Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah bekerja secara optimal sebagai alat fiskal dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan nasional. Pernyataan ini disampaikan saat memberikan Keterangan Pemerintah terhadap RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, Selasa (1/7), di Gedung DPR RI, Jakarta.
Menkeu menyoroti bahwa tantangan ekonomi global pada tahun ini sangat besar. Tekanan berasal dari berbagai konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas, hingga dampak iklim seperti El Nino yang berkepanjangan.
Namun, ia menegaskan bahwa APBN tetap mampu merespons secara adaptif. Instrumen fiskal ini dinilai berhasil menjaga stabilitas harga pangan dan energi, serta memperkuat perlindungan sosial kepada masyarakat.
Selain itu, APBN juga memainkan peran penting dalam menyukseskan agenda nasional, termasuk penyelenggaraan Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan. “Dukungan yang solid dan kolaborasi kuat dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting,” ujarnya.
Menurut Sri Mulyani, kondisi ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah tekanan global. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,03%, sedangkan inflasi terkendali pada angka 1,6%, jauh di bawah asumsi APBN 2024 yang sebesar 2,8%.
Stabilitas Ekonomi Didukung Belanja Negara dan Program Sosial
Dampak konkret belanja negara juga mulai dirasakan masyarakat. Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan menjadi 0,83%. Sementara itu, tingkat pengangguran menurun menjadi 4,91%, menunjukkan arah kebijakan sosial yang efektif.
Belanja negara sendiri tercatat tumbuh sebesar 7,6%, mencapai angka Rp3.359,8 triliun. Kinerja ini mencerminkan peningkatan belanja produktif untuk pembangunan.
Dalam aspek pengelolaan fiskal, Pemerintah berhasil menjaga defisit APBN 2024 pada level 2,3% dari PDB. Angka ini lebih rendah dari proyeksi sebelumnya dan menunjukkan keberhasilan pengendalian fiskal.
Selain itu, pembiayaan utang juga berhasil ditekan di bawah target awal. Hal ini mencerminkan bauran pembiayaan yang efisien dan memiliki risiko yang lebih rendah.
Opini WTP dan Tata Kelola Anggaran yang Semakin Kuat
Kementerian Keuangan juga memperoleh apresiasi dari lembaga pengawas. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024.
Capaian ini menunjukkan tata kelola fiskal yang semakin akuntabel dan transparan. Pemerintah pun mengapresiasi sinergi bersama DPR RI dan BPK dalam mewujudkan akuntabilitas anggaran negara.
“RUU P2 APBN 2024 kami ajukan untuk dibahas bersama. Kami berharap dapat segera ditetapkan menjadi Undang-Undang,” tutur Sri Mulyani dalam sesi penutupan sidang paripurna.
Ia menambahkan bahwa integritas dalam pengelolaan fiskal menjadi landasan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan memperluas kesejahteraan rakyat.
Dengan fondasi APBN yang solid, Pemerintah yakin bahwa tantangan di masa mendatang dapat dihadapi dengan strategi yang lebih tepat dan kolaboratif.
Keterangan Menkeu Sri Mulyani di hadapan DPR RI menegaskan bahwa APBN 2024 telah dijalankan secara hati-hati namun produktif dalam menghadapi dinamika global. Kebijakan fiskal diarahkan untuk meredam tekanan ekonomi dan menjaga keseimbangan pembangunan nasional.
Anggaran negara juga diarahkan untuk melindungi masyarakat melalui program sosial yang nyata dampaknya. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi indikator keberhasilan penggunaan dana publik.
Dengan tata kelola yang semakin transparan dan kolaborasi dengan DPR dan BPK, Pemerintah berharap RUU P2 APBN 2024 segera disahkan. Langkah ini akan memperkuat kesinambungan fiskal serta menegaskan bahwa APBN bukan hanya angka, melainkan fondasi kesejahteraan rakyat.(*)
