Jakarta, EKOIN.CO – Aksi premanisme di Jakarta kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat pada April–Mei 2025. Berbagai pihak, mulai dari ormas hingga aparat, mengecam praktik pungutan liar, penguasaan kawasan, hingga bentrokan berujung senjata. Berikut liputannya secara menyeluruh.
Insiden terbaru terjadi pada 30 April 2025, di Kemang, Jakarta Selatan. Dua kelompok bentrok sengit—dengan senjata tajam dan laras panjang—disebabkan sengketa lahan antara ahli waris dan perusahaan, menggunakan jasa preman sebagai pengamanan pribadi . Video viral menunjukkan suasana mirip film gangster, dengan senapan angin dan batu berhamburan .
Di Pasar Induk Kramat Jati, pada 14 Mei 2025, aparat gabungan membongkar posko ormas BPPKB Banten yang diduga melakukan intimidasi dan pungli terhadap pedagang . Juru parkir liar juga turut diamankan, sebagian dari mereka disebut pakai atribut ormas.
Respons Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
Operasi Berantas Jaya
Melalui Operasi Berantas Jaya 2025 yang berlangsung dari 9–23 Mei 2025, Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 3.599 orang, menetapkan 348 tersangka terkait premanisme, termasuk pungli dan penguasaan lahan Di wilayah Pelabuhan Priok, 69 orang diamankan
Pembongkaran Posko Ormas
Pembongkaran posko ormas BPPKB Banten di Kramat Jati merupakan langkah tegas aparat gabungan Polri, TNI, Satpol PP, dan pengelola pasar setelah adanya intimidasi .
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menyatakan bahwa pihaknya menindak tegas premanisme dan tengah memproses kasus bentrokan di Kemang. Sebanyak 19 orang diamankan dan pemeriksaan kini masih berlangsung di lapangan .
Husny Mubarok Amir, Wakil Ketua PWNU Jakarta, mendorong tindak tegas terhadap premanisme berkedok ormas. Menurutnya, praktik ini merugikan HAM, menghambat pembangunan, dan mengancam status Jakarta sebagai kota global. Ia mendukung Operasi Berantas Jaya oleh Polda Metro Jaya .
Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Polri, mengatakan Polri tak mentoleransi premanisme yang menghambat investasi nasional. Ia menegaskan pasukan kepolisian akan menindak oknum ormas yang terlibat .
Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, menyatakan Satpol PP siap dikerahkan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto selaku bagian memerangi premanisme. Ia menegaskan pembenahan isu ini sudah menjadi perintah Presiden dan Kapolri .
Kombes Pol Gede Pasek, mewakili Polda Metro Jaya, turut menegaskan deklarasi anti-premanisme yang dipimpin ratusan ormas se-Jakarta pada 22 Mei 2025, “Bersama Lawan Premanisme,” untuk menjaga Jakarta aman dan beradab .
Ahli sosiologi & kriminologi, Arthur Josias Simon dan Rakhmat Hidayat, menyatakan bahwa premanisme yang kini berkedok layanan pengamanan, jasa kolektor, dan pengelolaan lahan sengketa adalah bentuk kriminalitas serius. Mereka mendesak aparat menuntaskan kasus hingga tuntas .
Sengketa tanah dengan status administratif yang tumpang tindih—seperti di Kemang, Tanah Abang, dan Pancoran—menimbulkan celah premanisme. Minimnya data lengkap dari pemerintah memperlambat penanganan hukum .
Media seperti Kompas menyebut moda premanisme bukan hanya ancaman kriminal, tetapi indikator ketimpangan sosial dan lemahnya tata kelola ruang publik. Aparat dan Pemprov perlu konsistensi jangka panjang .
Premanisme mengganggu operasional usaha dan kenyamanan warga: pengusaha di Priok hingga pemilik kios di Kramat Jati terdampak pungli. Konflik tanah menimbulkan kerugian investasi, ketidakstabilan harga properti, dan trauma publik .
- Satpol PP dikerahkan ke berbagai titik sebagai mitra Polri untuk menjaga ketertiban umum
- Deklarasi ormas anti-premanisme menunjukkan dukungan masyarakat sipil
- Polda Metro Jaya bekerja sama lintas lembaga dan wilayah, menindak dari tingkat posko hingga akar masalah
Penegakan hukum mulai terlihat – dengan ratusan tersangka dan operasi pembongkaran posko. Namun ke depan, diperlukan sinergi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat agar masalah premanisme terselesaikan tuntas dan berkelanjutan.
Masyarakat sebaiknya aktif melapor melalui aplikasi atau posko, untuk membantu aparat mengidentifikasi titik rawan premanisme.
Perlu transparansi dan peningkatan data pertanahan untuk mencegah sengketa yang memicu premanisme di kawasan strategis.
Kerja sama lintas lembaga—Polri, Satpol PP, TNI, Pemprov, ormas, dan warga—penting dalam menyelesaikan dan mencegah kekambuhan dan menyelenggarakan operasi lanjutan setelah pembongkaran posko.
Pendidikan publik tentang hak-hak warga dan sanksi hukum sangat diperlukan agar takut terhadap premanisme jauh lebih besar daripada ikut kontribusi.
Penegakan hukum harus dilakukan konsisten, tanpa pandang bulu, agar tidak muncul ruang bagi premanisme tumbuh kembali.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
