Jakarta. EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia menegaskan langkah tegas dalam melindungi petani lokal melalui pengendalian impor ubi kayu dan produk turunannya. Hal ini ditegaskan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Rapat Terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 23 Mei 2025.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menyatakan dukungan penuhnya terhadap usulan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk menghentikan impor singkong. Ia menekankan bahwa selama produksi dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan, maka impor tidak diperlukan.
“Jika produksi dalam negeri cukup, maka tidak ada alasan kita membuka keran impor,” ujar Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut.
Pernyataan Presiden ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap petani serta konsistensi dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Ia juga menekankan pentingnya solidaritas antar kementerian dan lembaga negara dalam mendorong ketahanan pangan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyambut baik dukungan Presiden. Ia menyampaikan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Kepala Negara untuk memaksimalkan bahan baku lokal dan memperkuat industri hilir berbasis pertanian dalam negeri.
“Petani singkong kita terpukul. Karena itu, kami usulkan langkah strategis berupa pengendalian impor, termasuk opsi pelarangan terbatas terhadap produk turunan singkong,” ungkap Amran.
Sebelumnya, Amran telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan nomor 521/5662/SR.320/M/5/2024 tertanggal 10 Mei 2024. Dalam surat tersebut, ia menyampaikan bahwa produksi singkong nasional cukup untuk kebutuhan pangan, pakan, hingga bioenergi.
Namun, menurut Amran, derasnya arus impor menyebabkan harga jual di tingkat petani anjlok, sehingga banyak petani kesulitan memasarkan hasil panennya. Hal ini menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup petani kecil di berbagai daerah.
Untuk itu, Kementerian Pertanian mendorong pelaksanaan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) lintas kementerian guna membahas langkah konkret. Rakortas tersebut diharapkan dapat merumuskan pembatasan atau bahkan pelarangan terbatas terhadap beberapa produk olahan singkong.
Di sisi lain, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa petani adalah ujung tombak ketahanan pangan nasional. Ia mengimbau seluruh pihak untuk bekerja sama dan memberikan dukungan nyata kepada para petani.
“Ini bukan sekadar soal produksi, tapi juga soal harga, distribusi, dan perlindungan terhadap petani yang selama ini menjadi tulang punggung pangan kita,” ucap Prabowo seperti dikutip dari keterangan resmi Istana.
Kebijakan pembatasan impor singkong ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk membangkitkan kembali semangat petani, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mempercepat program hilirisasi nasional yang berkelanjutan.
Dengan adanya dukungan langsung dari Presiden, langkah ini menandai keseriusan pemerintah dalam menata ulang tata niaga singkong nasional. Petani kini menanti kebijakan nyata di lapangan yang akan mengubah nasib mereka ke arah yang lebih baik.
