Suarakan 5 Tuntutan, Ribuan Mahasiswa Demo Karhutla Serentak

Aksi demo karhutla mahasiswa menandakan meluasnya kekhawatiran publik terhadap dampak kesehatan dan ekonomi dari kabut asap yang telah menyelimuti sejumlah wilayah Indonesia selama lebih dari sebulan.

Ribuan mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia menggelar aksi demonstrasi serentak menuntut pemerintah segera mengambil langkah tegas menangani krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah menyelimuti sejumlah wilayah dengan kabut asap tebal selama lebih dari sebulan. Aksi ini digelar hampir bersamaan di beberapa kota besar, menandakan meluasnya kekhawatiran publik terhadap dampak kesehatan dan ekonomi dari bencana asap tersebut.

Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini dilakukan atas nama masyarakat yang terdampak langsung, khususnya warga di Kalimantan dan Sumatra yang sudah bertahan hidup di tengah kabut asap selama puluhan hari berturut-turut.

Lima Tuntutan Utama Mahasiswa

Setidaknya lima tuntutan utama disuarakan dalam aksi ini. Pertama, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan beserta bencana banjir yang menyertainya sebagai bencana nasional, sebuah status yang akan membuka akses lebih besar terhadap bantuan dan sumber daya penanganan darurat dari pemerintah pusat.

Tuntutan lainnya mencakup percepatan penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti terlibat pembakaran lahan, peningkatan transparansi data titik api dan kualitas udara secara real-time kepada publik, penyediaan fasilitas kesehatan darurat bagi korban Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serta evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas strategi modifikasi cuaca dan pemadaman yang selama ini dijalankan pemerintah.

Krisis Kesehatan yang Semakin Mengkhawatirkan

Data kesehatan menunjukkan skala dampak karhutla kali ini tergolong parah. Sedikitnya 62.400 balita usia 0-5 tahun di tujuh provinsi terdampak kabut asap telah terjangkit ISPA, sebuah angka yang menurut pakar kesehatan sudah masuk kategori “kedaruratan kesehatan”. Beberapa laporan bahkan mencatat adanya anak-anak yang meninggal dunia di tengah kepungan asap tebal yang berlangsung berminggu-minggu di wilayah terdampak.

Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, langit oranye akibat kabut asap pekat dilaporkan telah berlangsung selama 37 hari, memicu kekhawatiran internasional hingga mendapat sorotan dari aktivis lingkungan global seperti Greta Thunberg yang turut bersuara mengenai krisis ini di platform media sosial internasional.

Dampak Ekonomi yang Ikut Terkena Imbas

Selain krisis kesehatan, kabut asap juga memukul telak perekonomian masyarakat di wilayah terdampak. Para pengemudi ojek online (ojol) di Kalimantan dilaporkan mengalami penurunan pendapatan hingga 50 persen akibat minimnya jarak pandang dan berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah. Pelaku UMKM di sektor kuliner dan jasa juga mengalami penurunan omzet signifikan karena warga lebih banyak memilih tinggal di dalam rumah untuk menghindari paparan asap.

Dampak lintas batas dari kabut asap ini juga memicu ketegangan diplomatik, setelah pemerintah Singapura menindak sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik pembakaran lahan di Indonesia yang asapnya mencapai wilayah negara tetangga tersebut. Hal ini memicu desakan dari DPR agar pemerintah tidak tinggal diam dan segera merespons secara diplomatik maupun melalui penegakan hukum domestik.

Respons Pemerintah Sejauh Ini

Pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah melakukan uji coba teknologi modifikasi cuaca menggunakan dry ice untuk membantu memicu hujan buatan di wilayah terdampak kabut asap. Selain itu, aparat kepolisian juga telah menetapkan 223 orang sebagai tersangka terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Namun di mata para pengunjuk rasa, langkah-langkah tersebut dinilai belum cukup signifikan dibandingkan skala krisis yang terjadi, terutama karena status bencana nasional belum juga ditetapkan meski dampak kesehatan dan ekonomi sudah meluas ke berbagai provinsi dan bahkan memicu ketegangan dengan negara tetangga.

Mengapa Status Bencana Nasional Penting?

Penetapan status bencana nasional memiliki konsekuensi signifikan terhadap mekanisme penanganan krisis, termasuk kemudahan mobilisasi anggaran darurat dari pemerintah pusat, koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang lebih terstruktur, serta kemungkinan membuka akses bantuan internasional jika diperlukan. Tanpa status tersebut, penanganan karhutla dinilai cenderung berjalan parsial dan bergantung pada kapasitas masing-masing pemerintah daerah yang sering kali terbatas.

Para pengamat kebijakan publik menilai, keengganan pemerintah menetapkan status bencana nasional kemungkinan terkait pertimbangan politis dan ekonomis, termasuk dampaknya terhadap citra investasi dan sektor perkebunan yang menjadi salah satu penyumbang devisa negara dari komoditas kelapa sawit.

Outlook: Tekanan Publik Berpotensi Terus Meningkat

Ke depan, tekanan dari mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional diperkirakan akan terus meningkat seiring belum adanya tanda-tanda kabut asap akan segera mereda di sejumlah wilayah terdampak. Jika krisis kesehatan terus memburuk dan dampak ekonomi semakin meluas, pemerintah kemungkinan akan menghadapi tekanan politik yang lebih besar untuk segera mengambil langkah tegas, baik dari sisi penegakan hukum terhadap korporasi pembakar lahan maupun dari sisi mitigasi dampak kesehatan bagi masyarakat terdampak.

Solidaritas Lintas Kota dan Dukungan Publik

Aksi demonstrasi ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk organisasi lingkungan, kelompok relawan kesehatan, hingga tokoh masyarakat di wilayah terdampak. Gelombang dukungan di media sosial turut memperkuat tekanan publik terhadap pemerintah, dengan hashtag terkait tuntutan penetapan bencana nasional karhutla menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan warganet dalam beberapa hari terakhir.

Sejumlah akademisi dari perguruan tinggi turut memberikan dukungan moral kepada mahasiswa yang turun ke jalan, menilai aksi ini sebagai bentuk kepedulian generasi muda terhadap krisis lingkungan dan kesehatan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas, sekaligus pengingat bagi pemerintah untuk lebih responsif terhadap aspirasi publik dalam penanganan bencana ekologis berulang seperti karhutla ini.

Harapan Jangka Panjang Mahasiswa

Para mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar protes sesaat, melainkan bagian dari upaya jangka panjang mengawal komitmen pemerintah dalam penanganan krisis lingkungan berulang seperti karhutla. Mereka berharap pemerintah dapat menyusun roadmap penanganan karhutla yang lebih komprehensif, melibatkan partisipasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta secara lebih terbuka dan terukur di masa-masa mendatang.

Perbandingan dengan Krisis Karhutla Tahun-Tahun Sebelumnya

Krisis karhutla tahun ini dinilai sejumlah pengamat lingkungan sebagai salah satu yang paling parah dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi durasi maupun luasan wilayah terdampak. Perbandingan dengan krisis serupa di masa lalu menunjukkan pola berulang yang belum terselesaikan secara tuntas, memperkuat desakan publik agar pemerintah mengambil pendekatan struktural jangka panjang, bukan sekadar penanganan darurat musiman setiap kali kabut asap muncul kembali.

Data dan pemantauan titik api kebakaran hutan dapat dicek melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.