Budapest, EKOIN.CO – Pemerintah Hungaria secara resmi meminta Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada para pejabat Ukraina yang dianggap bertanggung jawab atas kematian seorang warga negara ganda Ukraina-Hungaria, Jozsef Sebestyen. Pria berusia 45 tahun itu diduga tewas setelah dianiaya oleh petugas perekrutan militer di wilayah Zakarpatye, Ukraina, pada 6 Juli 2025.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Menurut laporan Russia Today pada Rabu (16/7/2025), Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyebutkan bahwa pemerintahnya sudah mengambil langkah diplomatik ke Uni Eropa melalui Brussels. Dalam sebuah pernyataan di Facebook, ia menyatakan tuntutan agar para pemimpin Ukraina yang bertanggung jawab dimasukkan ke dalam daftar sanksi hak asasi manusia UE.
Orban menegaskan bahwa tindakan itu penting sebagai bagian dari tanggung jawab Uni Eropa dalam melindungi warganya, terlebih Jozsef Sebestyen merupakan bagian dari komunitas Uni Eropa. Ia menilai perlakuan yang diterima Sebestyen merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
Menurut media lokal Hungaria, Sebestyen tinggal di wilayah Zakarpatye, Ukraina barat, yang dikenal sebagai tempat tinggal komunitas besar warga keturunan Hungaria. Ia dikabarkan tewas akibat luka-luka serius setelah dipukuli oleh petugas perekrutan militer menggunakan batang besi.
Kematian Sebestyen langsung memicu reaksi keras di Hungaria. Ratusan orang menggelar aksi protes di depan Kedutaan Besar Ukraina di Budapest pada Jumat (11/7/2025) untuk mengecam tindakan kekerasan tersebut. Pemerintah Hungaria pun memanggil Duta Besar Ukraina guna menyampaikan protes resmi.
Sementara itu, pihak Kyiv membantah seluruh tuduhan. Angkatan Darat Ukraina menyatakan bahwa Sebestyen dimobilisasi secara legal untuk keperluan militer, namun kemudian membelot dan dirawat di rumah sakit. Ia disebut meninggal karena emboli paru dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
Namun, Orban secara terbuka menolak versi tersebut. Dalam wawancara dengan harian Magyar Nemzet pada Senin (14/7/2025), ia menyebut bahwa penjelasan pemerintah Ukraina tidak bisa diterima dan memerlukan penyelidikan independen yang transparan untuk mengungkap fakta sebenarnya.
Ia juga mengaitkan insiden ini dengan status keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Menurutnya, kematian Sebestyen menjadi bukti bahwa Ukraina belum layak bergabung dengan blok tersebut karena tidak menghargai nilai-nilai dasar hak asasi manusia.
“Dalam situasi apa pun, bahkan di tengah perang, tidak dibenarkan memperlakukan seseorang hingga meninggal hanya karena menolak ikut serta dalam peperangan,” ujar Orban dalam wawancara tersebut. Ia menambahkan bahwa Sebestyen berhak mendapat perlindungan sebagai warga Uni Eropa.
Tuntutan diplomatik Hungaria terhadap Ukraina
Langkah Hungaria ini menunjukkan peningkatan ketegangan diplomatik antara kedua negara. Selain memprotes lewat jalur resmi, pemerintah Hungaria juga menggalang tekanan melalui parlemen Eropa agar kematian Sebestyen ditindaklanjuti secara hukum oleh komunitas internasional.
Hungaria juga disebut sedang mempertimbangkan langkah lanjutan jika Uni Eropa tidak segera mengambil tindakan. Hal itu termasuk peninjauan ulang terhadap dukungan ekonomi dan militer terhadap Ukraina yang saat ini sedang dilanda perang.
Sementara itu, sebagian media dan analis di Eropa menyoroti posisi Hungaria yang semakin keras terhadap Ukraina. Meskipun sebagian anggota Uni Eropa mendukung Kyiv dalam konflik dengan Rusia, kasus ini memicu pertanyaan serius tentang tata kelola militer Ukraina dan perlindungan warga sipil.
Belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Ukraina terkait tuntutan sanksi tersebut. Namun, Kementerian Luar Negeri Ukraina sebelumnya telah menyampaikan belasungkawa atas kematian Sebestyen dan menegaskan bahwa semua prosedur telah dilakukan sesuai hukum.
Menteri Dalam Negeri Hungaria juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan autopsi independen atas jenazah Sebestyen bila diizinkan. Hasil otopsi dari pihak Ukraina dinilai tidak memuaskan dan memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Protes publik dan tekanan dalam negeri
Di tingkat domestik, kematian Sebestyen menjadi sorotan besar media dan publik Hungaria. Selain aksi protes di Budapest, berbagai organisasi masyarakat sipil mendesak agar pemerintah Orban tidak mengendurkan tekanan terhadap Ukraina.
Keluarga korban juga telah menyampaikan permohonan kepada pemerintah agar memastikan keadilan ditegakkan. Mereka tidak menerima hasil investigasi Ukraina dan meminta agar kasus tersebut dibawa ke pengadilan internasional bila diperlukan.
Beberapa politisi oposisi di Hungaria turut mendukung langkah Orban dalam kasus ini. Mereka menekankan pentingnya memperjuangkan hak-hak warga negara ganda, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah perbatasan yang rawan konflik seperti Zakarpatye.
Pakar hukum internasional dari Universitas ELTE Budapest menilai bahwa kasus Sebestyen bisa menjadi preseden bagi perlindungan warga negara ganda dalam situasi konflik militer. Ia menyarankan Uni Eropa agar segera membentuk tim investigasi independen.
Saat ini, tekanan politik dan diplomatik terus meningkat. Hungaria bersikukuh agar para pejabat militer Ukraina yang bertanggung jawab dikenai sanksi individu oleh Uni Eropa. Desakan ini akan dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi UE akhir bulan ini.
Permintaan resmi Hungaria kepada Uni Eropa menjadi isu krusial yang akan mempengaruhi relasi antara kedua negara. Jika tidak ditangani secara transparan, konflik ini dikhawatirkan memperkeruh dukungan Eropa terhadap Ukraina dalam perang yang sedang berlangsung.
ketegangan antara Hungaria dan Ukraina mencerminkan kompleksitas politik di kawasan Eropa Timur, terlebih ketika menyangkut hak-hak minoritas dan konflik militer. Peristiwa ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan negara terhadap warganya.
Keberanian pemerintah Hungaria dalam membawa kasus ini ke tingkat Uni Eropa bisa menjadi momen penting dalam mendefinisikan ulang perlindungan terhadap warga negara di kawasan konflik. Jika sanksi dijatuhkan, ini dapat menjadi preseden baru dalam kebijakan luar negeri Eropa.
Namun demikian, penyelesaian konflik ini harus dilakukan dengan pendekatan diplomatik, investigasi objektif, serta komitmen terhadap kebenaran. Keterlibatan tim independen bisa menjadi langkah awal untuk memperjelas fakta-fakta yang ada.
Pihak Ukraina juga diharapkan kooperatif dalam menyikapi tuntutan Hungaria. Tindakan represif terhadap warga negara ganda hanya akan memperburuk posisi Ukraina di mata komunitas internasional dan menghambat upaya diplomasi jangka panjang.
Penting bagi Uni Eropa untuk menyeimbangkan dukungan terhadap Ukraina tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kasus ini menjadi pengingat bahwa solidaritas Eropa juga harus menjamin keadilan bagi semua warga anggotanya. (*)
