DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Prabowo Gelar Rapat Konsultasi dengan Pimpinan MPR
Ekoin.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Pengesahan ini berlangsung lebih cepat dari target semula dan menjadi salah satu capaian legislasi penting menjelang akhir tahun.
Pengesahan RUU tersebut bersamaan dengan rangkaian dinamika politik lain di Jakarta, termasuk pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran pimpinan MPR, DPR, dan beberapa menteri di Istana Kepresidenan, beberapa jam setelah proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden memasuki tahap baru.
Isi dan Urgensi RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset dirancang untuk memperkuat instrumen hukum dalam memberantas korupsi dengan memungkinkan negara merampas aset hasil tindak pidana, termasuk dalam skema pembuktian terbalik dan penyitaan tanpa harus menunggu proses pidana selesai sepenuhnya. Undang-undang ini telah lama ditunggu oleh lembaga antirasuah seperti KPK dan Kejaksaan Agung yang kerap menghadapi kendala dalam mengembalikan kerugian negara dari pelaku korupsi.
Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya memperkuat pemberantasan korupsi, tata kelola, dan ekonomi ilegal sebagai bagian dari agenda besar pemerintahannya, termasuk saat menyampaikan hal tersebut dalam forum ekonomi Asia-Pasifik di Shenzhen, China.
Pertemuan Istana Bahas Koordinasi Antarlembaga
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi bahwa pertemuan di Istana Kepresidenan merupakan forum konsultasi antarlembaga negara terkait tindak lanjut proses konstitusional pengisian kekosongan kursi wakil presiden.
“Ini paling merupakan satu rapat kayak konsultasi begitu, bagaimana penyelenggaraan tindak lanjut dari surat pengunduran diri wakil presiden, karena ini menyangkut tugas dan kewenangan MPR, dan juga menyangkut kewajiban Presiden menindaklanjuti kevakuman wakil presiden,” kata Yusril.
Ia menambahkan bahwa koordinasi semacam itu lazim dilakukan antarlembaga negara dan tidak terkait dengan mekanisme pemakzulan, mengingat proses hak menyatakan pendapat di DPR sebelumnya sudah dihentikan setelah pengunduran diri resmi diterima MPR.
Agenda Legislasi dan Politik Beriringan
Pengesahan RUU Perampasan Aset dan proses konsultasi pengisian kursi wakil presiden menjadi dua agenda besar yang berjalan beriringan di parlemen pekan ini. Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyatakan dukungannya terhadap nama calon wakil presiden yang akan diusulkan Presiden Prabowo, menandakan soliditas dukungan politik di tengah proses konstitusional yang sedang berjalan.
Langkah Selanjutnya
Setelah disahkan DPR, RUU Perampasan Aset akan melalui proses pengundangan sebelum resmi berlaku sebagai undang-undang. Para pengamat hukum menilai implementasi aturan ini akan menjadi penentu efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia pada tahun-tahun mendatang, sekaligus menjadi sinyal positif bagi upaya pemulihan kerugian negara dari berbagai kasus korupsi besar yang masih berjalan di Kejaksaan Agung dan KPK.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan