Batas Jumlah Kementerian Digugat ke MK, Pakar Hukum Tata Negara Bela Kewenangan Presiden Susun Kabinet

Pasal 15 UU Kementerian Negara digugat ke MK terkait penghapusan batas 34 kementerian. Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid nilai fleksibilitas presiden susun kabinet sesuai konstitusi.
Pasal 15 UU Kementerian Negara digugat ke MK terkait penghapusan batas 34 kementerian. Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid nilai fleksibilitas presiden susun kabinet sesuai konstitusi.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Ketentuan mengenai jumlah kementerian negara kembali menjadi perbincangan publik setelah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materi tersebut teregistrasi dengan Nomor Perkara 429/PUU-XXIV/2026 tertanggal 16 November 2026, diajukan oleh advokat Syamsul Jahidin bersama Dimas Yoga Pratama.

Kedua pemohon meminta MK menyatakan norma dalam pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa jumlah kementerian dibatasi paling banyak 34. Permohonan ini merespons perubahan aturan yang menghapus batas maksimal jumlah kementerian sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.

Presiden Punya Fleksibilitas Susun Kabinet

Menanggapi gugatan tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid menilai fleksibilitas penentuan jumlah kementerian sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan merupakan kebijakan yang sejalan dengan konstitusi dan sistem presidensial yang dianut Indonesia.

“Memberikan fleksibilitas kepada presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan merupakan pilihan kebijakan yang sejalan dengan karakter sistem pemerintahan presidensial yang dianut UUD NRI Tahun 1945,” kata Fahri dalam keterangan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dasar Konstitusional

Fahri menjelaskan, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan presiden memegang kekuasaan pemerintahan, sementara Pasal 17 mengatur bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu. Dalam konstruksi tersebut, kementerian merupakan instrumen kelembagaan untuk membantu presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan.

Ia menambahkan, Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara, namun ketentuan tersebut tidak secara langsung menetapkan angka maksimal tertentu sebagai batas yang kaku dan tidak dapat diubah.

Tiga Alasan Fleksibilitas Diperlukan

Menurut Fahri, terdapat tiga alasan utama mengapa fleksibilitas jumlah kementerian diperlukan. Pertama, urusan pemerintahan yang terus berkembang dan semakin kompleks. Kedua, kebutuhan koordinasi lintas sektor dan pembagian urusan yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Ketiga, presiden memerlukan keleluasaan menyusun desain organisasi kabinet yang sesuai dengan visi, misi, dan program pemerintahannya.

“Menteri merupakan pembantu presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu, penataan kementerian memiliki hubungan erat dengan efektivitas kepemimpinan dan tanggung jawab presiden dalam mencapai tujuan bernegara,” ujarnya.

Argumen Pemohon dan Potensi Dampak

Di sisi lain, pemohon berpandangan bahwa ketiadaan batas angka kementerian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menaikkan beban belanja birokrasi negara akibat penambahan jumlah kementerian yang tidak terbatas. Argumen ini menjadi salah satu pertimbangan penting yang akan diuji oleh hakim konstitusi dalam proses persidangan berikutnya.

Putusan MK terhadap perkara ini berpotensi memengaruhi struktur pemerintahan ke depan, termasuk kewenangan presiden dalam menata kabinet pada periode-periode mendatang. Publik dan kalangan akademisi kini menanti bagaimana MK akan menyeimbangkan antara kebutuhan efisiensi birokrasi dan fleksibilitas konstitusional presiden dalam perkara yang masih berproses di meja hakim konstitusi tersebut.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights