Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan dilakukan secara hati-hati, kredibel, dan responsif terhadap tantangan global. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI pada Rabu, 3 Juli 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani memaparkan hasil pembahasan Panja Perumus Kesimpulan terkait Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2025. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal nasional.
“Pelaksanaan APBN 2025 sangat menantang karena lingkungan yang berubah sangat dinamis dan juga karena ada prioritas-prioritas baru dari Presiden,” ungkapnya saat menyampaikan paparan di hadapan anggota Banggar.
Pemerintah menyadari bahwa ketidakpastian global yang masih tinggi, seperti tensi geopolitik dan fluktuasi ekonomi dunia, dapat memberikan tekanan signifikan. Oleh karena itu, APBN diarahkan menjadi instrumen yang adaptif dan tangguh dalam menjaga stabilitas.
Sri Mulyani menambahkan bahwa APBN harus berperan sebagai penyeimbang fiskal yang mampu menyerap guncangan serta menjadi motor penggerak ekonomi nasional melalui pendekatan kebijakan countercyclical.
Fokus pada Stabilitas dan Kesejahteraan
Selain menjaga stabilitas ekonomi, APBN 2025 dirancang untuk mendukung berbagai program prioritas nasional. Di antaranya adalah makan bergizi gratis, revitalisasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, penguatan Koperasi Merah Putih, serta pembangunan perumahan rakyat.
“Program-program tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kinerja perekonomian, serta kemakmuran masyarakat,” jelas Menkeu.
Pemerintah menilai pentingnya kesinambungan fiskal dalam mendanai seluruh program tersebut. Oleh karena itu, proyeksi defisit anggaran tahun 2025 sebesar 2,78 persen dari PDB dianggap sebagai strategi yang terukur.
Dukungan DPR RI terhadap proyeksi defisit dan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk membiayai kekurangan tersebut mendapat apresiasi dari Menkeu. Langkah ini dianggap penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.
Selain itu, sinergi belanja antara pemerintah pusat dan daerah akan diperkuat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Upaya Maksimal Penerimaan Negara
Dari sisi penerimaan, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor perpajakan, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Upaya ini ditempuh guna mendukung target fiskal dan memperkuat kapasitas belanja negara.
Sri Mulyani juga menyampaikan terima kasih kepada DPR RI atas pengawasan dan dukungan terhadap implementasi kebijakan fiskal. Menurutnya, kerja sama yang konstruktif merupakan fondasi penting dalam menjaga kredibilitas anggaran negara.
“Pemerintah berterima kasih atas dukungan DPR yang terus melaksanakan tugas sesuai dengan hak budget DPR untuk kemudian secara konstruktif mengawal pelaksanaan APBN agar terus terjaga sehat dan kredibel,” ujar Sri Mulyani dalam penutupan rapat kerja tersebut.
Rapat kerja ini menjadi bagian penting dalam penyelarasan kebijakan antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan fiskal nasional menjelang tahun politik dan transisi pemerintahan baru.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga pelaksanaan APBN 2025 agar tetap kredibel, fleksibel, dan mampu menanggapi dinamika global. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, APBN dirancang bukan hanya sebagai alat belanja, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjaga kestabilan ekonomi dan sosial.
Berbagai program prioritas, termasuk bantuan sosial dan penguatan infrastruktur dasar, diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dukungan dari DPR RI terhadap proyeksi defisit dan mekanisme pembiayaan seperti SAL memperlihatkan sinergi kelembagaan yang solid.
Dengan pendekatan kehati-hatian, pengelolaan fiskal tahun 2025 diharapkan menjadi pijakan kokoh bagi kesinambungan program pemerintahan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi nasional di tengah tekanan global yang masih tinggi.(*)
