JAMPIDSUS Dalami Dugaan Korupsi PT PSMI di Lampung
Lampung, Ekoin.co – Penyidikan dugaan korupsi kawasan hutan PT PSMI di Provinsi Lampung kembali berlanjut setelah Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) memeriksa seorang saksi pada Kamis, 19 November 2026. Saksi yang dimintai keterangan tersebut berinisial HP dan berasal dari Kementerian Kehutanan.
Pemeriksaan ini berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan oleh PT PSMI. Lokasi yang menjadi bagian dari perkara tersebut berada pada areal PT INHUTANI V di Provinsi Lampung.
Pemanggilan HP merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam pemanfaatan kawasan hutan tersebut. Berdasarkan keterangan resmi, HP hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
Pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik JAMPIDSUS dalam rangka mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk penanganan perkara. Keterangan dari saksi diharapkan dapat membantu penyidik memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan kasus yang sedang ditangani.
Perkara ini berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI pada areal PT INHUTANI V. Namun, Kejaksaan Agung belum mengungkapkan secara terperinci bentuk penyimpangan yang sedang didalami maupun luas kawasan hutan yang menjadi objek perkara.
Saksi Kementerian Kehutanan Dimintai Keterangan
Dalam pemeriksaan yang berlangsung pada Kamis, 19 November 2026, penyidik memanggil satu orang saksi berinisial HP dari Kementerian Kehutanan. Yang bersangkutan hadir untuk memenuhi panggilan dan memberikan keterangan terkait perkara dugaan korupsi penggunaan kawasan hutan tersebut.
Keterlibatan saksi dari Kementerian Kehutanan dalam proses pemeriksaan menjadi bagian dari pengumpulan keterangan oleh penyidik. Meski demikian, informasi resmi yang disampaikan belum menjelaskan jabatan HP, tugas yang berkaitan dengan perkara, maupun materi pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan.
Penyidik juga belum memaparkan secara terperinci hubungan saksi dengan kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh PT PSMI pada areal PT INHUTANI V. Oleh sebab itu, pemeriksaan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari tahapan penyidikan untuk memperoleh informasi yang relevan.
Status HP sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan dalam dugaan tindak pidana korupsi. Setiap keterangan yang diperoleh tetap harus ditelaah dan dinilai berdasarkan kebutuhan pembuktian dalam proses hukum.
Penyidikan Dugaan Korupsi Pemanfaatan Kawasan HutanPerkara yang ditangani JAMPIDSUS berfokus pada dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI di areal PT INHUTANI V, Provinsi Lampung.
Dalam proses penanganannya, pemeriksaan saksi menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk menghimpun informasi. Keterangan tersebut diperlukan guna membantu penyidik mendalami perkara dan menyusun berkas berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan.
Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap HP bertujuan memperkuat pembuktian serta melengkapi pemberkasan perkara. Dengan demikian, pemeriksaan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan penyidikan yang sedang berjalan.
Selain itu, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel. Prinsip tersebut diterapkan agar setiap tahapan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penyidik juga tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian. Artinya, setiap pihak yang berkaitan dengan perkara tetap harus diperlakukan sesuai kedudukan hukumnya selama proses penyidikan berlangsung.
Hingga Kamis, 19 November 2026, keterangan resmi Kejaksaan Agung belum memuat informasi lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan HP, nilai kerugian negara, ataupun perkembangan penanganan perkara lainnya.
Pemeriksaan terhadap saksi dari Kementerian Kehutanan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam penyidikan dugaan korupsi pemanfaatan kawasan hutan oleh PT PSMI di Lampung. Selanjutnya, penanganan perkara akan mengikuti kebutuhan pembuktian dan kelengkapan berkas yang dilakukan oleh tim penyidik JAMPIDSUS.
Dengan demikian, pemeriksaan HP pada 19 November 2026 merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Agung mendalami dugaan penyimpangan penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan pada areal PT INHUTANI V. Proses hukum tetap mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, dan asas praduga tidak bersalah.






















Tinggalkan Balasan