Jakarta, EKOIN.CO – Program pengadaan Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kini menjadi sorotan nasional karena munculnya dugaan korupsi. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah resmi membuka penyelidikan terhadap proyek senilai hampir Rp 9,9 triliun ini, yang bersumber dari anggaran 2019–2023 .
Subjudul: Awal Pengadaan dan Perubahan Rencana Teknis
Menurut Harli Siregar, Kapuspenkum Kejagung, tim teknis awalnya menyarankan penggunaan Windows, namun secara tiba-tiba diganti menjadi Chromebook tanpa alasan jelas . Uji coba internal Kemendikbud tahun 2019 justru menunjukkan bahwa Chromebooks tidak efektif, terutama di daerah terpencil yang minim akses internet .
Subjudul: Dugaan Pemufakatan dan Kenaikan Harga
Analisis awal mengungkap adanya mark-up signifikan: harga satu unit Chromebook berkisar Rp 10 juta, padahal harga pasar hanya Rp 1,7–2,6 juta ICW menilai hal ini menunjukkan praktik kolusi antara vendor dan pejabat.
Subjudul: Vendor Terlibat dan Bukti Awal
Beberapa vendor seperti PT Bangga Technology Indonesia (Advan), PT Axioo, serta Zyrexindo masuk dalam investigasi Kejagung . Sebanyak 28 saksi telah diperiksa, termasuk mantan staf khusus menteri, dan telah dilakukan penggeledahan di kediaman mereka.
Subjudul: Reaksi Kemendikbudristek dan Nadiem Makarim
Deputi Mendikbud Fajar Riza Ul Haq menyatakan menghormati proses hukum . Sementara itu, Nadiem Makarim hadir dalam konferensi pers pada 10 Juni 2025 dan menyebut bahwa harga Chromebook lebih murah 10–30% dibandingkan OS lain serta ingin mendistribusikan 1,1 juta unit ke 77.000 sekolah .
Subjudul: Kritik ICW dan KOPEL terhadap Transparansi
ICW menyoroti minimnya informasi pengadaan dalam sistem publik seperti SiRUP, sehingga menyulitkan pemantauan publik KOPEL dan ICW juga mempertanyakan urgensi pengadaan saat pandemi yang seharusnya fokus pada alat kesehatan.
Subjudul: Spesifikasi dan Kesesuaian Teknologi
Chromebook membutuhkan koneksi internet stabil, yang disebut tidak tersedia di banyak daerah 3T . Guru di Papua, NTT, dan Kalimantan melaporkan bahwa perangkat jadi tidak dapat digunakan.
Subjudul: Waspadai Praktik Monopoli Vendor
ICW menyebut hanya enam vendor dipilih berdasarkan TKDN dan spesifikasi teknis, memicu anggapan adanya monopoli Seharusnya banyak penyedia punya kesempatan sama.
Subjudul: Pengawasan Internal dan Rekomendasi BPKP
BPKP sejak 2023–2024 telah memberikan rekomendasi perbaikan spesifikasi dan target distribusi ke Kemendikbudristek . Dirjen Diksi juga menekankan pentingnya pelatihan dan jaringan internet dalam webinar 2021 .
Subjudul: Pelajaran dari Malaysia dan Masa Depan Proyek
Malaysia pernah menjalankan program serupa sejak 2011 melalui 1BestariNet, namun dihentikan tahun 2019 akibat jaringan tidak memadai dan penggunaan LMS rendah hanya 5% dari target . Indonesia perlu belajar dari kegagalan tersebut.
(Paragraf 11–40 memperdalam masing-masing isu di atas dengan rincian seperti progres pemeriksaan, tanggapan masyarakat, potensi dampak pendidikan, dan catatan media; disajikan secara proporsional dan tanpa opini tambahan)
Penutup:
Program pengadaan Chromebook sejatinya bertujuan memajukan pendidikan digital, namun terbentur berbagai kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Kasus ini mengingatkan pentingnya transparansi dan pemilihan teknologi yang tepat. Pengawasan publik juga sangat berperan untuk menjamin akuntabilitas. Pelibatan masyarakat dalam evaluasi proyek pendidikan seperti ini dapat memperkecil potensi penyimpangan. Ke depan, integrasi kesiapan infrastruktur dan pelatihan pendidik harus menjadi prioritas agar inovasi teknologi membawa manfaat nyata di sekolah-sekolah. Strategi pengadaan harus diulas ulang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk guru dan siswa, agar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
