Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ke depan harus dirancang secara berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap ancaman perubahan iklim. Pernyataan ini disampaikan dalam pembukaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta pada Kamis, 12 Juni 2025.
Acara tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional untuk membahas strategi pembangunan infrastruktur. Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyoroti tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur periode 2025–2029 yang mencapai USD625 miliar.
Menurut Sri Mulyani, kemampuan fiskal pemerintah pusat dan daerah saat ini hanya mampu mencakup 40 persen dari total kebutuhan investasi tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pembiayaan yang signifikan.
“Kita menghadapi gap pendanaan yang besar. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif,” ujarnya dalam forum internasional tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa tekanan global seperti ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia turut memperberat proses perencanaan dan implementasi infrastruktur nasional.
Pentingnya Ketahanan Iklim
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi sebatas membangun jalan, pelabuhan, atau jembatan. Namun, proyek-proyek infrastruktur kini harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan dampak sosial.
“Saat ini, infrastruktur bukan lagi sekadar menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota, melainkan juga tentang menghubungkan pembangunan dengan dampaknya. Infrastruktur harus dirancang dengan ketahanan iklim, tanggung jawab lingkungan, sekaligus memberikan hasil yang inklusif, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.
Sri Mulyani memperingatkan bahwa perubahan iklim berpotensi mendorong hingga 260 juta orang untuk berpindah tempat tinggal secara internal pada tahun 2050. Oleh sebab itu, menurutnya, pembangunan harus memperhitungkan risiko iklim sejak tahap awal.
Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah telah menyusun berbagai kerangka kerja dan instrumen pembiayaan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dan inovasi.
Beberapa di antaranya adalah kerangka kerja ESG (Environmental, Social, and Governance), Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), dan skema Availability Payment.
Dukungan Mitra dan Inovasi Pembiayaan
Sri Mulyani juga menyoroti keberhasilan platform SDG Indonesia One yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Platform tersebut telah menghimpun komitmen pembiayaan dari 38 mitra internasional dan domestik.
Total komitmen yang diperoleh mencapai USD3,29 miliar, dengan penyaluran sebesar USD399 juta untuk 111 proyek pengembangan dan 7 proyek pembiayaan.
Selain itu, Indonesia juga menjadi pelopor dalam penerbitan Green Sukuk, baik di pasar global maupun domestik. Nilai penerbitan secara global mencapai USD6,6 miliar, sedangkan di dalam negeri mencapai Rp78,7 triliun.
Menkeu menyampaikan bahwa keberhasilan instrumen-instrumen tersebut diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Ini akan menjadi perjalanan panjang. A long and winding road, seperti lirik lagu. Tapi kita yakin akan mencapai tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang makmur, berkeadilan,” pungkasnya.
Pernyataan Sri Mulyani menegaskan bahwa masa depan pembangunan Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim dan dinamika global. Pendekatan inovatif menjadi syarat utama untuk menjawab kesenjangan pendanaan yang terus melebar.
Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga keuangan multilateral menjadi pilar utama dalam merancang dan mengeksekusi proyek infrastruktur yang berkelanjutan. Instrumen seperti Green Sukuk dan SDG Indonesia One menjadi contoh konkret upaya tersebut.
Komitmen untuk menjadikan infrastruktur sebagai bagian dari pembangunan berkeadilan menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada generasi mendatang. Strategi ini layak mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh elemen bangsa.(*)
