PONTIANAK, EKOIN.CO- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan langkah efisiensi anggaran besar-besaran untuk tahun 2025. Anggaran prioritas tercatat menembus Rp1,2 triliun sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson.
Harisson menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Pontianak, Kamis (19/6/2025). Ia menekankan pentingnya efisiensi demi kebermanfaatan langsung kepada masyarakat.
“Anggaran tersebut hasil efisiensi besar-besaran. Jika dijumlahkan, hanya dari beberapa program prioritas saja sudah Rp1,2 triliun,” kata Harisson.
Ia menyebut penghematan dilakukan melalui pemangkasan belanja perjalanan dinas hingga 50 persen. Evaluasi ketat juga diterapkan pada program perangkat daerah.
“Program yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipangkas atau ditata ulang,” ujar Harisson.
Efisiensi Anggaran Menjadi Kunci
Dari efisiensi tersebut, Pemprov berhasil menghemat sekitar Rp322 miliar. Dana itu dialokasikan ke sektor prioritas yang menyentuh kebutuhan pokok masyarakat.
“Dana pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sumber daya air mencapai Rp737 miliar lebih,” terang Harisson.
Ia juga menjelaskan bahwa infrastruktur lingkungan permukiman mendapat alokasi sebesar Rp273,8 miliar. Ini mencakup drainase, jalan lingkungan, dan bantuan rumah tidak layak huni.
Sektor pendidikan pun mendapat perhatian utama. Pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp209 miliar untuk beasiswa bagi siswa SMA, SMK, dan SLB.
Program ini mencakup satuan pendidikan negeri maupun swasta di seluruh Kalimantan Barat. Harisson menyebut langkah ini sebagai bentuk investasi jangka panjang.
“Fokus anggaran tak hanya fisik, tapi juga kualitas SDM,” tegasnya.
Setiap Rupiah untuk Kesejahteraan Masyarakat
Menurut Harisson, program-program prioritas dirancang berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Efektivitas dan manfaat menjadi prinsip utama.
“Setiap rupiah dari APBD harus memberi manfaat riil kepada masyarakat Kalbar,” katanya menegaskan.
Ia menggarisbawahi bahwa efisiensi bukan berarti pemotongan sembarangan. Melainkan, penyesuaian demi hasil yang lebih berdampak.
Misalnya, kegiatan seremonial atau administrasi yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dikurangi. Dana dialihkan ke bidang vital.
Langkah ini mendapat sorotan dari sejumlah elemen masyarakat yang menilai efisiensi perlu disertai transparansi.
Klarifikasi Soal Kendaraan Dinas
Menanggapi kritik publik, Harisson turut mengklarifikasi soal anggaran pengadaan kendaraan dinas senilai Rp15 miliar.
“Anggaran kendaraan dinas itu bagian kecil dari keseluruhan. Justru lebih efisien dibanding terus menyewa,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa menyewa kendaraan negara atau tamu pejabat lebih mahal dalam jangka panjang. Seringkali, kendaraan sewaan tidak layak pakai.
“Persentasenya kecil, tidak membebani struktur APBD. Peremajaan ini untuk efisiensi jangka panjang,” lanjut Harisson.
Pengadaan kendaraan dinas, menurutnya, juga berkaitan dengan kelancaran operasional pemerintahan di tingkat provinsi.
Namun, Harisson menegaskan bahwa alokasi terbesar tetap pada kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Komitmen untuk Kesejahteraan Kalbar
Ia menyebutkan bahwa efisiensi merupakan bagian dari upaya sistematis membangun Kalbar secara menyeluruh.
Dengan efisiensi belanja birokrasi, pembangunan fisik dan nonfisik bisa didorong secara bersamaan. Harisson menyebut pendekatan ini berkelanjutan.
Selain itu, Pemprov Kalbar juga merancang indikator evaluasi untuk memastikan keberhasilan setiap program prioritas.
Langkah evaluasi dilakukan setiap triwulan guna memastikan hasilnya sesuai harapan masyarakat.
“Tujuannya agar program tidak sekadar jalan, tetapi sampai pada hasil nyata,” ucapnya.
Sinergi Antarsektor Diperkuat
Pemprov Kalbar juga menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Sinergi ini diperlukan agar program prioritas bisa terlaksana merata di seluruh wilayah Kalbar.
“Jangan sampai ada ketimpangan wilayah dalam implementasi program,” jelas Harisson.
Ia menambahkan bahwa program di sektor pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan harus saling mendukung.
Misalnya, pembangunan jembatan bisa mempermudah akses siswa ke sekolah-sekolah di daerah terpencil.
Pemprov juga membuka peluang kolaborasi dengan sektor swasta dalam mendukung pembiayaan program.
Perencanaan Terpadu dan Berbasis Data
Perencanaan anggaran 2025, menurut Harisson, dilakukan berbasis data dan analisis kebutuhan lapangan.
Data digunakan untuk memetakan wilayah-wilayah prioritas yang masih tertinggal secara infrastruktur dan pelayanan dasar.
“Semua perencanaan berbasis data yang valid. Bukan sekadar asumsi,” katanya.
Harisson berharap seluruh pemangku kepentingan bisa mengawal pelaksanaan program secara objektif dan partisipatif.
Ia juga meminta dukungan dari DPRD Kalbar untuk terus mengawal penganggaran agar tepat sasaran.
“Transparansi dan akuntabilitas akan terus ditingkatkan,” tegasnya.(*)
Berlangganan gratis WANEWS EKOIN lewat saluran WhatsUp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
