Papua, EKOIN.CO – Polemik pembentukan provinsi baru di Tanah Papua memicu kekhawatiran konflik, dengan beberapa pihak menilai daerah otonom baru bisa gagal karena persiapan yang belum matang.
Otonomi baru rawan konflik
Pakar otonomi daerah, Djohermansyah Djohan, mengingatkan fasilitas dasar dan kemampuan finansial menjadi syarat penting tiga provinsi baru—Papua Tengah, Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan—yang dibentuk tanpa masa persiapan memadai .
Ketergantungan PAD dan eksploitasi SDA
Djohermansyah juga menunjukkan PAD di Papua sulit tumbuh karena minim industri jasa dan perdagangan. Ini berisiko memaksa eksploitasi besar-besaran sumber daya alam.
Studi dan temuan historis
Menurut data Kemendagri dan Bappenas (2014), 80 % pemerintah daerah baru pasca-reformasi gagal akibat terburu‑buru tanpa kajian matang .
Dampak sosial dan infrastruktur belum siap
Djohermansyah menambahkan kebutuhan kantor pemerintah dan pengaturan batas wilayah belum terpenuhi, menambah risiko konflik hingga layanan publik terganggu .
Solusi masa persiapan
Dia menyarankan adanya masa persiapan 3 tahun, melibatkan provinsi induk Papua, untuk merekrut ASN dan membangun infrastruktur utama .
Paparan suara aktivis dan DPRP
Wakil Ketua MRP Yoel Hermanto khawatir pemekaran tanpa dialog bisa menimbulkan konflik horizontal, sebab paparan wacana otonomi baru di Papua fluktuatif .
Seruan untuk dialog komprehensif
Pastor Hans Jeharut dan Pastor Alexandro Rangga meminta dialog melibatkan Gereja, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua sebagai representasi masyarakat asli .
Kekhawatiran efek krusial
Alexandro mengungkapkan pemekaran tanpa partisipasi warga bisa meminggirkan orang asli Papua, termasuk munculnya transmigrasi dari luar .
Pengawasan Pilkada dan keamanan
TNI–Polri dipersiapkan mengamankan pemekaran dan Pilkada 2024 di enam provinsi Papua guna menjaga stabilitas dan kelancaran logistik .
Modal sosial kritis
Studi menegaskan bahwa keberhasilan DOB di Papua memerlukan kesiapan modal sosial, dialog inklusif, dan keberlanjutan program pembangunan agar terhindar konflik horizontal.
Di tengah polemik ini, fokus utama adalah pada kesiapan administratif, finansial, dan partisipasi masyarakat dalam pemekaran provinsi baru. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memperhatikan kajian mendalam, dialog terbuka, serta kesiapan infrastruktur agar pembentukan provinsi baru bisa efektif dan damai.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
