Kapolri Rombak 704 Pati dan Pamen, Dua Perwira Terseret Kasus Penyadapan Prabowo Dimutasi
Ekoin.co – Kepolisian Republik Indonesia melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran terhadap 704 perwira tinggi dan perwira menengah melalui empat Surat Telegram Kapolri yang terbit pada pekan ini. Mutasi ini mencakup berbagai jenjang jabatan, mulai dari tingkat perwira tinggi hingga perwira menengah, termasuk sejumlah jabatan strategis di tingkat Markas Besar Polri maupun kewilayahan.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menandatangani empat surat telegram tersebut dengan nomor berbeda, yang masing-masing mengatur jenjang dan wilayah penugasan baru bagi ratusan personel yang terdampak rotasi.
Dua Perwira Terkait Kasus Penyadapan Dimutasi
Hal yang menjadi sorotan publik dalam mutasi kali ini adalah pergeseran jabatan dua perwira yang tengah terjerat kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keduanya adalah Irjen Polisi Ahrie Sonta yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Hukum Polri, kini dimutasi menjadi Perwira Tinggi Yanma Polri. Selain itu, Eko Hadi Santoso yang sebelumnya bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I di Sespim Lemdiklat Polri juga dipindahkan menjadi Perwira Tinggi Yanma Polri.
Mutasi kedua perwira ini terjadi di tengah proses pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden yang telah berkembang menjadi dugaan makar. Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap adanya empat posko yang diduga terkait dengan upaya tersebut, dan hingga kini penyidik masih mendalami kemungkinan penetapan tersangka baru.
Rotasi Enam Jabatan Kapolda
Selain mutasi di tingkat Mabes Polri, Kapolri juga merombak enam jabatan Kapolda dalam gelombang mutasi ini. Rotasi jabatan Kapolda ini merupakan bagian dari penyegaran kepemimpinan di tingkat kewilayahan yang dilakukan secara berkala, namun kali ini mendapat perhatian lebih besar karena bersamaan dengan pengusutan kasus penyadapan yang melibatkan nama eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Desakan Publik dan Tokoh Nasional
Sejumlah tokoh nasional turut bersuara menyikapi perkembangan kasus ini. Mantan Menteri Pertahanan Mahfud MD secara terbuka meminta agar proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat penyadapan segera dituntaskan tanpa pandang bulu. Partai Gerindra, melalui sejumlah kadernya, juga menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden sebagai bentuk pembangkangan serius yang harus ditindak tegas oleh institusi kepolisian.
Proses Hukum Masih Berlanjut
Bareskrim Polri menyatakan belum menetapkan tersangka baru dalam kasus ini dan masih menunggu hasil ekspose bersama Kejaksaan Agung sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut. Perkembangan kasus ini terus dipantau ketat oleh publik mengingat implikasinya yang menyentuh isu stabilitas politik dan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum menjelang berbagai agenda politik nasional pada akhir tahun.
Mutasi besar-besaran ini juga dibaca sebagai upaya internal Polri untuk memastikan independensi proses hukum tetap terjaga, sekaligus merespons tekanan publik yang menuntut transparansi penuh dalam penanganan kasus yang melibatkan pejabat tinggi kepolisian.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan