan mengingatkan desentralisasi tanpa pengawasan kuat membuka celah korupsi sistemik di daerah.