Jakarta, EKOIN.CO – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan World Expo 2025 Osaka, Jepang, pada Senin (19/5). Kegiatan ini digelar di Paviliun Indonesia dan melibatkan sejumlah lembaga strategis seperti Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) Kemenkeu, serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dalam forum bertajuk “Innovative Financing: Unlocking Opportunities for Sustainable Development”, Direktur Bisnis PT PII, Andre Permana, hadir sebagai panelis. Ia menjelaskan peran PT PII dalam mendukung pembangunan nasional melalui skema penjaminan proyek berbasis kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Dalam forum tersebut, Andre menekankan pentingnya peran penjaminan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi. “Penjaminan bukan hanya suatu bentuk de-risking melainkan juga bentuk komitmen pemerintah terhadap investasi yang dilakukan melalui skema KPBU,” ujar Andre.
Ia juga menambahkan bahwa penjaminan yang dirancang sesuai kebutuhan investor dan mengedepankan prinsip keberlanjutan akan meningkatkan kepercayaan investor, khususnya dari Jepang. “Ketika pemerintah menjamin sebuah proyek, itu sinyal kuat bagi investor untuk masuk,” lanjutnya.
Kolaborasi Strategis Internasional
Selain menjadi pembicara dalam forum, PT PII mengadakan serangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah mitra internasional. Di antaranya Kansai Electric Power dan Chodai, dua perusahaan Jepang yang tertarik terhadap potensi proyek KPBU di Indonesia.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kemungkinan kolaborasi konkret dalam proyek-proyek strategis. PT PII menyatakan kesiapan untuk mendampingi calon investor dalam menentukan proyek yang sesuai serta menjalin koordinasi erat dengan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK).
Langkah ini sejalan dengan semangat kolaborasi yang ditekankan oleh Duta Besar RI untuk Jepang, Heri Akhmadi. “Kami tidak hanya mencari investasi, kami mencari mitra yang memahami bahwa infrastruktur harus tahan terhadap masa depan,” tegas Heri.
Heri menilai pengalaman Jepang dalam pembangunan Quality Infrastructure dapat menjadi model yang baik dalam membangun infrastruktur Indonesia yang kuat dan berkelanjutan.
Dukungan Lintas Kementerian
Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas, Putut Hari Satyaka, menyoroti pentingnya inovasi yang menjangkau hingga ke tingkat daerah. Ia menyampaikan bahwa Indonesia kini tidak hanya berbicara soal regulasi, tapi juga tentang menciptakan ruang dialog dan keberanian bereksperimen.
“Inovasi kami tidak berhenti di pusat. Di daerah, banyak kepala daerah mulai mengembangkan pendekatan kreatif, dari land value capture hingga local green bonds,” kata Putut saat berbicara di forum tersebut.
Sementara itu, Riko Amir dari Direktorat PDPPI Kemenkeu menambahkan bahwa setiap proyek publik harus mematuhi prinsip keberlanjutan. “Kami ingin memastikan setiap proyek yang didukung negara, baik melalui insentif atau penjaminan, memenuhi standar keberlanjutan,” katanya.
Menurut Riko, penguatan integrasi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam proyek menjadi prioritas mutlak dalam pembangunan berwawasan masa depan.
Forum ini juga menjadi ajang untuk menjajaki kerja sama riset antara PT PII melalui IIGF Institute dan ADB Institute (ADBI), Tokyo. Pertemuan antara perwakilan PT PII dan Dekan serta CEO ADBI, Bambang Brodjonegoro, berlangsung pada Selasa (20/5).
Sinergi Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Diskusi tersebut mencakup sejumlah agenda, mulai dari riset bersama terkait model bisnis KPBU di negara berkembang hingga benchmarking proses transaksi KPBU dengan ADB Manila. PT PII menilai kerja sama riset ini penting untuk mengoptimalkan kerangka regulasi yang mendukung pembiayaan proyek secara inklusif dan inovatif.
PT PII juga menegaskan kembali peran sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan, yang bertugas memperkuat ekosistem pembiayaan infrastruktur nasional. Melalui skema penjaminan yang transparan dan akuntabel, PT PII berupaya mendorong sinergi sektor publik dan swasta.
Dengan strategi ini, diharapkan proyek-proyek infrastruktur dapat memiliki daya saing tinggi, bankable, dan diminati oleh investor domestik maupun global.
Dalam sambutannya, Andre Permana kembali menegaskan, “Skema penjaminan harus dirancang secara fleksibel agar mampu menjawab kebutuhan investasi masa kini, terutama dalam sektor-sektor seperti air bersih, layanan kesehatan, dan energi terbarukan.”
Kebutuhan Investasi dan Rencana Nasional
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Untuk mencapainya, dibutuhkan investasi infrastruktur mencapai Rp 10.303 triliun.
Angka tersebut memaksa pemerintah untuk menyusun strategi pembiayaan yang tidak hanya bertumpu pada dana publik. Kementerian PPN/Bappenas pun menekankan pendekatan partisipatif dan inovatif sebagai fondasi strategi pembiayaan jangka menengah.
Dengan semakin kompleksnya tantangan pembangunan, kolaborasi internasional seperti yang ditunjukkan dalam World Expo 2025 menjadi salah satu pilar penting bagi Indonesia dalam mengejar target-target pembangunan yang berkelanjutan.
Langkah PT PII dalam menggandeng mitra internasional perlu diikuti oleh keterbukaan lebih lanjut dari sisi regulasi nasional agar seluruh proses kerja sama dapat berjalan efektif dan menguntungkan semua pihak. Penting juga memastikan bahwa penjaminan proyek tidak hanya berpihak pada skala besar, tetapi juga dapat diterapkan pada proyek infrastruktur sosial.
Pemerintah perlu lebih aktif mengedukasi pemerintah daerah terkait manfaat dan mekanisme skema KPBU. Upaya membangun kapasitas lokal harus menjadi program berkelanjutan agar tidak terjadi ketimpangan dalam implementasi proyek infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, perlu disusun peta jalan nasional terkait skema pembiayaan inovatif yang dapat menjadi panduan bersama lintas kementerian dan lembaga. Peta jalan ini harus memasukkan prinsip keberlanjutan, transisi hijau, serta ketahanan sosial agar proyek infrastruktur dapat benar-benar memberi manfaat jangka panjang.
Kehadiran PT PII dalam World Expo 2025 menjadi langkah konkret dalam memperkuat kehadiran Indonesia di forum internasional sekaligus menjaring peluang investasi sektor infrastruktur. Momentum ini penting untuk menunjukkan kesiapan Indonesia mengelola proyek berstandar global.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, proyek-proyek KPBU dapat dirancang dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Strategi ini akan mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.
Kolaborasi antara PT PII, ADBI, dan investor Jepang menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan lintas negara dapat memperkaya solusi lokal. Bila dimanfaatkan optimal, kolaborasi ini akan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.(*)
