Jayapura, EKOIN.CO –
Sejumlah fasilitas umum di berbagai kota di Provinsi Papua terlihat sepi pengunjung dalam beberapa bulan terakhir. Fenomena ini mencerminkan permasalahan yang kompleks, mulai dari minimnya sosialisasi, akses transportasi terbatas, hingga ketimpangan fasilitas pendukung yang belum memadai. Meski dibangun dengan dana besar, banyak fasilitas umum kini tampak terbengkalai dan kurang dimanfaatkan oleh masyarakat.
Salah satu contoh yang mencolok adalah Terminal Entrop di Kota Jayapura. Dibangun dengan anggaran puluhan miliar rupiah, terminal ini kini jarang terlihat ramai. Aktivitas naik-turun penumpang nyaris tak terlihat, dan beberapa bangunan bahkan menunjukkan tanda-tanda kerusakan ringan akibat kurangnya perawatan.
“Terminal ini dibangun untuk mendukung pergerakan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Tapi faktanya, lebih banyak orang yang tetap memilih naik angkot dari pinggir jalan,” kata M. Yusuf, seorang sopir angkutan kota yang biasa mangkal di kawasan Abepura, seperti dikutip dari Papua Pos pada Mei 2025.
Ruang Terbuka Hijau Kurang Dimanfaatkan
Selain terminal, taman kota dan ruang terbuka hijau (RTH) juga mengalami nasib serupa. Di Taman Imbi, Jayapura, hanya segelintir pengunjung yang tampak menghabiskan waktu, meskipun lokasi ini cukup strategis di tengah kota. Padahal taman ini dilengkapi bangku taman, jalur pedestrian, dan panggung kecil untuk pertunjukan seni.
Yohana Mandosir, warga lokal yang ditemui di taman tersebut, menyebut bahwa kurangnya aktivitas dan promosi menyebabkan taman menjadi sepi. “Kadang ada acara komunitas, tapi itu pun hanya sesekali. Selebihnya kosong. Masyarakat tidak merasa ini tempat milik bersama,” ujarnya.
Sementara itu, di Kabupaten Mimika, kawasan Sport Center Timika yang dulunya ramai saat PON XX Papua 2021, kini terlihat jauh lebih lengang. Lapangan atletik, gedung olahraga, dan arena outdoor lain jarang digunakan. Beberapa fasilitas seperti toilet umum dan tempat duduk mulai rusak.
Keterbatasan Transportasi dan Akses Jalan
Salah satu penyebab utama minimnya pengunjung di fasilitas umum adalah keterbatasan akses transportasi. Banyak warga di pinggiran kota yang tidak memiliki kendaraan pribadi harus menempuh perjalanan panjang dan mahal untuk mencapai lokasi fasilitas tersebut.
Di Kabupaten Jayawijaya, misalnya, keberadaan taman dan alun-alun kota Wamena belum sepenuhnya dinikmati warga karena terbatasnya jalur transportasi dari kampung-kampung sekitar. “Naik ojek bisa Rp 50 ribu sekali jalan. Mahal kalau hanya mau duduk-duduk di taman,” kata Lukas Wetipo, warga Distrik Asotipo.
Selain itu, minimnya penerangan jalan dan keamanan menjadi alasan lain warga enggan mengunjungi fasilitas publik, terutama saat malam hari. Beberapa lokasi juga kurang ramah anak dan tidak memiliki area permainan yang layak.
Kurangnya Kegiatan dan Aktivasi Komunitas
Minimnya kegiatan berkala di ruang publik menjadi penyebab utama fasilitas menjadi tidak hidup. Di Kota Sorong, Papua Barat Daya, gedung pusat kebudayaan daerah yang dibangun dua tahun lalu kini jarang digunakan. Hanya ada beberapa kegiatan kesenian tradisional yang digelar dalam setahun.
“Kalau tidak ada kegiatan komunitas atau acara pemerintah, tempat ini kosong. Padahal bisa jadi pusat pertunjukan budaya,” kata Roy Kambu, seniman lokal. Ia berharap ada program rutin dari pemerintah untuk memberdayakan fasilitas tersebut, bukan hanya membangun dan lalu ditinggalkan.
Di Nabire, nasib serupa juga dialami gedung perpustakaan daerah yang berada di pusat kota. Meski gedungnya megah dan koleksi bukunya lengkap, perpustakaan ini sepi pengunjung. Banyak pelajar bahkan mengaku tidak tahu keberadaan fasilitas tersebut.
Fasilitas Publik Tak Ramah Penyandang Disabilitas
Masalah lain yang banyak dikeluhkan adalah desain fasilitas yang tidak inklusif. Tangga tanpa ramp, toilet tanpa pegangan khusus, hingga pintu masuk yang sulit dijangkau menjadi penghambat bagi kelompok penyandang disabilitas untuk mengakses fasilitas umum.
Di Merauke, salah satu gedung serbaguna milik pemerintah kabupaten terlihat belum memiliki jalur khusus bagi kursi roda. “Kita juga warga negara, ingin menikmati fasilitas publik. Tapi tidak semua tempat bisa kita akses,” keluh Maria Noya, seorang penyandang disabilitas.
Padahal, Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Aksesibilitas Bangunan Umum sudah menekankan pentingnya pembangunan fasilitas yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pemeliharaan Minim, Banyak Fasilitas Rusak
Beberapa fasilitas umum di Papua juga menunjukkan kerusakan ringan hingga sedang akibat kurangnya perawatan. Di taman-taman kota, rumput tidak terawat, lampu taman padam, dan tempat sampah tidak tersedia. Hal ini membuat warga enggan berkunjung karena tidak nyaman.
Menurut laporan BPK Papua 2024, banyak fasilitas umum yang dibangun tidak memiliki anggaran pemeliharaan yang memadai. Bahkan, ada yang belum serah terima resmi ke pemerintah daerah sehingga tanggung jawab perawatannya menjadi tidak jelas.
“Kalau tidak dirawat, percuma dibangun mewah. Yang ada malah mubazir,” ujar Hendrik Sihombing, aktivis pemuda Papua. Ia mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemanfaatan jangka panjangnya.
Minimnya Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi
Faktor lain yang membuat fasilitas umum sepi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan. Banyak proyek dibangun tanpa melibatkan warga sekitar, sehingga mereka tidak merasa memiliki atau bertanggung jawab terhadap fasilitas tersebut.
Di Kabupaten Keerom, warga mengaku tidak tahu fungsi dari bangunan berlantai dua yang dibangun di dekat pasar tradisional. “Katanya itu balai komunitas, tapi tidak pernah ada kegiatan. Kami tidak diajak bicara saat pembangunannya,” kata Marlina Kereway.
Sosialisasi yang minim juga membuat fasilitas kurang dikenal. Pemerintah daerah dinilai masih lemah dalam hal promosi digital, informasi publik, dan kolaborasi dengan media lokal.
Kesimpulan dan Saran
Fasilitas umum di Papua yang sepi pengunjung mencerminkan pentingnya pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya dari sisi pembangunan fisik tetapi juga dalam hal perencanaan partisipatif, perawatan, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Melibatkan masyarakat sejak awal bisa meningkatkan rasa kepemilikan dan keinginan untuk menggunakan fasilitas.
Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan dan aktivasi kegiatan komunitas di fasilitas yang sudah ada. Ini bisa berupa program rutin seperti senam massal, pertunjukan budaya, lomba anak-anak, hingga kegiatan edukatif. Aktivitas ini dapat menarik warga untuk kembali memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
Aksesibilitas dan keamanan juga harus menjadi perhatian utama, agar fasilitas benar-benar terbuka untuk semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, dan perempuan. Transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau bisa menjadi solusi untuk menjangkau lokasi yang masih terpencil.
Perlu ada sinergi lintas sektor, baik dari pemerintah, komunitas lokal, pelaku seni, maupun dunia pendidikan, untuk menghidupkan kembali ruang-ruang publik yang sudah terbangun. Keberadaan ruang publik bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang kehidupan sosial masyarakat yang sehat dan aktif.
Langkah kecil seperti promosi rutin melalui media sosial, kolaborasi event antar komunitas, serta pelatihan pengelolaan fasilitas dapat menjadi awal perubahan. Dengan demikian, fasilitas umum tidak hanya menjadi bangunan kosong, tetapi tempat berkumpul dan tumbuh bersama.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
