JAKARTA — EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perhubungan, menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan International Maritime Organization (IMO) dalam memperkuat ketahanan sektor maritim dan memajukan agenda maritim global. Penegasan itu disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez, Selasa (27/5), di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Menhub Dudy menyampaikan pentingnya kemitraan strategis antara Indonesia dan IMO yang telah berlangsung lama. Kolaborasi ini disebut telah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya menjaga keselamatan pelayaran, keamanan laut, serta perlindungan terhadap lingkungan laut.
“Indonesia dan IMO telah menjalin kemitraan yang konstruktif dan telah lama terjalin dalam membina kerja sama yang kuat untuk memastikan keselamatan, keamanan, perlindungan lingkungan, dan pelayaran berkelanjutan di wilayah maritim,” kata Dudy dalam sambutannya.
Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Pemerintah menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan standar keselamatan dan keberlanjutan sektor maritim nasional melalui kerja sama internasional.
Selain itu, Menhub juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja di sektor pelayaran. Menurutnya, tenaga kerja terampil merupakan fondasi utama untuk mendukung ketahanan industri maritim nasional.
Visi Maritim dalam Pembangunan Nasional
Dudy menjelaskan, upaya memperkuat sektor maritim ini sejalan dengan visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menetapkan penguatan ketahanan maritim sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional ke depan.
“Upaya ini juga sejalan erat dengan visi pembangunan nasional Presiden Prabowo yang menempatkan penekanan kuat pada peningkatan ketahanan maritim sebagai prioritas nasional,” lanjutnya.
Indonesia juga berperan aktif dalam mendukung reformasi internal IMO. Dalam kesempatan tersebut, Dudy menyampaikan bahwa Indonesia telah meratifikasi Amandemen Konvensi IMO dan secara resmi menyerahkan instrumen ratifikasi kepada organisasi tersebut.
Menurut Dudy, langkah ini menandai kesungguhan Indonesia dalam mendukung terbentuknya sistem maritim global yang transparan, inklusif, dan representatif.
“Indonesia sangat berharap reformasi ini akan memfasilitasi perkembangan positif dalam sektor maritim dan lebih jauh mendukung fungsi efektif dewan,” ucapnya.
Dukungan untuk Kesetaraan Gender
Pertemuan bilateral tersebut juga membahas isu pemberdayaan perempuan di sektor maritim. IMO tengah menggalakkan kebijakan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam industri pelayaran dunia.
Dudy menyatakan bahwa Indonesia mendukung penuh inisiatif tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat peran perempuan, baik dalam sektor pelaut maupun manajemen pelayaran.
“Indonesia berkomitmen mendorong peran yang lebih signifikan bagi perempuan di sektor maritim,” tuturnya.
Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pelaut perempuan di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga membuka ruang diskusi dan forum pelaut perempuan di tingkat nasional maupun regional.
Inisiatif Pertukaran Pengetahuan
Sebagai wujud kolaborasi konkret, Indonesia telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan peningkatan kapasitas maritim. Salah satunya adalah lokakarya regional Maritime Single Window (MSW) yang melibatkan negara-negara ASEAN dan negara kepulauan kecil berkembang.
“Dalam lokakarya ini, kami menghadirkan peserta dari Least Developed Countries (LDCs) dan Small Island Developing States (SIDS),” imbuh Dudy.
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam membangun sektor maritim yang inklusif. Melalui platform ini, Indonesia turut berperan aktif dalam mendorong pertukaran praktik terbaik antarnegara.
Hadir pula dalam pertemuan ini Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud serta Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional Amiruddin. Keduanya menyatakan dukungan terhadap langkah konkret memperluas kemitraan maritim global Indonesia.
Pemerintah perlu terus memperkuat diplomasi maritim di berbagai forum internasional guna meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai negara maritim strategis. Langkah seperti ratifikasi konvensi dan partisipasi aktif dalam reformasi IMO adalah modal penting ke arah itu.
Selain itu, penguatan pendidikan vokasi maritim sangat penting untuk mencetak tenaga kerja unggul dan siap pakai di industri pelayaran global. Sinergi antara pemerintah dan industri perlu ditingkatkan untuk memastikan link and match yang berkelanjutan.
Peran perempuan dalam sektor maritim juga perlu diperluas melalui kebijakan afirmatif yang berkelanjutan. Pemerintah dapat memberi insentif bagi institusi pelatihan dan perusahaan pelayaran yang mendorong kesetaraan gender secara nyata.
Pertemuan antara Menhub Dudy Purwagandhi dan Sekjen IMO menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerja sama maritim Indonesia di kancah global. Komitmen Indonesia terhadap reformasi IMO mencerminkan keseriusan dalam mewujudkan tata kelola pelayaran yang akuntabel dan transparan.
Partisipasi aktif Indonesia dalam kegiatan IMO juga menunjukkan bahwa negara ini bukan sekadar penerima manfaat, namun juga aktor penting dalam memajukan sektor maritim internasional. Dukungan terhadap pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas menjadi aspek penting dari kontribusi tersebut.
Dengan landasan kuat ini, diharapkan Indonesia mampu mendorong sektor maritim nasional sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kolaborasi erat dengan organisasi internasional seperti IMO akan menjadi kunci menuju tujuan tersebut.
