Jakarta, EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk menghapus Peraturan Teknis (Pertek) yang dikeluarkan oleh kementerian terkait tanpa persetujuan pusat. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam sesi tanya jawab dengan para ekonom dan pengusaha pada acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4).
“Jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang birokrat ini, saya kasih peringatan ya. Sudah ada Keputusan Presiden, mereka bikin lagi aturan teknis. Pertek-pertek itu kadang lebih galak daripada Keppres,” ujar Prabowo, disambut tepuk tangan peserta.
Ia menekankan, Pertek hanya boleh berlaku setelah mendapat izin tertulis dari Presiden. Langkah ini disebutnya sebagai upaya memangkas hambatan birokrasi. “Tidak ada lagi Pertek sembarangan. Semua harus melalui mekanisme yang jelas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Prabowo meminta jajarannya mengevaluasi regulasi yang dinilai menghambat investasi. “Tolong laporkan aturan yang tidak masuk akal. Kita akan revisi atau hapus,” katanya. Ia juga menyoroti praktik impor yang kerap disalahgunakan, memerintahkan Bea Cukai menindak tegas oknum yang memperpanjang prosedur.
“Bea Cukai harus beres. Jangan ada lagi prosedur mengada-ada yang memperlambat atau membuka celah korupsi,” tegasnya. Pesan serupa ditujukan bagi pejabat yang terlibat penyelundupan. “Mereka mengancam industri dan lapangan kerja rakyat. Ini peringatan terakhir.”
Di akhir sesi, Presiden berterima kasih atas masukan peserta dan meminta pelaporan langsung jika menemui kendala di lapangan. Acara ini dihadiri puluhan pengusaha nasional serta ekonom, seperti dilaporkan oleh tim media Sekretariat Presiden.
(Photo diambil dari Timor Lane)
