Bangkok – EKOIN.CO – Dua tokoh penting dari Thailand dan Kamboja muncul di garis depan perbatasan negara mereka pada Kamis, 26 Juni 2025, di tengah memanasnya konflik lintas batas yang mulai menunjukkan potensi ledakan militer. Kunjungan itu menandai peningkatan eskalasi krisis yang selama berminggu-minggu telah mengganggu hubungan diplomatik kedua negara Asia Tenggara tersebut.
Kunjungan Langsung Perdana Menteri Thailand ke Wilayah Perbatasan
Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengunjungi wilayah Aranyaprathet di Provinsi Sa Kaeo, Thailand Timur, untuk memantau langsung situasi lapangan. Ia datang setelah pemerintah memutuskan menutup beberapa pos lintas negara demi menekan aktivitas kriminal lintas batas. “Kami hadir untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak memperburuk kondisi masyarakat lokal,” ujar Shinawatra kepada wartawan di lokasi.
Shinawatra meninjau kondisi warga yang terkena dampak dan bertemu langsung dengan aparat lokal. Dalam lawatannya, ia juga menggelar pertemuan tertutup dengan pejabat militer dan otoritas keamanan perbatasan.
Manuver Politik Hun Sen di Sisi Kamboja
Sementara dari pihak Kamboja, mantan Perdana Menteri yang kini menjabat Penasihat Khusus, Hun Sen, menyambangi Provinsi Oddar Meanchey, wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan Surin, Thailand. Ia memeriksa barisan militer dan menggelar apel pasukan di markas garnisun utama Kamboja.
Mengenakan pakaian militer, Hun Sen terlihat berbicara kepada komandan dan menyerukan kesiagaan penuh. Langkah ini dipandang sebagai pernyataan kuat terhadap apa yang ia sebut sebagai “gangguan kedaulatan” dari arah Thailand.
Ketegangan Memuncak Sejak Insiden Tembakan di Perbatasan
Situasi memburuk setelah insiden penembakan pada akhir Mei lalu yang menewaskan seorang personel tentara Kamboja. Pemerintah Kamboja langsung merespons dengan pengerahan pasukan tambahan ke zona penyangga.
Sebagai tanggapan, Thailand menutup sebagian besar jalur lintas batas sepanjang lebih dari 800 kilometer dan memperketat pengawasan terhadap lalu lintas barang, terutama bahan bakar.
Dampak Ekonomi dan Sosial Dirasakan Warga Lokal
Penutupan ini mengganggu perdagangan regional yang selama ini bergantung pada akses darat di wilayah timur Thailand dan barat Kamboja. Warga di kedua sisi perbatasan mengeluhkan naiknya harga bahan pokok dan terhambatnya suplai logistik.
Pedagang kecil, operator transportasi, dan buruh lintas negara menjadi pihak yang paling terdampak. Otoritas lokal mencoba menyalurkan bantuan sementara, namun belum mencukupi kebutuhan yang melonjak.
Efek Politik Mengguncang Pemerintahan Thailand
Pemerintahan Shinawatra tidak hanya menghadapi tekanan dari luar, tetapi juga dari dalam negeri. Bocoran rekaman pernyataan perdana menteri yang menyebut Hun Sen sebagai “paman” dan sindiran terhadap pimpinan militer memicu gejolak di tubuh koalisi pemerintahan.
Partai Bhumjaithai, salah satu mitra koalisi utama, memutuskan mundur dari dukungan politik. Mereka juga mengajukan mosi tidak percaya di parlemen, menyebut Shinawatra tidak lagi pantas memimpin negara di tengah ketegangan geopolitik.
Investigasi dan Potensi Pemakzulan Menguat
Senator dari oposisi mendorong Mahkamah Konstitusi dan Komisi Anti-Korupsi Nasional untuk mengusut kemungkinan pelanggaran kode etik oleh perdana menteri. Desakan untuk pemakzulan semakin menguat dalam sidang paripurna yang berlangsung pada Jumat pagi.
Beberapa anggota parlemen bahkan menyebut pemerintahan saat ini telah “kehilangan arah” dalam menangani diplomasi lintas batas, sehingga membuka peluang terjadinya konfrontasi bersenjata.
Rencana Aksi Massa Menambah Tekanan
Di tengah krisis politik, kelompok masyarakat sipil dan oposisi merencanakan aksi protes besar-besaran pada Sabtu mendatang. Mereka menuntut pengunduran diri Shinawatra serta pembentukan pemerintahan transisi yang lebih netral.
Pihak kepolisian mengaku telah menerima laporan pemberitahuan aksi dan menyiapkan skema pengamanan untuk menjaga ketertiban umum. Sementara itu, pemerintah menyebut demonstrasi tetap diperbolehkan selama berlangsung damai.
Potensi Konflik Regional Menjadi Kekhawatiran Bersama
Pakar hubungan internasional memperingatkan bahwa konflik Thailand–Kamboja bisa menjalar ke negara tetangga jika tidak segera diredam. ASEAN didesak turun tangan sebelum eskalasi berubah menjadi bentrokan terbuka antarnegara anggota.
Pemerhati regional menyarankan agar Sekretariat ASEAN mengaktifkan mekanisme resolusi konflik guna menengahi sengketa yang berisiko melibatkan kekuatan bersenjata di kawasan.
Respons Dunia Internasional Masih Terbatas
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari negara besar atau lembaga internasional terkait perkembangan di perbatasan Thailand–Kamboja. Namun, beberapa media asing telah memuat analisis tentang ancaman instabilitas Asia Tenggara yang semakin nyata.
Kantor berita regional mengabarkan bahwa beberapa negara tetangga mulai mengawasi pergerakan militer kedua negara melalui satelit dan laporan intelijen terbuka.
Pemerintah Thailand dan Kamboja perlu segera membuka dialog damai yang melibatkan pihak ketiga netral, agar konflik tidak berkembang menjadi peperangan terbuka.
Keterlibatan ASEAN sangat krusial untuk memediasi konflik melalui pendekatan kolektif yang adil dan tidak berpihak.
Kelompok masyarakat sipil, termasuk media, akademisi, dan pemuka masyarakat, perlu dilibatkan dalam upaya perdamaian lintas batas untuk membangun kepercayaan publik.
Dunia internasional, termasuk PBB, seharusnya memantau perkembangan ini secara aktif dan siap menawarkan mekanisme penyelesaian damai jika diperlukan.
Pemerintah di kedua negara harus mengutamakan keselamatan dan hak-hak warga sipil, terutama yang tinggal di sekitar zona perbatasan.
Krisis antara Thailand dan Kamboja menunjukkan gejala meningkat ke arah konflik bersenjata, ditandai dengan pengerahan militer dan ketegangan politik domestik.
Langkah kedua pemimpin mendatangi wilayah konflik memperlihatkan bahwa penyelesaian diplomatik belum efektif dijalankan.
Ancaman terhadap kestabilan kawasan kini tidak hanya dirasakan di dua negara, tapi juga mulai dikhawatirkan oleh negara-negara tetangga.
Keterlibatan organisasi regional seperti ASEAN menjadi penting demi mencegah konflik merembet lebih luas.
Hanya dengan langkah konkret, terbuka, dan inklusif, penyelesaian damai bisa dicapai sebelum situasi berubah menjadi bencana kemanusiaan.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
.
