Jakarta EKOIN.CO – Demonstrasi besar-besaran para pengemudi truk logistik mengguncang Ring 1 Jakarta pada Rabu, 2 Juli 2025. Aksi itu dipicu kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Loading) yang dianggap memberatkan pelaku transportasi logistik. Seusai aksi, Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) menyuarakan ancaman mogok nasional jika tuntutan mereka tidak ditanggapi.
Presiden Konfederasi K-Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin menyatakan bahwa para pengemudi logistik akan menggelar konsolidasi lanjutan. Aksi lanjutan ini bisa mencakup penghentian aktivitas angkutan logistik secara nasional apabila pemerintah tidak memberikan respons dalam sembilan hari ke depan.
“Menyerukan kepada pengemudi transportasi logistik Indonesia untuk melakukan konsolidasi aksi-aksi berikutnya, termasuk opsi penghentian nasional bilamana diperlukan sambil menunggu iktikad baik dari Menko IPK dan Menhub,” kata Irham dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025.
Ultimatum untuk Pemerintah
Irham menyayangkan sikap Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang dinilai tidak merespons langsung aksi massa sopir truk.
“Kami kecewa karena tidak ada pernyataan langsung dari Menko IPK dan Menhub. Padahal kami datang dengan damai, menyampaikan aspirasi,” ujar Irham.
Menurutnya, ribuan pengemudi truk yang hadir dalam aksi itu berasal dari berbagai organisasi pengemudi logistik, baik di Jabodetabek maupun luar Jawa. Mereka menuntut agar kebijakan Zero ODOL tidak diberlakukan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan.
Sopir truk mengeluhkan bahwa kebijakan tersebut justru mengancam mata pencaharian mereka, terutama karena banyak dari mereka masih menggunakan kendaraan yang belum sesuai dengan standar Zero ODOL. Mereka meminta adanya masa transisi yang wajar.
Konsolidasi Nasional Pengemudi Truk
Dalam waktu dekat, Sarbumusi akan menggelar konsolidasi secara nasional bersama organisasi-organisasi pengemudi lainnya. Arah konsolidasi ini difokuskan pada persiapan aksi mogok nasional apabila dalam sembilan hari pemerintah tidak menunjukkan respon positif.
“Kami tunggu sembilan hari. Kalau tidak ada respon, maka pengemudi logistik akan setop secara nasional,” tegas Irham.
Irham juga menambahkan bahwa selama proses konsolidasi, pihaknya akan tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah. Namun ia menekankan bahwa aksi mogok tetap menjadi opsi utama jika pemerintah tidak menggubris tuntutan.
Aksi yang digelar di Ring 1 Jakarta kemarin berlangsung tertib dan dikawal aparat keamanan. Meski begitu, massa aksi tetap bersikukuh bahwa perlawanan akan dilanjutkan dengan skala yang lebih besar.
Dampak ke Distribusi Nasional
Ancaman mogok nasional oleh sopir truk logistik dikhawatirkan berdampak besar terhadap distribusi barang secara nasional. Sektor logistik menjadi penopang utama rantai pasok nasional, sehingga penghentian operasional berpotensi menimbulkan gangguan pada ekonomi.
Para pengusaha logistik dan pelaku industri mulai menyatakan kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan terjadinya kelangkaan barang jika aksi mogok benar-benar dilaksanakan. Pemerintah diminta segera mengambil langkah strategis.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Menko IPK maupun Kementerian Perhubungan terkait ultimatum dari Sarbumusi. Permintaan dialog terbuka dari organisasi pengemudi masih belum dijawab secara langsung.
Sebelumnya, kebijakan Zero ODOL memang menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah beralasan kebijakan ini penting untuk menjaga keselamatan jalan dan mencegah kerusakan infrastruktur. Namun di sisi lain, pengemudi menganggap kebijakan ini mendadak dan tidak realistis.
Sarbumusi dan organisasi pengemudi lainnya mendesak agar ada penyesuaian waktu dan skema pendampingan kepada pemilik armada agar mereka tidak kehilangan pekerjaan akibat penerapan kebijakan tersebut.
Sementara itu, para pengemudi truk berharap pemerintah mau membuka ruang komunikasi. Mereka menyebutkan bahwa tuntutan mereka tidak untuk menolak perbaikan sistem, melainkan mendorong solusi bersama yang adil.
Irham juga menekankan bahwa pengemudi logistik adalah bagian penting dari pergerakan ekonomi nasional. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi nyata di lapangan yang dialami para sopir.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Pemerintah perlu segera menanggapi sinyal ancaman mogok nasional ini secara serius dan terbuka. Penundaan dalam memberikan respons hanya akan memperparah ketegangan yang bisa merugikan sektor ekonomi dan distribusi nasional.
Langkah dialog harus menjadi prioritas utama untuk meredam potensi mogok dan menjaga keberlangsungan pasokan barang di seluruh Indonesia. Mendengar aspirasi pengemudi merupakan bagian dari demokrasi yang sehat dan tanggap.
Pemerintah dapat melakukan pendekatan bertahap dalam penerapan kebijakan Zero ODOL sambil memberikan solusi konkret kepada pengemudi seperti program konversi kendaraan dan insentif untuk penyesuaian armada.
Pengawasan dan pengendalian kendaraan memang penting, namun harus dijalankan secara inklusif dan tidak menyengsarakan kelompok rentan seperti pengemudi truk mandiri. Regulasi yang tidak melibatkan partisipasi publik bisa menjadi bumerang.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa kebijakan publik perlu disosialisasikan dengan matang dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Komunikasi dua arah harus dibangun agar kepercayaan antara pemerintah dan rakyat tetap terjaga. (*)
