Pimpinan DPR Tanggapi Petisi Publik Desak Verifikasi Ulang Ijazah Anggota Dewan
Ekoin.co – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merespons desakan publik terkait petisi yang meminta pembukaan dan verifikasi ulang ijazah serta keterbukaan riwayat pendidikan seluruh anggota dewan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menyatakan data latar belakang pendidikan legislator sebenarnya sudah terbuka dan dapat ditelusuri oleh masyarakat secara mandiri.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Petisi yang beredar di masyarakat mendesak transparansi penuh atas dokumen pendidikan anggota dewan, menyusul polemik terkait keabsahan ijazah sejumlah pejabat publik yang mencuat belakangan ini.
KPU Disebut Sudah Verifikasi Ketat Dokumen Calon Legislatif
Dasco menjelaskan seluruh dokumen persyaratan pencalonan anggota dewan telah diperiksa secara ketat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum proses pemilu berlangsung. Menurutnya, masyarakat dapat mengakses data calon anggota legislatif tersebut melalui kanal resmi penyelenggara pemilu tanpa hambatan.
“Kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU terbuka, sehingga bisa dilihat di KPU mengenai data calon,” ujar Dasco kepada awak media.
Riwayat Pendidikan Disebut Dapat Ditelusuri di Laman Resmi DPR
Senada dengan Dasco, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan masyarakat dapat melacak rekam jejak pendidikan setiap anggota dewan secara langsung melalui laman resmi DPR maupun arsip data KPU. Ia menyebut informasi profil legislator, termasuk latar belakang pendidikan, asal daerah pemilihan, dan riwayat karier, tersedia secara publik dan terbuka untuk diakses.
“Ini kan sebenarnya riwayat pendidikan itu kan bisa ditelusuri. Ada laman DPR yang bisa melihat latar belakang anggota DPR. Baik di KPU maupun di DPR itu kan bisa, pendidikan, asal dapil dan sebagainya,” kata Saan.
DPR Minta Publik Tak Bangun Opini Negatif Tanpa Dasar
Politikus Partai NasDem tersebut meminta publik tidak membangun opini negatif yang seolah-olah menyimpulkan latar belakang pendidikan anggota dewan bermasalah tanpa verifikasi yang jelas. Ia menegaskan seluruh anggota DPR telah memenuhi syarat minimal pendidikan sesuai aturan pencalonan legislatif yang berlaku.
“Itu bisa dicek saja. Kan pasti dicek, apa sesuai tidak dengan persyaratan-persyaratan yang ada,” ujar Saan menambahkan.
Polemik soal keabsahan ijazah pejabat publik sebelumnya telah memicu sejumlah dorongan legislatif, termasuk usulan agar mekanisme penyetaraan dan verifikasi pendidikan dimasukkan secara lebih tegas ke dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. DPR menyatakan tetap terbuka terhadap masukan publik, namun menegaskan proses administrasi pencalonan telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak awal.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan