Jakarta, EKOIN.CO – Mahkamah Konstitusi Thailand secara bulat memutuskan untuk menangguhkan sementara Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya, Selasa (1/7/2025). Keputusan ini menyusul penyelidikan dugaan pelanggaran etik terkait bocornya rekaman percakapan teleponnya dengan Presiden Senat Kamboja Hun Sen.
“Saya akan menerima dan mengikuti proses hukum dari pengadilan,” ujar Paetongtarn sehari sebelum keputusan, seperti dilaporkan The Associated Press. Keputusan pengadilan diambil setelah tujuh dari sembilan hakim menyetujui penangguhan sementara selama proses penyelidikan berlangsung.
Kasus ini bermula dari bocornya percakapan yang diduga dilakukan saat ketegangan Thailand-Kamboja memuncak pasca insiden perbatasan berdarah 28 Mei lalu, dimana seorang tentara Kamboja tewas. Rekaman tersebut menunjukkan Paetongtarn dinilai terlalu kompromistis dalam menangani konflik perbatasan.
Protes besar-bancaran terjadi di Bangkok pada Sabtu (29/6) dengan ribuan demonstran nasionalis menuntut pengunduran diri PM. “Kami tidak bisa menerima pemimpin yang melemahkan kedaulatan kami,” teriak salah satu pengunjuk rasa.
Situasi politik semakin memanas setelah:
– Raja Maha Vajiralongkorn menandatangani surat perombakan kabinet
– Partai Bhumjaithai keluar dari koalisi pemerintahan
– Komisi Anti-Korupsi (NACC) membuka penyelidikan terpisah
Jika terbukti melanggar etik, Paetongtarn bisa menghadapi pemberhentian permanen. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Anutin Charnvirakul telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas.
