Jakarta, EKOIN.CO – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf dan Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan pandangan yang berbeda terkait isu pemotongan kuota haji Indonesia tahun 2026. Sementara Irfan mengungkap wacana pengurangan oleh pemerintah Arab Saudi, Menag Nasaruddin membantah kabar tersebut dan menegaskan belum ada pembicaraan resmi.
Kabar Pemotongan Kuota Haji Mengemuka
Jakarta, Sabtu, 14 Juni 2025 – Irfan, yang akrab disapa Gus Irfan, menyebutkan bahwa terdapat pembahasan di Arab Saudi terkait pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50 persen. Pernyataan itu disampaikan di Jeddah usai pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi, Selasa (10/6) .
Rincian Pernyataan Kepala BP Haji
“Iya, wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi… Saat ini kami sedang melakukan negosiasi,” ujar Gus Irfan di Jeddah . Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Kepala BP Haji, menambahkan bahwa evaluasi Saudi terkait manajemen haji 2025 jadi alasan pemotongan
Bantahan Menteri Agama
Sebaliknya, Menag Nasaruddin Umar membantah tumbuhnya isu pemangkasan kuota. Ia menegaskan belum ada pembahasan resmi dalam forum dengan otoritas Arab Saudi. “Saya tidak pernah mendengar isu itu… Beberapa kali kami rapat, tidak pernah ada pembahasan seperti itu,” ungkapnya dikutip dari berbagai sumber, termasuk ketika berada di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Jumat (13/6) .
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025
Selain soal kuota, Menag Nasaruddin menyatakan pelaksanaan haji tahun ini berlangsung tertib dan sesuai rencana. “Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia selalu saya katakan sangat baik,” tambahnya .
Reaksi Publik dan DPR
Komisi VIII DPR pun menanggapi kabar tersebut, menyampaikan angin segar bahwa kuota belum berubah. Mereka menegaskan komitmen memperbaiki manajemen haji ke depan.
Penegasan dan Proses Diplomasi
Kedua pihak terus bernegosiasi dan berkoordinasi, baik lewat BP Haji maupun Kementerian Agama. Proses ini mencakup rapat resmi, evaluasi pelaksanaan haji, hingga dialog dengan otoritas Arab Saudi di Jeddah dan Madinah.
Fokus Evaluasi dan Koordinasi
Saudi mengajukan wacana pemotongan berdasarkan evaluasi manajemen haji Indonesia. Namun Indonesia membalas dengan mempertegas kesiapan meningkatkan tinjauan dan perbaikan manajemen.
Potensi Dampak Negatif
Jika pengurangan kuota benar terjadi, perputaran dana haji, antrean jemaah, dan dinamika persiapan perjalanan akan terdampak signifikan. Pemerintah perlu merumuskan rencana mitigasi dan transparansi komunikasi.
Keseimbangan dan Kepercayaan
Menag menekankan hubungan baik dengan Arab Saudi dan menolak klaim negatif. Sementara BP Haji mengaku masih dalam negosiasi resmi, menunjukkan upaya menjaga keseimbangan diplomatik dan operasional.
Arah Kebijakan ke Depan
Kolaborasi bersama Komisi VIII DPR dan BP Haji diharapkan memperkuat tata kelola haji agar lebih profesional dan mendapatkan kepercayaan Saudi. Indonesia juga diarahkan membuka komunikasi intensif dengan otoritas Saudi agar isu ini tidak berkembang liar.
Saran dan Kesimpulan
Untuk menjaga kepercayaan publik, pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan informasi terkait negosiasi kuota haji.
Perbaikan sistem operasional haji harus dipastikan berjalan baik agar menekan potensi evaluasi negatif dari otoritas Saudi.
Koordinasi antar lembaga seperti BP Haji, Kementerian Agama, dan DPR sangat penting untuk menyusun strategi mitigasi jika pemotongan terjadi.
Masyarakat perlu diberikan penjelasan detail agar tidak terpengaruh rumor dan spekulasi.
Hubungan diplomatik Indonesia-Arab Saudi perlu terus dipelihara melalui komunikasi intensif dan perbaikan bersama dalam penyelenggaraan haji. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
