Bengkayang EKOIN.CO- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) revitalisasi satuan pendidikan bersama pemerintah pusat di Jakarta.
Kepala Disdikbud Bengkayang, Heru Pujiono, menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk menciptakan pendidikan dasar yang berkualitas dan inklusif.
“Program dalam revitalisasi ini menargetkan peningkatan mutu pendidikan dasar dengan pendekatan holistik, menyasar 10.440 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bengkayang,” ujar Heru, Senin (9/6/2025).
Ia menambahkan, sebanyak 9.404 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMP telah tervalidasi untuk menerima bantuan sarana penting seperti ruang kelas, perpustakaan, toilet, UKS, dan perangkat digital.
Revitalisasi untuk Pemerataan Pendidikan
Menurut Heru, revitalisasi ini sangat relevan dengan kondisi geografis Bengkayang sebagai daerah perbatasan yang masih menghadapi kesenjangan dalam akses pendidikan.
Ia mengatakan program ini dapat memperkuat pemerataan pendidikan dan mendukung target nasional dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul pada tahun 2045.
Disdikbud Bengkayang akan memprioritaskan pembaruan data melalui sistem Dapodik agar seluruh sekolah mendapatkan akses merata terhadap program nasional ini.
“Disdikbud Bengkayang akan memprioritaskan sertifikasi aset sekolah, legalisasi tanah, dan kesiapan teknis pelaksanaan agar revitalisasi berjalan secara transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan segera menggelar sosialisasi internal kepada satuan pendidikan penerima manfaat program revitalisasi tersebut.
Transformasi Pendidikan Nasional Dimulai
Heru menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini menjadi tonggak awal implementasi revitalisasi pendidikan dasar secara nasional.
Kabupaten Bengkayang menyatakan kesiapan untuk ikut dalam gerakan transformasi pendidikan menuju kualitas yang lebih baik.
“Ini langkah besar menuju pendidikan yang lebih baik, inklusif, dan berkualitas di wilayah perbatasan. Kami siap bergerak bersama,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memastikan bahwa setiap anak di Bengkayang memiliki hak setara untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Heru juga mengajak semua pihak untuk ikut serta mendukung pelaksanaan program secara partisipatif dan kolaboratif.
Dukungan dari Kementerian Pendidikan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, sebelumnya menegaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan merupakan strategi jangka panjang.
Menurutnya, tujuan program tidak hanya sebatas perbaikan fisik, tetapi juga transformasi sistem pembelajaran yang lebih adaptif dan berkualitas.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan program ini menggunakan skema swakelola tipe I sesuai PMK No. 132/PMK.05/2021 dengan pola pencairan dana 70:30.
“Pemerintah juga melibatkan perguruan tinggi sebagai konsultan teknis guna memastikan kualitas pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.
Skema ini bertujuan untuk memberikan ruang partisipasi lebih besar bagi masyarakat dan lembaga pendidikan dalam menjalankan revitalisasi.
Fasilitas Teknologi dan Digitalisasi Sekolah
Program revitalisasi turut menyediakan perangkat teknologi seperti smart board, laptop, dan panel surya untuk sekolah tanpa listrik.
Selain itu, akses internet satelit juga diberikan agar sekolah di wilayah terpencil dapat terhubung dengan jaringan informasi global.
Kebijakan ini bertujuan mendukung transformasi digital serta penerapan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan modern.
Integrasi kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran coding menjadi bagian dari pendekatan baru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
Pelatihan guru bersertifikat nasional pun menjadi prioritas untuk meningkatkan kompetensi pendidik di daerah.
Dukungan untuk Pendidik dan Tenaga Pengajar
Pemerintah menargetkan peningkatan kualifikasi 12.000 guru hingga jenjang S-1 atau D-IV melalui program RPL.
Dalam skema tersebut, guru peserta program akan menerima bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per semester.
Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pengajaran sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Peningkatan kapasitas guru merupakan pilar utama dalam memperkuat fondasi pendidikan nasional,” ujar Abdul Mu’ti.
Di samping itu, guru honorer juga akan menerima tunjangan tambahan sebesar Rp300.000 per bulan untuk mendukung kesejahteraannya.
Penguatan Sistem Mutu dan Legalitas Pendidikan
Program revitalisasi juga mencakup penerapan Sistem Penjaminan Mutu Berbasis Sekolah (SPMBS) sebagai standar pengelolaan.
Langkah ini ditujukan bagi satuan pendidikan yang belum terakreditasi agar mampu memperbaiki kualitas secara sistemik.
Penerapan e-Ijazah pun mulai dilakukan guna mendorong efisiensi dan keamanan dalam proses administratif pendidikan.
Hal ini juga memudahkan validasi data dan pengakuan ijazah secara nasional maupun internasional.
Seluruh inisiatif ini terfokus pada pembenahan menyeluruh sistem pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi.
Peran Aktif Pemerintah Daerah
Disdikbud Bengkayang memastikan kesiapan seluruh unit pendidikan untuk menjalankan program dengan standar nasional.
Heru Pujiono menyampaikan bahwa pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait percepatan penyaluran bantuan.
“Saat ini kami sedang menginventarisasi kebutuhan teknis di setiap satuan pendidikan,” katanya.
Ia juga menambahkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung percepatan revitalisasi pendidikan.
Pemda Bengkayang disebutkan telah menetapkan tim koordinasi teknis untuk memastikan semua tahapan berjalan lancar.
Sinergi Menuju Pendidikan Inklusif
Heru berharap program ini tidak hanya meningkatkan infrastruktur pendidikan, tetapi juga mengubah pola pikir dan budaya belajar.
“Daerah perbatasan harus mampu menunjukkan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk maju,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh kepala sekolah dan guru di Bengkayang untuk berinovasi dan terlibat aktif dalam implementasi program.
Dukungan orang tua dan masyarakat luas juga diperlukan agar perubahan pendidikan dapat dirasakan menyeluruh.
“Kita semua punya tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan generasi muda,” katanya.(*)
Berlangganan gratis WANEWS EKOIN lewat saluran WhatsUp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v.
