Jakarta, EKOIN.CO – Kemiskinan di desa adalah cermin paling nyata dari ketimpangan sosial yang masih terus dihadapi Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Seminar Nasional bertema “Optimalisasi Kelembagaan Ekonomi Desa Menuju Masyarakat Berdaya Saing” di Balai Sidang Kampus UI, Depok, pada Selasa (17/6).
Tanpa intervensi yang terarah dan berkelanjutan, Indonesia tidak hanya kesulitan mengurangi angka kemiskinan tetapi justru akan menghadapi gelombang baru kemiskinan yang lebih sulit untuk dientaskan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Menko PM RI), Dr. (HC). Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si., melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal, dan Desa Tertentu Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris menyampaikan arah strategis pemberdayaan ekonomi desa.
“Penguatan kemandirian ekonomi desa jadi sebuah keniscayaan dan melalui upaya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air yang terintegrasi dan berkelanjutan adalah sebuah keharusan. Inilah pilar transformasi struktural yang akan mengantarkan Indonesia menjadi negara yang Bersatu berdaulat, maju, dan berkelanjutan,” ujar Abdul Haris membacakan sambutan Menko PM.
Ia memaparkan tiga strategi pengentasan kemiskinan dari desa: penguatan kelembagaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja lokal, dan penggerakan sektor pangan berbasis potensi lokal.
Sinergi Lembaga Desa dan Peluang Kerja Lokal
Kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih perlu dioptimalkan agar mampu mengelola potensi desa secara profesional dan berkelanjutan.
Langkah kedua adalah menciptakan lapangan kerja lokal, khususnya bagi kelompok miskin, melalui program padat karya dan usaha produktif desa.
Strategi ketiga adalah penguatan sektor pangan dan usaha skala desa, yang tidak hanya menopang ekonomi tetapi juga menjadi jaring pengaman sosial jangka panjang.
Rektor UI Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU. menyampaikan pentingnya posisi desa dalam pembangunan nasional. “Desa yang kuat, mandiri, dan berdaya saing merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang adil dan merata,” katanya.
Prof. Heri juga menyoroti tantangan tata kelola, akses pembiayaan, sumber daya manusia, dan adaptasi terhadap digitalisasi yang masih dihadapi ribuan BUMDes di Indonesia.
Peran Akademisi dan Harapan Transformasi
Meskipun lebih dari 65.000 BUMDes telah terbentuk sejak UU No. 6 Tahun 2014, Prof. Heri menyebut masih diperlukan inovasi kelembagaan seperti Koperasi Desa Merah Putih untuk melengkapi ekosistem ekonomi desa.
“Seminar ini bukan hanya ajang diskusi akademik, namun lebih dari itu, merupakan ruang temu gagasan antar pemangku kepentingan,” kata Prof. Heri dalam sambutannya.
Universitas Indonesia, lanjutnya, berkomitmen menjadi katalisator perubahan melalui riset, edukasi, dan pendampingan dalam pengembangan kelembagaan desa.
Seminar ini diharapkan dapat melahirkan rumusan kebijakan yang memperkuat sinergi antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih, serta membuka ruang kemitraan produktif dengan BUMN dan sektor perbankan.
Tujuan akhirnya adalah memperkuat fondasi kelembagaan ekonomi desa agar mampu menghadapi tantangan dan mewujudkan kemandirian.
Kolaborasi Multipihak dan Praktik Terbaik
Dalam sesi “Kebijakan dan Sinergi Pengembangan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Puti”, turut hadir Rektor IPB University Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.; Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus; dan Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S Asngari.
Pada sesi panel “Best Practice dan Strategi Inovasi untuk Penguatan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih”, lima narasumber turut berbagi pengalaman dan gagasan.
Para pembicara tersebut adalah Direktur Penyerasian Rencana dan Program Kemendesa PDTT Rafdinal; SVP Micro Business Development Bank BRI Dani Wildan; Senior Vice President of Small Medium Enterprise & Micro Risk at PT Bank Mandiri (Persero) Muhammad Gumilang.
Diskusi juga diikuti oleh Pemerhati BUMDesa Nurfalah Zahir dan Yani Setiadi, S.Sos., M.M., yang hadir secara online dan menyampaikan pandangan terkait inovasi kelembagaan.
Forum ini menjadi panggung penting untuk membangun pemahaman bersama dan memperkuat komitmen dalam menggerakkan ekonomi desa berbasis potensi dan kolaborasi.
Seminar nasional ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya melalui bantuan sosial, melainkan dengan membangun sistem ekonomi desa yang mandiri, terintegrasi, dan produktif. Pendekatan kelembagaan seperti BUMDes dan Koperasi Merah Putih terbukti menjadi tulang punggung pembangunan desa jika dikelola secara profesional.
Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, perbankan, dan masyarakat menjadi kekuatan kolektif yang perlu terus diperkuat. Akses terhadap pelatihan, permodalan, serta teknologi menjadi kunci agar kelembagaan desa bisa bertransformasi dan berdampak luas.
Dengan sinergi dan pendekatan jangka panjang, Indonesia dapat menghadapi tantangan kemiskinan desa secara sistematis dan menjadikannya sebagai kekuatan baru dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang adil dan inklusif.(*)
