Hebron EKOIN.CO – Warga Palestina di Kota Hebron, wilayah Tepi Barat yang diduduki, menolak keras usulan lima tokoh lokal yang mengklaim diri sebagai “syekh” untuk memutus hubungan dengan Otoritas Palestina (PA) dan membentuk entitas politik baru bernama Emirat Hebron. Penolakan ini menyusul laporan media internasional yang menyebutkan adanya surat dukungan dari lima orang tersebut kepada Menteri Ekonomi Israel, Nir Barkat.
Surat tersebut dilaporkan berisi usulan untuk mendirikan emirat yang mengakui Israel sebagai negara Yahudi serta menyatakan niat bergabung dalam perjanjian normalisasi. Seperti diberitakan laman Middle East Eye, surat itu pertama kali terungkap melalui artikel di Wall Street Journal. Surat tersebut mencetuskan dukungan terhadap zona industri Israel-Tepi Barat dan penolakan total terhadap segala bentuk aksi terorisme oleh pekerja Palestina.
Penolakan Masyarakat Terhadap Usulan Emirat Hebron
Langkah ini langsung memicu kemarahan warga Hebron. Banyak warga, termasuk anggota keluarga besar Jaabari, secara terbuka mengecam inisiatif tersebut. Mereka menegaskan bahwa lima individu yang mengajukan usulan itu tidak mewakili suara rakyat atau komunitas Hebron secara keseluruhan.
Menurut laporan, salah satu tokoh utama dalam inisiatif ini adalah Wadee’ al-Jaabari. Dia disebut mendapat dukungan dari empat syekh terkemuka lainnya. Namun, berbagai pihak menyatakan bahwa mereka tidak memiliki mandat resmi untuk bertindak atas nama warga Hebron.
Otoritas lokal dan kelompok politik di kota tersebut turut menyampaikan ketidaksetujuan terhadap rencana pendirian emirat. Warga menganggap inisiatif tersebut sebagai tindakan yang bertentangan dengan perjuangan rakyat Palestina yang selama ini menolak pendudukan dan mendukung negara Palestina merdeka.
Surat yang dikirim kepada Menteri Ekonomi Israel itu juga memuat komitmen bahwa kawasan industri gabungan tersebut akan bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun, pernyataan tersebut justru semakin menimbulkan reaksi negatif karena dianggap tunduk pada narasi dan kepentingan Israel.
Kecaman dari Masyarakat dan Tokoh Lokal
Dukungan terhadap Israel sebagai negara Yahudi dianggap sangat kontroversial. Menurut laporan Wall Street Journal, hal ini “lebih jauh dari yang pernah dilakukan oleh Otoritas Palestina”, yang selama puluhan tahun menolak pengakuan atas negara Israel dalam bentuk tersebut.
Sejumlah masyarakat menyebut langkah itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan nasional. Mereka mengungkapkan bahwa surat tersebut dibuat tanpa musyawarah publik atau persetujuan dari kelompok komunitas lokal.
Salah satu warga Hebron yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa rencana pembentukan Emirat Hebron hanya akan memperdalam perpecahan internal dan melemahkan posisi rakyat Palestina dalam menghadapi pendudukan.
Pihak-pihak yang terlibat dalam usulan itu belum memberikan klarifikasi publik yang komprehensif atas reaksi penolakan luas dari masyarakat. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah Israel terkait respons mereka terhadap isi surat tersebut.
Warga juga mengkhawatirkan bahwa publikasi rencana semacam ini bisa dijadikan dalih oleh pemerintah Israel untuk memperkuat narasi bahwa sebagian rakyat Palestina mulai menerima normalisasi tanpa syarat. Kondisi ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk melemahkan posisi diplomatik Palestina secara global.
Para tokoh politik lokal menyampaikan bahwa segala bentuk inisiatif yang menyangkut status politik dan hubungan luar negeri harus melalui jalur resmi dan melibatkan perwakilan rakyat. Inisiatif personal semacam itu tidak sah dan tidak memiliki dasar legal.
Peristiwa ini menjadi sorotan karena melibatkan kota Hebron, salah satu wilayah dengan dinamika politik dan sosial paling kompleks di Tepi Barat. Kota ini telah lama menjadi titik panas dalam konflik antara pemukim Yahudi dan warga Palestina.
Situasi ini juga menggambarkan adanya tekanan besar terhadap warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan. Dalam keadaan seperti ini, munculnya inisiatif individual justru menimbulkan keretakan dalam solidaritas internal yang sangat dibutuhkan.
Sebagian analis memandang bahwa reaksi keras warga terhadap surat tersebut mencerminkan ketegasan rakyat Palestina untuk tetap mendukung otoritas nasional mereka dan menolak segala bentuk kompromi yang tidak adil.
Pengamat politik Timur Tengah mencatat bahwa skenario pendirian emirat semacam itu dapat memperuncing polarisasi dalam masyarakat Palestina serta dimanfaatkan oleh pihak luar untuk melemahkan perjuangan kolektif bangsa tersebut.
Tidak sedikit warga yang menyuarakan keprihatinan atas penggunaan nama “syekh” sebagai alat legitimasi politik. Mereka menganggap hal tersebut bisa menurunkan martabat posisi tokoh agama dalam kehidupan sosial masyarakat.
Sebagian kalangan juga menyerukan perlunya penyelidikan terhadap motif dan kemungkinan adanya tekanan eksternal yang mendorong lima individu itu membuat surat kontroversial tersebut.
Dampak dari pemberitaan ini kini meluas ke berbagai kota Palestina lainnya. Diskusi di media sosial dan forum-forum komunitas menunjukkan bahwa penolakan terhadap inisiatif Emirat Hebron bukan hanya bersifat lokal, tetapi juga nasional.
Sementara itu, Otoritas Palestina belum memberikan pernyataan resmi atas insiden tersebut, meski banyak pihak mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan hukum terhadap upaya separatis semacam ini.
Peristiwa ini menjadi peringatan bahwa segala bentuk negosiasi atau normalisasi harus dilakukan secara transparan, demokratis, dan berdasarkan konsensus rakyat. Tanpa hal tersebut, setiap langkah menuju perdamaian berisiko ditolak oleh rakyat sendiri.
penting bagi masyarakat Palestina untuk mempertahankan solidaritas internal dan tidak terpecah oleh inisiatif sepihak yang dapat merusak perjuangan nasional. Peran tokoh agama, pemimpin komunitas, dan organisasi sipil perlu diperkuat dalam menjaga arah perjuangan bersama.
Pemerintah Palestina diharapkan dapat memberikan respons yang tegas dan membangun sistem hukum yang dapat menangani kasus inisiatif politik ilegal. Pendekatan hukum dan sosial harus berjalan beriringan dalam menjaga kesatuan masyarakat.
Komunitas internasional juga diimbau untuk tidak mengambil kesimpulan prematur dari inisiatif lima individu tersebut. Dukungan terhadap solusi dua negara dan hak-hak Palestina tetap harus menjadi prinsip utama dalam diplomasi global.
Media lokal dan internasional sebaiknya menyajikan berita secara seimbang dengan mengedepankan suara mayoritas warga Palestina. Hal ini penting agar publik tidak terjebak dalam narasi minoritas yang tidak mewakili kenyataan.
Penolakan terhadap Emirat Hebron menunjukkan bahwa rakyat Palestina masih memiliki semangat perjuangan yang utuh dan tidak mudah terpecah. Kesadaran kolektif ini adalah kekuatan yang harus terus dijaga dalam menghadapi dinamika politik di bawah pendudukan.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
