WASHINGTON ,EKOIN.CO – Perseteruan terbuka antara dua tokoh besar Amerika Serikat, Elon Musk dan Donald Trump, kini memicu kehebohan publik dan politik dalam negeri. Hubungan keduanya yang sebelumnya bersifat saling mendukung, kini berubah menjadi saling menyerang secara terbuka, bahkan hingga ancaman deportasi.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Konflik ini bermula dari kebijakan kontroversial yang didorong oleh Trump. Mantan Presiden AS itu mengajukan rancangan undang-undang yang akan menghapus berbagai insentif kendaraan listrik. Kebijakan ini secara langsung menghantam bisnis Tesla yang dimiliki oleh Elon Musk, sehingga memicu reaksi keras dari sang pengusaha teknologi.
Sebagai bentuk protes, Elon Musk mengundurkan diri dari posisinya di Departemen Efisiensi Pemerintah. Ia kemudian menyampaikan kritik tajam kepada Donald Trump melalui media sosial, menyebut mantan presiden tersebut sebagai orang yang “tidak tahu terima kasih”.
Ketegangan meningkat tajam saat Musk menuding Trump terlibat dalam skandal seks bersama Jeffrey Epstein. Tuduhan ini menambah panas suasana dan mendapat respons keras dari pihak Trump.
Donald Trump melalui pernyataannya menyebut bahwa Elon Musk adalah warga negara kelahiran Afrika Selatan, dan mengancam akan mencabut izin tinggal serta mendepornya dari Amerika Serikat jika kembali terpilih menjadi presiden pada pemilu 2024.
Tuduhan Mengerikan dan Ancaman Politik
Tuduhan terhadap keterlibatan Trump dalam skandal Epstein tentu bukan hal sepele. Dalam dunia politik Amerika Serikat, kaitan dengan kasus Epstein dianggap sangat sensitif dan merusak reputasi. Trump pun langsung membantah tudingan tersebut dengan menyebut Musk sebagai “pembohong oportunis”.
Trump juga menuduh Musk memanfaatkan kedekatannya demi keuntungan pribadi dan bisnis, namun kemudian berbalik menyerang begitu tidak lagi mendapat keuntungan. “Dia tidak pernah setia pada siapa pun selain dirinya sendiri,” kata Trump dikutip dari New York Post.
Pihak kampanye Trump menegaskan bahwa pemeriksaan latar belakang Elon Musk akan menjadi prioritas jika Trump kembali menjabat. Mereka mengklaim adanya “ketidaksesuaian imigrasi” yang bisa menjadi dasar hukum untuk pencabutan izin tinggal Musk.
Elon Musk membalas ancaman tersebut dengan mengatakan bahwa “Amerika bukan milik satu orang saja,” dan menuduh Trump berusaha membungkam kritik lewat kekuasaan politik.
Hubungan Lama yang Retak di Tengah Kepentingan
Sebelum konflik ini mencuat, hubungan antara Musk dan Trump sempat terlihat mesra. Musk pernah menjadi penasihat teknologi di era pemerintahan Trump dan beberapa kali menunjukkan dukungan terbuka terhadap kebijakan ekonomi Trump.
Namun hubungan tersebut mulai renggang saat Trump keluar dari perjanjian iklim Paris, yang membuat Musk mundur dari Dewan Penasehat Presiden pada 2017. Ketegangan semakin nyata ketika isu lingkungan dan kendaraan listrik menjadi titik perbedaan besar antara keduanya.
Ketika kampanye pemilu 2024 mulai menghangat, Musk secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak akan mendukung Trump. Ia menyebut dirinya lebih tertarik pada kandidat dengan pendekatan rasional terhadap teknologi dan energi terbarukan.
Media seperti CNN dan Reuters mencatat bahwa ini bukan pertama kalinya Trump menggunakan ancaman deportasi terhadap tokoh asing yang bersuara menentangnya. Namun dalam kasus Musk, ini menjadi menarik karena statusnya sebagai tokoh penting dalam teknologi AS.
Terkait skandal Epstein, hingga kini belum ada bukti konkret yang mengaitkan Trump secara langsung, namun tuduhan dari Musk telah menciptakan gelombang baru dalam narasi publik menjelang pemilu.
Trump menuding Musk berupaya memanipulasi opini publik untuk mengalihkan perhatian dari persoalan internal di Tesla dan SpaceX. Sementara itu, Musk menolak mundur dari kritiknya dan menyebut ini sebagai perjuangan untuk kebebasan berbicara.
Pakar politik dari Brookings Institution, Sarah Binder, mengatakan bahwa konflik ini menunjukkan dinamika berbahaya antara politik dan bisnis. “Ketika dua tokoh besar bertikai secara terbuka, risikonya bukan hanya reputasi pribadi tetapi stabilitas iklim politik dan bisnis,” ujarnya.
Sementara itu, reaksi publik pun terbelah. Pendukung Trump mendukung tindakan keras terhadap Musk, sementara sebagian lainnya melihat ini sebagai penyalahgunaan kekuasaan politik untuk membalas dendam pribadi.
Elon Musk hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan meredakan tensinya. Ia terus aktif menyampaikan pendapatnya di platform X (dulu Twitter), termasuk tentang pentingnya independensi teknologi dari pengaruh politik.
Pengamat hukum imigrasi dari Harvard Law School, Benjamin Johnson, menilai bahwa upaya deportasi terhadap Musk kemungkinan besar akan sulit dilaksanakan secara hukum. “Status naturalisasi atau kepemilikan kewarganegaraan Musk akan menjadi faktor utama,” katanya.
Sementara debat publik terus berkembang, isu ini diperkirakan akan menjadi salah satu titik panas dalam debat kandidat presiden AS menjelang pemilu mendatang. Banyak pihak menunggu apakah ini hanya retorika politik atau akan berdampak nyata pada masa depan Elon Musk di Amerika Serikat.
Meskipun perseteruan ini menimbulkan kecemasan di kalangan investor dan pengusaha, hingga kini belum ada dampak signifikan terhadap saham Tesla atau perusahaan lain yang dimiliki oleh Musk.
konflik antara Donald Trump dan Elon Musk memperlihatkan betapa cepatnya hubungan strategis dapat berubah menjadi konflik terbuka. Ketegangan ini juga mencerminkan polarisasi politik di Amerika yang semakin tajam, terutama menjelang tahun pemilu. Selain itu, konflik semacam ini menunjukkan betapa rentannya relasi antara pengusaha besar dan kekuasaan politik di Amerika Serikat.
Sangat penting bagi tokoh publik, terutama mereka yang memiliki pengaruh global, untuk menjaga komunikasi yang konstruktif dan menghindari serangan personal yang bisa memperburuk suasana. Dalam konteks hukum, ancaman deportasi terhadap tokoh naturalisasi seperti Musk harus dikaji berdasarkan prinsip keadilan dan bukan sentimen politik.
Pemerintah sebaiknya menempatkan aturan hukum di atas kepentingan pribadi atau politik. Apabila konflik ini terus bergulir, maka dikhawatirkan dapat menciptakan preseden negatif yang mengganggu kestabilan sistem demokrasi dan bisnis di Amerika.
Masyarakat perlu mendapat informasi secara transparan dan proporsional agar tidak terjebak dalam opini yang dimanipulasi untuk kepentingan elite tertentu. Media pun berperan penting menjaga akurasi pemberitaan agar tidak memperkeruh situasi.
Di tengah semua ini, perlu ruang dialog terbuka antara pemangku kepentingan demi mencari jalan tengah yang tidak merugikan bangsa dan rakyat Amerika secara keseluruhan. Konflik boleh terjadi, tetapi penyelesaiannya harus tetap dalam koridor hukum dan demokrasi yang sehat.(*)
