Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah menegaskan proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall akan menjadi salah satu prioritas utama di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo.
Dody menyatakan bahwa pembangunan tanggul laut tersebut merupakan kebutuhan mendesak untuk melindungi kawasan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem yang semakin intens. Ia meminta masyarakat bersabar karena penganggaran dilakukan secara bertahap.
“Insyaallah itu akan terlaksana. Tapi mohon juga bersabar karena kami anggarannya dari waktu ke waktu juga sangat terbatas dan ada prioritas sana-sini, tapi bukan berarti kami diam, tidak. Insyaallah kami akan tetap berjuang bersama-sama menyelesaikan segala permasalahan rob,” kata Menteri Dody.
Pernyataan tersebut disampaikan Dody saat memberikan keterangan kepada media pada Senin (17/6/2025), di Jakarta. Menurutnya, komitmen pemerintah terhadap penanganan rob telah menjadi bagian penting dalam rencana kerja nasional.
Ia juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejak awal memberikan perhatian besar terhadap isu ini, bahkan sudah tercantum dalam visi dan misinya sebelum terpilih sebagai Presiden 2024–2029.
Instruksi Presiden untuk Tanggul Laut dari Banten ke Gresik
Menurut Dody, rob di pantura disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, termasuk naiknya suhu global dan penurunan permukaan tanah. Situasi ini mendorong percepatan pembangunan tanggul laut skala besar.
“Kita tahu bahwa rob ini sudah lama karena memang kondisi dunia sedang begini, suhu dunia sedang naik, perubahan iklim, dan penurunan tanah sehingga terjadi rob. Oleh karena itu, setelah dilantik Presiden Probowo langsung menginstruksikan kepada para menteri untuk memikirkan Giant Sea Wall dari Banten hingga Gresik,” kata Menteri Dody.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Lembaga ini akan menjadi penggerak utama dalam koordinasi, perencanaan, hingga eksekusi pembangunan tanggul laut.
Wilayah cakupan otorita ini meliputi Jakarta, Semarang, dan Demak, daerah-daerah yang selama ini terdampak parah oleh banjir rob setiap tahun. Pemerintah menargetkan badan ini sudah terbentuk sebelum akhir 2025.
Pembentukan lembaga ini juga bertujuan memastikan proyek tidak terhambat tumpang tindih kewenangan antarinstansi, sekaligus membuka jalur komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah.
Langkah Serius Pemerintah Hadapi Rob
Pemerintah juga sedang mengkaji kebutuhan anggaran besar dan potensi pembiayaan dari kerja sama lintas sektor, termasuk pembiayaan publik-swasta. Studi kelayakan awal telah dilakukan, termasuk tinjauan dampak lingkungan.
Giant Sea Wall sebelumnya sempat dibahas di masa pemerintahan sebelumnya, namun pelaksanaannya belum berjalan akibat tantangan teknis dan fiskal. Kini proyek ini telah masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional.
Tanggul laut tersebut akan menjadi pelindung utama bagi kawasan industri, pemukiman padat, pelabuhan, dan infrastruktur penting yang berada di pesisir utara Pulau Jawa. Pemerintah berharap proyek ini selesai secara bertahap hingga tujuh tahun ke depan.
Kementerian PUPR akan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk memastikan aspek teknis dan ekologi terjaga.
Menteri Dody juga menyebut pentingnya dukungan masyarakat dan partisipasi publik dalam setiap tahap pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai harapan dan mengurangi potensi konflik di lapangan.
Proyek Giant Sea Wall menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menghadapi dampak perubahan iklim, terutama rob di pantai utara Pulau Jawa. Dukungan penuh Presiden Prabowo dan koordinasi lintas kementerian menjadi penopang utama dalam realisasi proyek ini.
Pembentukan Badan Otorita diharapkan mampu mempercepat tahapan perencanaan dan pelaksanaan secara terstruktur. Dengan perlindungan yang lebih baik, masyarakat pesisir akan memiliki ketahanan lebih terhadap ancaman air laut pasang dan cuaca ekstrem.
Menteri Dody menyampaikan harapan agar masyarakat turut memahami bahwa keterbatasan anggaran bukan berarti tidak adanya aksi. Pemerintah tetap berjuang dan berkomitmen menuntaskan permasalahan rob melalui proyek yang terukur dan jangka panjang.(*)
