Gaza, EKOIN.CO – Israel menyatakan siap menyetujui gencatan senjata permanen di Jalur Gaza selama periode 60 hari penghentian sementara perang, asalkan wilayah Palestina tersebut sepenuhnya didemiliterisasi. Hal ini diungkap oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Kamis, 10 Juli 2025.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu sehari setelah utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, memaparkan kerangka usulan gencatan senjata selama 60 hari di Gaza sebagai bagian dari upaya mediasi baru yang dilakukan oleh AS.
Menurut Witkoff, proposal itu mencakup pembebasan separuh dari 20 sandera yang masih ditahan oleh Hamas di Gaza. Sementara itu, negosiasi gencatan senjata berlangsung tidak langsung antara Hamas dan Israel di Doha sejak Minggu, 6 Juli 2025.
Dalam pesan video dari Washington pada Kamis, 11 Juli 2025, Steve Witkoff menegaskan bahwa Israel hanya akan mengakhiri perang jika Hamas meletakkan senjata. “Syarat fundamental Israel adalah bahwa Hamas harus meletakkan senjatanya dan tidak lagi memiliki kemampuan pemerintahan maupun militer,” ujar Witkoff, dikutip dari AFP.
Witkoff juga menegaskan bahwa jika syarat itu tidak dipenuhi melalui negosiasi dalam 60 hari, maka Israel akan menggunakan kekuatan militer untuk mencapainya. “Kami akan mencapainya dengan cara lain, menggunakan kekuatan, kekuatan tentara heroik kami,” katanya.
Hamas, dalam pernyataannya pada Rabu, 9 Juli 2025, menyebut bersedia membebaskan 10 dari sandera yang masih hidup. Namun, sehari kemudian, pada Kamis, 10 Juli 2025, Hamas menolak kesepakatan yang mencakup kehadiran militer besar-besaran Israel di Gaza.
Gencatan Sementara Bergantung pada Syarat Israel
Pihak Hamas juga mendesak agar bantuan kemanusiaan dapat mengalir secara bebas ke Jalur Gaza. Mereka menginginkan “jaminan nyata” dari kesepakatan damai, bukan janji kosong yang berujung pada pelanggaran sepihak.
Netanyahu tetap bersikeras bahwa seluruh sandera harus dibebaskan. Ia menyebut Hamas sebagai “organisasi teror yang kejam” yang harus dilumpuhkan total agar perdamaian bisa terwujud.
“Tujuan kami adalah membebaskan sebanyak mungkin orang dalam putaran ini. Namun tidak semuanya berada dalam kendali kami,” ujar Netanyahu saat berbicara pada hari Kamis, 10 Juli 2025.
Sementara itu, Gedung Putih juga turut andil dalam mendorong kesepakatan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjamu Netanyahu dalam sebuah jamuan makan malam resmi pada Senin, 7 Juli 2025, sebagai bagian dari upaya AS menghidupkan kembali momentum damai di Timur Tengah.
Jamuan tersebut menandai kunjungan ketiga Netanyahu ke Washington sejak Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS. Momen ini dianggap sebagai titik krusial dalam pembicaraan damai yang didorong oleh kedua pihak.
Trump Yakin Hamas Siap Akhiri Perang
Dalam jamuan itu, Trump optimistis terhadap kemungkinan tercapainya kesepakatan. “Saya rasa tidak ada hambatan. Saya kira semuanya berjalan sangat baik,” katanya kepada wartawan, seperti dilaporkan oleh DW Indonesia, Rabu, 9 Juli 2025.
Trump juga menyatakan bahwa pihak Hamas menunjukkan keinginan untuk mengakhiri perang dan membuka peluang gencatan senjata yang adil. “Mereka ingin bertemu dan mereka ingin mencapai gencatan senjata,” ucapnya kepada media di Gedung Putih.
Negosiasi yang sedang berlangsung di Doha masih berada pada tahap awal, namun tekanan internasional terus meningkat agar kedua pihak menunjukkan komitmen nyata terhadap perdamaian.
Selain didukung oleh AS, proposal gencatan senjata ini juga mendapat perhatian dari sejumlah negara Arab yang khawatir terhadap memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Ribuan warga sipil masih terjebak dalam konflik tanpa akses bantuan.
Sampai saat ini, belum ada kesepakatan final yang diumumkan secara resmi oleh mediator dari Qatar atau pihak ketiga lainnya. Namun, diplomasi internasional terus berjalan dengan intensif.
Jika usulan 60 hari ini berhasil diterapkan, maka kemungkinan gencatan senjata permanen bisa diwujudkan. Namun itu tetap tergantung pada apakah Hamas bersedia memenuhi syarat utama Israel.
Kendati demikian, keinginan damai harus dibarengi dengan langkah konkret yang dapat diterima oleh semua pihak, termasuk jaminan atas keamanan jangka panjang warga Gaza.
Perjalanan menuju kesepakatan damai di Gaza masih panjang. Perbedaan pandangan soal demiliterisasi dan kehadiran pasukan asing menjadi kendala yang paling krusial di meja perundingan.
Peran negara-negara besar seperti AS, serta mediator dari kawasan Timur Tengah, akan menentukan apakah jalur diplomatik bisa menggantikan jalur militer dalam konflik ini.
Situasi di Gaza hingga kini tetap tegang meskipun proses negosiasi sedang berjalan. Rentetan serangan dan blokade membuat penduduk sipil berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Masyarakat internasional mendesak semua pihak untuk segera menghentikan pertempuran dan memberikan ruang bagi solusi politik jangka panjang di wilayah tersebut.
gencatan senjata selama 60 hari yang diusulkan dapat membuka peluang berakhirnya perang, namun membutuhkan itikad baik dari kedua belah pihak. Israel telah menetapkan syarat yang jelas, sedangkan Hamas masih mempertimbangkan posisi mereka.
Pertemuan antara Trump dan Netanyahu menunjukkan bahwa dukungan Amerika Serikat masih menjadi faktor utama dalam upaya diplomasi ini. Namun, hasil akhir tetap akan bergantung pada kesediaan Hamas memenuhi tuntutan Israel.
Hamas, dalam posisi tertekan secara militer dan diplomatik, kini dituntut untuk mengambil keputusan strategis demi masa depan warga Palestina. Kompromi menjadi satu-satunya jalan agar krisis ini tidak terus berkepanjangan.
Langkah-langkah konkret seperti pembebasan sandera dan penghentian blokade akan menjadi ujian sejauh mana para pihak benar-benar serius mengakhiri konflik. Situasi Gaza tidak bisa menunggu lebih lama lagi.
yang dapat dipertimbangkan adalah mendorong peran mediator independen untuk menjembatani perbedaan antara Hamas dan Israel. Selain itu, partisipasi lembaga kemanusiaan juga sangat penting untuk mengurangi beban rakyat sipil.
Perlu adanya keterlibatan aktif dari komunitas internasional agar solusi yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan tekanan politik, melainkan berlandaskan hak asasi dan keadilan. Gaza membutuhkan jaminan keberlanjutan hidup, bukan sekadar jeda sementara.
Langkah ke depan juga memerlukan mekanisme pengawasan yang transparan untuk menjamin bahwa semua pihak menaati kesepakatan. Tanpa pengawasan, gencatan senjata bisa kembali runtuh sewaktu-waktu.
Memprioritaskan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi infrastruktur harus menjadi bagian dari paket damai. Dengan demikian, rakyat Gaza dapat merasakan manfaat langsung dari perdamaian.
Akhirnya, perundingan ini perlu dilandasi oleh semangat saling percaya, bukan semata strategi politik. Perdamaian yang berkelanjutan hanya akan terwujud jika kekuatan senjata digantikan oleh niat tulus untuk hidup berdampingan.(*)
