Megawati Soroti Kasus Penyadapan Eks Kapolri Listyo Sigit, Pertanyakan Kinerja KPK dan Tegaskan Pilih di Luar Pemerintahan

Megawati Soekarnoputri soroti kasus penyadapan eks Kapolri Listyo Sigit, pertanyakan kinerja KPK, dan tegaskan PDI-P pilih berada di luar pemerintahan Prabowo.
Megawati Soekarnoputri soroti kasus penyadapan eks Kapolri Listyo Sigit, pertanyakan kinerja KPK, dan tegaskan PDI-P pilih berada di luar pemerintahan Prabowo.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Presiden kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam Sidang Terbuka Senat Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

“Apa ya enggak malu ya, polisi yang saya buat kayak gitu. Tapi kan enggak ada yang berani nanya sama saya, wartawan, padahal sudah tahu polisi itu saya yang memisahkan, loh kok beraninya coba menyadap?” kata Megawati, sebagaimana dikutip dari Kompas TV.

Singgung Sejarah Pemisahan Polri dari ABRI

Megawati mengingatkan kembali perannya dalam sejarah reformasi kepolisian, yakni pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang digagas pada masa pemerintahannya. Menurut dia, langkah tersebut dimaksudkan agar Polri dapat menjalankan tugas penegakan hukum secara independen dan profesional, bukan untuk kepentingan kekuasaan tertentu.

“Ini kah baktimu kepada negaramu? Hanya untuk mencari kekuasaan,” ujar Megawati, merespons kasus penyadapan yang kini menjerat mantan orang nomor satu di kepolisian tersebut.

Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama dua orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, tiga komplotan Sigit turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Penyidikan kasus ini juga mengungkap bahwa aksi penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha. Bareskrim Polri dilaporkan telah memeriksa puluhan saksi dan melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait kasus tersebut.

Kritik ke KPK dan Tegaskan Posisi di Luar Pemerintahan

Dalam kesempatan yang sama, Megawati juga mempertanyakan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya belum optimal dalam menuntaskan berbagai kasus besar. Ia menilai masyarakat kini cenderung diam dan tidak berani bersuara tanpa ada komando, kondisi yang menurutnya bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi.

Megawati turut menegaskan sikap PDI-P yang memilih berada di luar struktur pemerintahan Kabinet Merah Putih. “Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” tegas Megawati.

Respons dan Dampak Politik

Pernyataan keras Megawati ini berpotensi menambah dinamika politik nasional, terutama di tengah proses hukum kasus penyadapan yang masih berjalan serta pembahasan sejumlah kebijakan strategis pemerintah menjelang akhir tahun. Sejumlah pengamat menilai sikap kritis PDI-P sebagai oposisi informal dapat memengaruhi konstelasi dukungan politik terhadap pemerintahan Prabowo ke depan, khususnya terkait pengawasan terhadap institusi penegak hukum.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights