Jakarta EKOIN.CO – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali membeberkan adanya praktik mafia beras yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai Rp99 triliun. Hal ini diungkapkannya saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Rabu, 2 Juli 2025, di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Amran menyatakan bahwa dirinya sempat mendapat teguran dari seorang petinggi negara karena membuka persoalan distribusi beras yang menyimpang. “Bahkan kemarin, Hari Bhayangkara, kami ditegur khusus oleh petinggi,” ujarnya di hadapan anggota dewan.
Amran menyebut teguran itu datang setelah ia mengungkapkan bahwa penyimpangan dalam distribusi beras berdampak pada petani dan konsumen. Ia menegaskan bahwa investigasi dilakukan berdasarkan data akurat.
Tim investigasi terdiri dari unsur Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, Badan Pangan Nasional, dan lembaga pengawasan lain. Mereka melakukan pemeriksaan terhadap 268 merek beras di 13 laboratorium yang tersebar di 10 provinsi.
Investigasi itu dilakukan karena dalam beberapa bulan terakhir terjadi kenaikan harga beras di pasaran, melebihi harga eceran tertinggi. Padahal, stok cadangan beras pemerintah dalam kendali Perum Bulog masih melimpah.
Dalam temuan laboratorium, sebanyak 85,56 persen beras premium ternyata tidak memenuhi standar mutu. Sementara itu, 59,78 persen beras dijual di atas HET dan 21 persen lainnya memiliki berat tidak sesuai kemasan.
Lebih lanjut, hanya 20 hingga 40 persen beras subsidi atau SPHP yang dijual sesuai standar. Sisanya dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium atau medium dengan harga lebih mahal.
Amran menyampaikan bahwa anomali harga selama tiga bulan berturut-turut menjadi indikator adanya penyimpangan. Ia menjelaskan, saat harga di tingkat petani justru turun, harga di pasar konsumen malah naik.
“Potensi kerugian Rp99 triliun kami sampaikan karena stok banyak, tetapi harga tetap tinggi,” ungkap Amran dalam rapat tersebut.
Teguran dan Dukungan Presiden
Amran juga mengaku pernah mendapatkan teguran serupa saat menjabat sebelumnya. Ia menyampaikan hal itu dalam sambutan saat wisuda Universitas Hasanuddin pada April lalu.
Kala itu, ia mengaku mendapat teguran dari seorang wakil presiden karena menutup perusahaan mafia beras. Namun, Amran mengklarifikasi bahwa teguran itu tidak berasal dari Wapres saat ini, Gibran Rakabuming Raka.
“Perlu saya klarifikasi, teguran itu dulu, bukan dari Wapres saat ini,” tegas Amran. Ia menilai teguran tersebut justru membuatnya semakin berhati-hati sekaligus berani dalam menghadapi mafia pangan.
Menurut Amran, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan mafia pangan. “Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan Wapres solid mendukung kita,” tambahnya.
Amran menekankan bahwa keberanian dalam mengungkap mafia pangan harus diiringi dukungan dari para pemimpin nasional. Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam konteks akademik, sebagai bagian dari refleksi pengalaman di sektor pertanian.
Dalam 130 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih, Kementan telah mengambil langkah tegas. Amran menyebutkan bahwa lebih dari 1.500 pegawai didemosi dan dimutasi karena pelanggaran integritas dan disiplin.
Kementerian Pertanian juga telah menetapkan 20 orang sebagai tersangka dan memproses hukum terhadap 50 perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik curang distribusi pangan.
Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan serta melindungi petani dan konsumen.
Investigasi ini dinilai sebagai langkah penting dalam menata ulang sistem distribusi beras agar sesuai standar dan regulasi.
Amran menyampaikan bahwa semua data dan temuan disiapkan dengan sangat hati-hati demi memastikan langkah hukum yang kuat.
Dalam beberapa bulan ke depan, Kementan akan terus memantau distribusi beras dan melakukan pemeriksaan berkala terhadap pelaku usaha pangan.
Kementerian juga akan memperkuat koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan pengawas distribusi bahan pokok.
Mereka menargetkan distribusi beras subsidi berjalan sesuai aturan dan tidak dimanipulasi menjadi produk premium yang merugikan rakyat.
Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk membersihkan rantai pasok pangan dari praktik mafia yang merugikan negara dan masyarakat luas.
Amran menegaskan, dukungan politik dan publik akan sangat menentukan keberhasilan pemberantasan mafia pangan di Indonesia.
pemerintah disarankan membuka akses data distribusi beras secara transparan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Masyarakat juga diimbau melapor jika menemukan beras subsidi dijual di atas HET atau dikemas ulang sebagai premium.
Kemudian, lembaga legislatif perlu memperkuat regulasi tentang distribusi pangan agar lebih berpihak pada petani dan konsumen. Regulasi juga harus menjangkau seluruh daerah yang rentan penyimpangan.
Kementerian terkait didorong memperluas program edukasi publik tentang cara membedakan beras subsidi dan beras premium agar konsumen lebih cermat saat membeli.
Di sisi lain, sistem sanksi bagi pelaku penyimpangan harus dipertegas agar menimbulkan efek jera dan menciptakan iklim usaha pangan yang sehat.
Kesimpulannya, pengungkapan praktik mafia beras oleh Mentan Amran merupakan langkah krusial dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Data investigasi menjadi dasar penindakan hukum yang sah.
Dukungan dari Presiden dan Wakil Presiden mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pangan. Pengawasan ketat dan tindakan tegas terhadap pelanggaran akan mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Langkah reformasi di tubuh Kementan dan pengungkapan praktik curang menunjukkan keberanian politik yang nyata. Ini penting untuk mengakhiri dominasi mafia dalam distribusi bahan pokok.
Jika konsistensi dan transparansi terus dijaga, potensi kerugian triliunan rupiah dari sektor pangan dapat dicegah ke depan. Pemerintah dan rakyat harus bergerak bersama memberantas penyimpangan ini.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan masyarakat, ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan berkeadilan. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
