Baleg DPR Target Rampungkan RUU Perampasan Aset Sebelum Masa Sidang Berakhir
Ekoin.co – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana sebelum masa sidang DPR periode ini berakhir pada akhir November 2026. Target ini disampaikan dalam rapat kerja Baleg bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2026).
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset menyebut, substansi utama yang masih dibahas adalah mekanisme perampasan aset tanpa melalui proses pemidanaan terlebih dahulu (non-conviction based asset forfeiture), yang dinilai krusial untuk mempercepat pengembalian kerugian negara dalam kasus-kasus korupsi besar yang proses hukumnya berlarut-larut.
Poin Krusial yang Masih Dibahas
Beberapa fraksi di DPR masih mempersoalkan batasan kewenangan aparat penegak hukum dalam menyita aset yang diduga terkait tindak pidana, termasuk perlunya mekanisme uji di pengadilan (judicial review) guna mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan. Pemerintah melalui Kementerian Hukum menyatakan siap mengakomodasi usulan tersebut asalkan tidak memperlambat proses perampasan aset itu sendiri.
Dorongan dari Masyarakat Sipil
Sejumlah lembaga antikorupsi mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU ini, mengingat payung hukum perampasan aset dinilai mendesak untuk mendukung kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam mengejar aset-aset hasil korupsi yang kerap disembunyikan pelaku, baik di dalam maupun luar negeri.
Koalisi masyarakat sipil antikorupsi menilai RUU ini sudah terlalu lama mengendap di DPR, bahkan sejak diusulkan pemerintah beberapa tahun lalu. Mereka berharap momentum penguatan pemberantasan korupsi di era pemerintahan saat ini dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Respons Pemerintah dan DPR
Wakil Ketua Baleg DPR menyatakan optimistis RUU ini dapat dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang inisiatif DPR pada akhir masa sidang. Ia menambahkan bahwa harmonisasi dengan undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, juga menjadi perhatian agar tidak terjadi tumpang tindih aturan di lapangan.
Sementara itu, perwakilan pemerintah dari Kementerian Hukum menegaskan pembahasan RUU ini merupakan prioritas nasional, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi dan mengembalikan kerugian negara secara lebih efektif dan cepat.
Dampak dan Proyeksi ke Depan
Jika RUU Perampasan Aset resmi disahkan, aparat penegak hukum akan memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk menyita aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu proses pidana selesai, yang selama ini kerap menjadi celah bagi pelaku untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset mereka. Langkah ini diproyeksikan dapat meningkatkan secara signifikan jumlah aset negara yang berhasil dikembalikan dari kasus-kasus korupsi besar dalam beberapa tahun mendatang.
Ke depan, publik akan menanti bagaimana implementasi RUU ini di lapangan, termasuk mekanisme pengawasan agar kewenangan besar yang diberikan kepada aparat penegak hukum tidak disalahgunakan, sekaligus tetap menjunjung prinsip praduga tak bersalah dan perlindungan hak kepemilikan yang sah bagi warga negara.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan