Madrid EKOIN.CO – Pengadilan Nasional Spanyol secara resmi memulai penyelidikan pidana terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, serta beberapa pejabat militer senior negara tersebut. Dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi fokus utama penyelidikan ini, khususnya berkaitan dengan serangan terhadap kapal bantuan kemanusiaan Madleen yang hendak menuju Gaza pada awal Juni 2025.
Penyelidikan difokuskan pada insiden yang terjadi pada 1 Juni lalu, ketika kapal Madleen yang mengangkut 12 aktivis internasional serta muatan bantuan kemanusiaan dicegat oleh pasukan Israel di perairan internasional. Kapal tersebut belum mencapai tujuan akhirnya di Jalur Gaza ketika terjadi intervensi.
Menurut informasi dari media lokal dan internasional, pasukan Israel dilaporkan menggunakan drone serta gas air mata selama operasi tersebut. Selain itu, beberapa penumpang kapal juga mengalami penahanan yang dianggap tidak sah secara hukum.
Di antara mereka yang ditahan terdapat aktivis iklim asal Swedia, Greta Thunberg, serta advokat hak asasi manusia berkewarganegaraan ganda Prancis-Palestina, Rima Hassan. Keduanya termasuk dari 12 aktivis yang terlibat dalam misi kemanusiaan internasional tersebut.
Dasar Yurisdiksi Universal dan Dugaan Genosida
Langkah hukum yang diambil pengadilan Spanyol ini mengacu pada prinsip yurisdiksi universal, yang memungkinkan pengadilan suatu negara mengadili kejahatan serius seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, walau terjadi di luar batas wilayah negara tersebut.
Anggota Parlemen Eropa asal Spanyol, Jaume Asens, menyampaikan melalui akun X bahwa langkah ini merupakan upaya etis, hukum, dan politik untuk melawan kekejaman. “Ini adalah langkah besar dalam memerangi impunitas,” ungkap Asens.
Pengaduan terhadap para pejabat Israel diajukan oleh warga Spanyol Sergio Toribio dan organisasi Komite Solidaritas dengan Perjuangan Arab. Mereka menilai bahwa serangan terhadap kapal Madleen merupakan bagian dari pola pelanggaran sistematis yang terjadi dalam konflik Israel-Gaza.
Putusan awal pengadilan juga menyerukan perlunya kerja sama dengan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Serangan terhadap kapal bantuan itu bahkan dikaitkan dengan dugaan genosida yang lebih luas di Jalur Gaza.
Proses hukum ini menjadikan Spanyol sebagai negara pertama yang secara formal memulai penyelidikan terhadap kepemimpinan Israel atas dugaan kejahatan perang di Palestina. Hal ini mencerminkan adanya respons dari sistem hukum nasional terhadap tuntutan keadilan internasional.
Risiko Hukum bagi Netanyahu dan Pejabat Israel
Jika penyelidikan ini berkembang dan mendapatkan dasar hukum yang lebih kuat, Netanyahu dan para pejabat yang terlibat dapat menghadapi risiko penangkapan saat berada di wilayah Eropa. Ini menjadi ancaman nyata terhadap kebebasan perjalanan para tokoh tinggi Israel tersebut.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Israel terkait penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Pengadilan Nasional Spanyol. Situasi ini terus dipantau oleh komunitas internasional, termasuk organisasi HAM global.
Dalam penyelidikan ini, pengadilan juga disebut akan mengevaluasi dokumentasi serta bukti visual dari intervensi militer terhadap kapal Madleen. Langkah ini diambil guna memperkuat dasar hukum untuk proses penyelidikan selanjutnya.
Sumber hukum setempat menyebutkan bahwa proses ini masih berada di tahap awal, dan akan melibatkan kolaborasi dengan lembaga internasional untuk mendapatkan data forensik dan kesaksian dari para saksi.
Aktivis dan pengacara yang mendampingi para penumpang kapal Madleen juga telah menyerahkan dokumen tambahan kepada pengadilan, termasuk video dan kesaksian tertulis mengenai kondisi saat penyerangan terjadi.
Pihak organisasi Komite Solidaritas dengan Perjuangan Arab menekankan bahwa pengadilan nasional harus berani mengambil langkah berani ketika keadilan internasional dianggap lamban. Mereka berharap penyelidikan ini dapat mendorong tekanan diplomatik kepada Israel.
Sementara itu, koalisi LSM internasional mendukung penyelidikan ini dan menyatakan bahwa inisiatif hukum seperti ini dapat menjadi contoh bagi negara lain untuk melakukan tindakan serupa.
Kasus ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan hukum internasional mengenai batasan yurisdiksi suatu negara terhadap pelaku kejahatan internasional, terutama jika negara pelaku menolak kerja sama.
Pakar hukum dari Universitas Complutense Madrid menyebut penyelidikan ini sebagai preseden penting. Mereka menilai bahwa langkah ini menunjukkan kesiapan sistem peradilan nasional mengambil peran ketika lembaga internasional mengalami kebuntuan.
Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap konflik di Gaza, penyelidikan ini menjadi bagian dari upaya lebih luas komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran HAM dan kejahatan perang.
Pemerintah Spanyol melalui Kementerian Kehakiman belum memberikan pernyataan tambahan mengenai durasi dan ruang lingkup penyelidikan ini. Namun, jalur hukum tetap dibuka lebar untuk memperluas penyelidikan jika ditemukan bukti tambahan.
Dukungan publik di Spanyol terhadap langkah hukum ini juga menunjukkan bahwa isu Palestina masih menjadi perhatian kuat di kalangan masyarakat Eropa. Aksi solidaritas dan unjuk rasa mendukung Palestina sebelumnya telah berlangsung di berbagai kota di Spanyol.
Langkah hukum ini berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik antara Madrid dan Tel Aviv, tergantung pada sejauh mana penyelidikan ini berkembang. Sejumlah pengamat memperkirakan akan muncul tekanan politik dari Israel terhadap pemerintah Spanyol.
Jika penyelidikan ini berhasil mencapai pengadilan pidana internasional, maka ini dapat membuka peluang untuk kasus-kasus serupa dari negara-negara lain yang mengalami situasi sejenis.
Langkah pengadilan Spanyol dalam menyelidiki Netanyahu dan pejabat Israel memberikan isyarat kuat bahwa keadilan tidak selalu terbatas pada geografi. Ketika negara asal gagal menindak pelanggaran, negara lain dapat mengambil inisiatif berdasarkan prinsip kemanusiaan universal.
negara-negara lain yang memiliki yurisdiksi universal dalam sistem hukumnya perlu mempertimbangkan untuk mengambil langkah serupa, guna mendukung tegaknya keadilan internasional. Penegakan hukum atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan harus bersifat kolektif dan tanpa kompromi.
Peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah terbukti krusial dalam mendorong akuntabilitas. Mereka perlu terus mendokumentasikan bukti dan mendorong sistem hukum untuk merespons kasus-kasus kekerasan terhadap warga sipil.
Penting juga bagi organisasi internasional seperti PBB dan ICC untuk mendukung upaya-upaya hukum dari negara anggota, agar keadilan global tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga kenyataan yang dijalankan dengan komitmen.
Pemerintah Israel didesak untuk memberikan klarifikasi serta kerja sama dalam proses hukum ini. Respons yang terbuka akan memperkuat kepercayaan internasional terhadap komitmen Israel pada hukum internasional.
kasus ini memperlihatkan bahwa mekanisme hukum nasional dan internasional harus berjalan beriringan untuk menanggapi pelanggaran berat. Jika dibiarkan, pelanggaran akan terus terjadi tanpa konsekuensi yang berarti. Penyelidikan oleh Spanyol menunjukkan bahwa keadilan bisa datang dari mana saja, selama ada kemauan dan keberanian untuk bertindak. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
