Jakerta, EKOIN.CO – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Surabaya, Selasa (29/04/2025). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kementerian, termasuk Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf Teuku Riefky Harsya.
Dalam forum strategis tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa arah kebijakan kementeriannya selaras dengan program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Ia menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian guna mencapai swasembada pangan.
“Dalam rangka mewujudkan Asta Cita Swasembada Pangan pada TA 2025, Kementerian PU telah memberikan dukungan di antaranya melalui Pelaksanaan Komitmen Bersama Kementerian Pertanian dalam intensifikasi penambahan luas tanam 2.087.602 ha. Kemudian, Keberlanjutan Infrastruktur Irigasi Kewenangan Pusat melalui alokasi DIPA Rekonstruksi Tahun 2025. Serta, Keberlanjutan Infrastruktur Irigasi Kewenangan Daerah melalui pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025,” ungkap Dody.
Sebagai bentuk kolaborasi antarkementerian, Kementerian PU dan Kementerian Pertanian telah menandatangani Nota Kesepahaman dan menyusun buku sinkronisasi program untuk mendukung penambahan luas tanam tersebut.
“Dalam mendukung penambahan luas tanam sebesar 2.087.602 ha, Kementerian PU juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam penyediaan dukungan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) dan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pada DI yang telah direhabilitasi, serta pelaksanaan pompanisasi di lokasi prioritas. Kolaborasi ini juga tertuang dalam Nota Kesepahaman antar kementerian serta buku sinkronisasi program,” tambahnya.
Lebih lanjut, Menteri Dody menyampaikan kekhawatiran terkait kondisi aset irigasi nasional yang lebih dari setengahnya berada dalam kondisi rusak. Ia menyebutkan, anggaran untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi saat ini hanya mencakup 37,9% dari kebutuhan nasional.
Situasi tersebut menjadi landasan diterbitkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Berdasarkan aturan tersebut, Kementerian PU dapat memberikan dukungan langsung kepada pemerintah daerah untuk proyek strategis di sektor pangan.
Untuk wilayah Jawa Timur, Menteri Dody memaparkan pencapaian Kementerian PU dalam menyelesaikan pembangunan delapan bendungan yang mampu mengairi 34.688 hektare lahan pertanian. Bendungan tersebut antara lain adalah Tukul, Tugu, Bendo, Semantok, Gongseng, Nipah, dan Bajulmati. Sementara itu, Bendungan Bagong masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan selesai pada tahun 2026.
Di sisi lain, Kementerian PU juga telah menyelesaikan rehabilitasi jaringan irigasi di delapan Daerah Irigasi (DI) dengan total cakupan lahan mencapai 14.908 hektare. Pemilihan lokasi DI dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kesiapan dokumen teknis serta dukungan bendungan yang ada.
“Pemilihan DI dilakukan secara selektif berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kriteria seperti DI telah didukung dengan adanya bendungan, dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan memiliki readiness criteria seperti kesiapan lahan, dokumen perencanaan, izin lingkungan, dan lain-lain,” terang Menteri Dody.
Ia berharap, momentum Musrenbang kali ini menjadi awal dari sinergi kebijakan dan alokasi anggaran yang solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung swasembada pangan serta program pembangunan strategis lainnya di Provinsi Jawa Timur.
“Kementerian PU berharap, sinergi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah melalui Musrenbang ini dapat mempercepat terwujudnya swasembada pangan dan program-program prioritas lainnya di Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala BBWS Brantas Hendra Ahyadi, Kepala BBPJN Jawa Timur – Bali Gunadi Antariksa, serta Kepala BPPW Jawa Timur Airyn Saputri Harahap.
