Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendampingi Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Riau, Kamis (19/6/2025). Agenda ini untuk melihat langsung pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, guna membuka akses baru dan mempercepat mobilitas masyarakat serta logistik.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian, menjelaskan bahwa Jalan Tol di Sumatera membentang sepanjang 2.998 kilometer. Dari jumlah itu, 1.099 kilometer telah beroperasi, sementara 283 kilometer lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Menurut Wilan, di Provinsi Riau terdapat empat ruas jalan tol utama. Dua ruas sudah beroperasi yaitu Jalan Tol Pekanbaru–Dumai dan Jalan Tol Pekanbaru–Padang (seksi Pekanbaru–Bangkinang–Koto Kampar dan Padang–Sicincin).
“Satu ruas masih dalam tahap konstruksi yaitu: Jalan Tol Pekanbaru–Rengat (Jc Pekanbaru – Bypass Pekanbaru); dan 1 ruas yang masih dalam tahap perencanaan yaitu, Jalan Tol Dumai – Rantau Prapat,” kata Wilan saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Riau.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI selaku ketua rombongan Kunker Reses, Roberth Rouw, menyoroti pentingnya percepatan pembangunan Jalan Tol Rengat–Pekanbaru Seksi Lingkar Pekanbaru dari Junction Pekanbaru–Bypass Pekanbaru yang telah mencapai progres konstruksi sebesar 53,76%.
Peninjauan Stadion dan Proyek Jalan Industri Dumai
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur strategis di wilayah ini,” kata Roberth, menegaskan dukungan DPR RI terhadap percepatan proyek strategis di Riau.
Setelah meninjau jalan tol, rombongan Komisi V DPR RI berkunjung ke Stadion Utama Riau yang kini sudah tidak beroperasi. Gubernur Riau, Abdul Wahid, berharap stadion tersebut bisa dibangun kembali dan diubah menjadi Kawasan Industri Bisnis.
“Usulan perbaikan Stadion Utama Riau akan kami terima dan dikaji lebih lanjut untuk nantinya menunggu bagaimana arahan Bapak Menteri apakah perbaikan stadion ini akan menggunakan dana dari APBN atau KPBU,” jelas Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PU, Triono Junoasmono.
Selanjutnya, rombongan Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Jalan Simpang Batang–Lubuk Gaung (Jalan Lingkar Parit Kitang) di Kota Dumai sebagai bagian dari rencana jalur alternatif untuk kendaraan industri.
Gubernur Abdul Wahid menyampaikan bahwa pembangunan jalan ini bertujuan mengalihkan kendaraan industri dari jalur dalam kota agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Ia berharap proyek ini bisa segera dimulai.
Dukungan untuk Penanggulangan Banjir dan Rob
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, juga menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan jalan tersebut. Menurutnya, Dumai sebagai Kota Industri dan Pelabuhan memerlukan infrastruktur jalan yang kuat untuk menopang beban logistik yang tinggi.
Terkait persoalan banjir dan rob di Kota Dumai, Wali Kota Dumai, H. Paisal, meminta dukungan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Ditjen SDA Kementerian PU. Rencana pembangunan sistem polder yang diajukan memiliki total anggaran Rp1,1 triliun dan terbagi dalam 10 segmen.
Saat ini dua segmen menjadi prioritas, yakni Segmen 1 di area Syeikh Umar–Simpang Tetap dan Segmen 7 di area Prof M. Yamin–Hasanuddin. Usulan ini telah diterima dan masuk dalam tahap evaluasi oleh kementerian terkait.
“Kami sudah menerima usulan terkait pelaksanaan penanggulangan banjir dan rob di Kota Dumai ini, saat ini sedang dalam masa proses pengecekan kelayakan eksekusi dan akan kami tindaklanjut sesuai prosedur,” kata Ismail Widadi selaku Direktur Air Tanah dan Air Baku Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PU.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut adalah Sekretaris BPJT Apri Artoto, Inspektur II Inspektorat Jenderal Nikmatulloh, Direktur Infrastruktur Dukungan Perekonomian Peribadatan Kesehatan Olahraga dan Sosial Budaya Ditjen Prasarana Strategis Tanozisochi Lase, serta jajaran direktur dan kepala balai terkait.
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU ke Riau mencerminkan sinergi pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Fokus pembangunan jalan tol dan jalur industri menjadi titik penting untuk meningkatkan konektivitas wilayah.
Permintaan revitalisasi Stadion Utama Riau dan pembangunan sistem polder di Dumai menunjukkan bahwa infrastruktur tidak hanya soal mobilitas, tetapi juga menyangkut ruang sosial dan perlindungan lingkungan. Pemerintah pusat terbuka pada berbagai usulan pembangunan berbasis kebutuhan lokal.
Komitmen dari DPR RI dan Kementerian PU memberi harapan besar bagi masyarakat Riau untuk menikmati hasil pembangunan yang berkelanjutan. Infrastruktur yang kuat diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan warga dalam beraktivitas.(*)
