- Jakarta,EKOIN.CO – Pemerintah terus mempercepat persiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat, pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat yang digelar di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Kamis (15/5/2025).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan, persiapan berjalan secara simultan, mulai dari penyiapan sarana-prasarana hingga rekrutmen calon siswa. “Sudah lebih dari 9.000 calon siswa yang diasesmen melalui pertemuan dengan orang tua di rumah masing-masing. Sekarang kita fokus pada rekrutmen guru dan tenaga pendidik,” ujarnya, seperti dilansir dari laman resmi Kemensos.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiksasmen), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
Kelembagaan dan Rekrutmen Guru
Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pihaknya mendapat mandat untuk memperkuat kelembagaan Sekolah Rakyat dan menyediakan tenaga pendidik. “Kelembagaan Sekolah Rakyat akan berada di bawah Kemensos. Kami juga menyiapkan skema rekrutmen guru untuk mempercepat pelaksanaan program ini,” jelasnya.
Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto memastikan kesiapan sistem seleksi tenaga pendidik. “Kami memiliki sekitar 35 titik fasilitas seleksi dengan kapasitas 3.500 peserta. Jika semua lancar, proses seleksi bisa selesai dalam enam hari,” ungkapnya.
Perlindungan Anak Jadi Prioritas
Selain kualitas pendidikan, aspek perlindungan anak dalam lingkungan asrama menjadi perhatian utama. Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menegaskan, “Kami memastikan hak anak terpenuhi tanpa kekerasan atau bullying. Semua pihak di asrama harus dipersiapkan secara matang.”
Program Sekolah Rakyat dirancang sebagai solusi jangka panjang memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah menargetkan pembangunan segera dimulai dengan dukungan penuh berbagai kementerian dan lembaga terkait. (*)
