Jakarta, EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan mengurangi jumlah komisaris di lembaganya. Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, komisaris yang dipertahankan haruslah profesional.
“Struktur manajemen BUMN perbankan itu arahan Presiden, jumlah komisaris diringkas,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet. Menurutnya, Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah menyetujui kebijakan ini.
Selanjutnya, Airlangga menjelaskan bahwa pengurangan komisaris dan direksi akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. “Nanti sesuai kebutuhan. Tapi dibandingkan dengan yang sebelumnya lebih gemuk, sekarang lebih ringkas,” ujarnya.
Sebelumnya, politikus PDIP Adian Napitupulu mengkritik banyaknya komisaris dan direksi BUMN yang dianggap sebagai “titipan”. Pada 2020, ia menyebut terdapat 6.000 hingga 7.200 orang menduduki jabatan tersebut di seluruh BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan.
“Dari enam ribu sampai tujuh ribu dua ratus komisaris dan direksi BUMN itu menurut saya semua titipan,” ujar Adian di Kemang, Jakarta Selatan. Ia menambahkan, tidak pernah ada lowongan terbuka untuk posisi tersebut, sehingga akses terbatas bagi masyarakat umum.
(Photo diambil dari RRI)
