Gaza, EKOIN.CO – Sedikitnya 798 warga Palestina tewas saat mencoba mendapatkan bantuan kemanusiaan di Gaza, menurut laporan terbaru dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) yang dirilis pada Jumat, 12 Juli 2025. Korban terbanyak tercatat di sekitar titik distribusi bantuan yang dioperasikan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF), serta lokasi di dekat konvoi bantuan dari lembaga-lembaga lain termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, menyampaikan dalam konferensi pers di Jenewa bahwa “hingga 7 Juli, kami telah mencatat 798 pembunuhan, termasuk 615 di sekitar lokasi Yayasan Kemanusiaan Gaza, dan 183 kemungkinan di jalur konvoi bantuan.” Pernyataan ini mempertegas kekhawatiran atas sistem distribusi bantuan yang dinilai tidak aman dan tidak netral.
GHF mulai mendistribusikan bantuan kemanusiaan ke Gaza pada akhir Mei 2025 dengan dukungan logistik dan keamanan dari perusahaan swasta asal Amerika Serikat. Yayasan ini bertindak di luar koordinasi sistem resmi PBB, yang sebelumnya dituduh oleh otoritas Israel sebagai saluran yang rentan terhadap penyalahgunaan oleh kelompok perlawanan Palestina.
Bantuan yang Tidak Menjamin Keselamatan
PBB telah mengecam keras pendekatan paralel yang digunakan oleh GHF. Menurut OHCHR, inisiatif ini tidak hanya melanggar prinsip netralitas kemanusiaan, tetapi juga membahayakan nyawa warga sipil yang sangat membutuhkan bantuan. “Kerangka kerja bantuan semacam ini menciptakan risiko besar, terutama bagi mereka yang putus asa dan berada dalam kondisi kelaparan,” ujar Shamdasani.
Banyak warga Palestina yang mendatangi lokasi distribusi bantuan karena tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Namun, lokasi-lokasi ini justru menjadi tempat jatuhnya korban akibat serangan atau kekacauan saat distribusi. OHCHR menegaskan bahwa situasi ini mencerminkan kegagalan perlindungan sipil dalam konflik berkepanjangan di Gaza.
GHF diduga tidak memiliki jalur komunikasi yang jelas dengan kelompok bersenjata di Gaza maupun otoritas setempat, yang dapat mengurangi risiko bentrokan atau kekerasan saat bantuan dikirimkan. Ketergantungan pada kontraktor swasta asing juga memperburuk keadaan karena tidak semua pihak di lapangan menghormati atau mempercayai kehadiran mereka.
Konflik Bantuan Kemanusiaan di Tengah Serangan
Selain GHF, beberapa konvoi bantuan yang dijalankan PBB pun tidak luput dari serangan atau kekerasan di lapangan. Menurut OHCHR, dari 798 korban yang tercatat, 183 kemungkinan besar tewas di jalur konvoi bantuan non-GHF. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap warga sipil tidak terbatas pada sistem distribusi tertentu saja.
PBB menekankan pentingnya sistem bantuan yang terkoordinasi secara netral dan aman, yang melibatkan semua pihak dalam konflik. Tanpa perlindungan terhadap pekerja dan penerima bantuan, distribusi tidak hanya gagal menyelamatkan nyawa, tetapi juga memperparah penderitaan.
Sejumlah pihak menyebut bahwa langkah GHF yang beroperasi tanpa koordinasi internasional telah menciptakan zona abu-abu yang membingungkan di lapangan. “Penting untuk memastikan bahwa bantuan tidak menjadi pemicu serangan atau kekerasan lebih lanjut,” ujar Shamdasani.
Hingga kini, belum ada respons resmi dari Israel maupun Amerika Serikat terkait laporan 798 kematian tersebut. Namun, berbagai organisasi kemanusiaan mendesak agar jalur bantuan dibuka secara luas dan aman di seluruh wilayah Gaza.
OHCHR menegaskan bahwa korban dalam laporan tersebut mayoritas adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk sejak pecahnya konflik yang berlangsung sejak Oktober tahun lalu.
Sejumlah laporan sebelumnya telah menyebutkan bahwa antrean bantuan kerap berubah menjadi tragedi akibat penembakan atau kepanikan massal. GHF sendiri belum memberikan penjelasan mendetail atas insiden-insiden ini.
PBB dan lembaga-lembaga mitranya kini tengah mengkaji ulang pendekatan distribusi bantuan agar bisa menjangkau masyarakat secara lebih aman. Evaluasi juga diarahkan pada keterlibatan aktor-aktor keamanan asing dalam operasi kemanusiaan.
Shamdasani kembali menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam konflik di Gaza memiliki tanggung jawab hukum internasional untuk melindungi warga sipil dan memastikan akses bantuan kemanusiaan yang layak. “Tidak ada alasan yang dapat membenarkan pembunuhan warga sipil saat mereka mencari makanan,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyerukan agar dilakukan investigasi independen terhadap sistem distribusi bantuan dan tanggung jawab atas kematian yang terjadi.
Kementerian Luar Negeri Palestina juga telah mengeluarkan pernyataan yang mengecam pembunuhan massal di sekitar titik bantuan tersebut dan meminta intervensi internasional yang lebih kuat.
Para pengamat menyebut bahwa kasus ini menggarisbawahi pentingnya netralitas dan transparansi dalam operasi bantuan di zona konflik. Ketika sistem bantuan menjadi bagian dari konflik itu sendiri, warga sipil selalu menjadi korban pertama.
Situasi ini menambah panjang daftar kejahatan kemanusiaan yang dilaporkan terjadi di Gaza dalam sembilan bulan terakhir. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya saat hanya mencoba mendapatkan makanan atau air bersih.
Dengan 798 kematian yang tercatat, laporan ini menjadi peringatan serius bagi komunitas internasional untuk mengevaluasi kembali pendekatan terhadap distribusi bantuan di wilayah konflik tinggi seperti Gaza.
dari laporan ini menunjukkan bahwa sistem distribusi bantuan yang tidak terkoordinasi dapat menyebabkan tragedi besar. Ketika jalur bantuan justru menimbulkan kematian, penting bagi seluruh pihak untuk mengevaluasi ulang metode dan mekanisme yang digunakan di lapangan. Laporan OHCHR menjadi bukti bahwa kegagalan sistemik dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar.
Kematian 798 warga Palestina di titik distribusi bantuan mencerminkan dampak brutal dari konflik yang tidak memberikan ruang aman bagi warga sipil. Tanpa jaminan keselamatan dalam pengambilan bantuan, upaya penyelamatan justru menjadi penyebab tragedi. Hal ini memperjelas perlunya sistem perlindungan yang lebih kuat dan tanggap.
Konflik Gaza telah menunjukkan bahwa ketidakjelasan peran dan tanggung jawab dalam distribusi bantuan menjadi titik lemah yang fatal. Masyarakat internasional harus menyadari bahwa bantuan tanpa jaminan keamanan bisa memicu lebih banyak korban jiwa. Mekanisme bantuan perlu dibangun di atas fondasi kerja sama dan netralitas.
Tidak hanya korban langsung yang terdampak, tetapi seluruh ekosistem kemanusiaan di Gaza menjadi terganggu akibat pendekatan yang keliru. Penyaluran bantuan membutuhkan koordinasi yang menyeluruh dengan semua pihak yang terlibat, termasuk komunitas lokal. Tanpa pendekatan partisipatif, sistem akan selalu rapuh.
Sebagai respons terhadap situasi ini, langkah konkret yang dapat diambil meliputi peninjauan kembali mandat dan operasional semua lembaga bantuan, penegakan akuntabilitas terhadap pelaku pelanggaran, serta penyusunan kerangka kerja yang menempatkan keselamatan warga sipil sebagai prioritas utama. Ini adalah momentum untuk membenahi pendekatan kemanusiaan global di zona konflik.(*)
