JAKARTA EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin, 2 Juni 2025. Rapat tersebut membahas respons terhadap tekanan global yang berpotensi melemahkan ekonomi nasional.
Dalam rapat itu, pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun. Tujuannya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memperkuat stabilitas nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menetapkan lima kelompok kebijakan dalam paket tersebut. Sasaran utamanya mencakup sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, serta insentif tarif tol.
“Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya,” kata Menkeu dalam keterangannya usai rapat terbatas.
Paket pertama adalah diskon moda transportasi selama masa liburan sekolah dan awal tahun ajaran baru, yakni Juni–Juli 2025.
Diskon Tiket Transportasi Massal Dimulai Juni
Diskon 30 persen diberikan untuk tiket kereta api bagi 2,8 juta penumpang dengan dana sebesar Rp0,3 triliun.
Untuk tiket pesawat kelas ekonomi, pemerintah menanggung PPN sebesar 6 persen. Ini menyasar 6 juta penumpang, dengan anggaran Rp0,43 triliun.
Sektor angkutan laut juga mendapat perhatian, dengan potongan harga 50 persen untuk 0,5 juta penumpang. Anggaran yang disediakan sebesar Rp0,21 triliun.
“Keseluruhan anggaran untuk tiket kereta, pesawat, dan laut mencapai Rp0,94 triliun,” jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, pemerintah juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk 110 juta pengguna selama periode yang sama.
Kolaborasi Pemerintah dan BUJT untuk Diskon Tol
Kebijakan diskon tarif tol ini tidak menggunakan dana APBN. Pemerintah menggandeng Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk pelaksanaannya.
“Kementerian PU telah mengeluarkan surat edaran kepada BUJT mengenai diskon tarif tol ini,” ujar Sri Mulyani.
Langkah ini diambil untuk menstimulasi mobilitas masyarakat dan menjaga daya beli selama periode transisi tahun ajaran baru.
Selain sektor transportasi, pemerintah juga memperkuat program bantuan sosial, yang menjadi bagian utama dari stimulus.
Anggaran sebesar Rp11,93 triliun disiapkan untuk penambahan manfaat bantuan pangan dan tunai.
Bantuan Sosial Ditingkatkan untuk 18,3 Juta Warga
Sebanyak 18,3 juta penerima Kartu Sembako akan mendapat tambahan dana Rp200 ribu per bulan selama dua bulan.
Mereka juga akan menerima beras gratis 10 kg per bulan, total 20 kg selama dua bulan ke depan.
Pemerintah berharap tambahan ini membantu kelompok rentan menghadapi kenaikan harga bahan pokok.
Langkah ini menjadi respons langsung terhadap tekanan inflasi yang meningkat pada kuartal kedua tahun 2025.
Sri Mulyani menyebut bahwa semua kebijakan ini diarahkan untuk menjaga stabilitas dan konsumsi rumah tangga.
Subsidi Upah Kembali Digulirkan bagi Pekerja Rentan
Pemerintah menyiapkan program bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan.
Bantuan menyasar 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, serta 565 ribu guru honorer.
Guru honorer dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama menjadi sasaran utama.
Total anggaran untuk BSU ini mencapai Rp10,72 triliun, dan disalurkan melalui mekanisme yang sudah terverifikasi.
“Ini untuk menjaga agar para pekerja tetap mendapatkan perlindungan di tengah situasi global yang belum stabil,” tegas Menkeu
Industri Padat Karya Dapat Keringanan Iuran
Pemerintah juga memperpanjang diskon 50 persen iuran JKK bagi 2,7 juta pekerja di enam industri padat karya.
Langkah ini diambil agar sektor industri yang padat tenaga kerja tetap bisa bertahan dan mempertahankan pekerjanya.
Diskon ini diberikan untuk meringankan beban operasional perusahaan dan mencegah pemutusan hubungan kerja.
Pemerintah menekankan pentingnya menjaga sektor manufaktur dalam menghadapi tekanan perdagangan internasional.
Keringanan ini juga menjadi bentuk intervensi negara untuk menghindari gelombang PHK massal.
Sumber Pendanaan Stimulus Bersumber dari APBN
Dari total Rp24,44 triliun stimulus, Rp23,59 triliun bersumber dari APBN, sedangkan Rp0,85 triliun dari non-APBN.
Ini mencerminkan langkah sinergis antara anggaran negara dan kontribusi sektor swasta dalam menjaga ekonomi.
Sri Mulyani menyebut, penggunaan APBN difokuskan pada sektor yang langsung berdampak ke masyarakat luas.
Sementara komponen non-APBN mencakup insentif seperti diskon tol, yang dikelola melalui kemitraan usaha.
Langkah ini dipastikan tidak akan mengganggu alokasi anggaran untuk program prioritas lainnya.
Pencairan Gaji ke-13 Juga Jadi Bagian Stimulus
Sebagai bagian dari strategi fiskal, pemerintah juga mencairkan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan.
Total nilai pencairan mencapai Rp49,3 triliun dan dilakukan pada Juni 2025, bersamaan dengan peluncuran stimulus.
Pencairan ini ditujukan untuk mendorong belanja masyarakat kelas menengah dan memperkuat permintaan domestik.
Sri Mulyani memastikan dana ini sudah dialokasikan sebelumnya dan tidak memengaruhi postur APBN.
“Ini akan memperkuat konsumsi rumah tangga dan menjaga daya beli pegawai negeri dan pensiunan,” jelasnya
Proyek Prioritas Nasional Dipercepat untuk Dorong Ekonomi
Pemerintah juga mempercepat program seperti makan bergizi gratis, perumahan rakyat, dan koperasi merah putih.
Selain itu, ada alokasi Rp16 triliun untuk rekonstruksi dan perbaikan sekolah-sekolah di berbagai daerah.
Program ini dianggap mendesak untuk mendukung kualitas pendidikan sekaligus menyerap tenaga kerja konstruksi.
Langkah percepatan ini diharapkan memberi efek berganda pada perekonomian lokal.
Dengan kombinasi stimulus dan belanja program strategis, pemerintah yakin bisa menahan perlambatan pertumbuhan.
Pertumbuhan Ekonomi Diharapkan Tetap di Kisaran 5 Persen
Pemerintah menargetkan agar pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tetap berada mendekati 5 persen.
Proyeksi awal menunjukkan kemungkinan pelemahan akibat ketidakpastian global dan perlambatan ekspor.
Namun, dengan berbagai kebijakan stimulus dan belanja strategis, pemerintah optimistis momentum tetap terjaga.
Langkah-langkah ini diharapkan menjaga konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh PDB nasional.
“Kita harapkan kuartal kedua ini tetap mendekati 5 persen,” tutup Sri Mulyani.(*)
