Washington, EKOIN.CO – Kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat menjadi sorotan, tak hanya di media internasional, tetapi juga di kalangan warganet. Melalui platform media sosial seperti TikTok, sejumlah warga AS mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap hasil negosiasi yang dianggap merugikan pihak AS.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Video dari akun TikTok @thinkbyx dan @kclmft menjadi viral setelah menampilkan pandangan warga AS yang menyayangkan keputusan pemerintahan Donald Trump terkait tarif perdagangan dengan Indonesia. Dalam video berdurasi lebih dari dua menit tersebut, pengguna bernama Nicholas menyebut bahwa kesepakatan tarif tersebut menunjukkan ketimpangan yang merugikan AS.
“Trump salah ketika dia bilang kita tidak membayar tarif. Kenyataannya, kami tetap membayar,” ujar Nicholas dalam video tersebut, merujuk pada kesepakatan yang mencantumkan tarif sebesar 19% untuk sejumlah produk dari Indonesia. Ia menekankan bahwa tarif tersebut tetap dikenakan pada pihak AS meskipun pemerintah menyatakan sebaliknya.
Pernyataan Nicholas mengundang beragam komentar dari netizen lainnya. Banyak dari mereka menganggap bahwa Presiden Trump gagal dalam bernegosiasi dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Sentimen seperti ini memperlihatkan kegelisahan publik terhadap praktik perdagangan bilateral yang dinilai timpang.
Respons publik dalam negeri dan luar negeri
Reaksi yang muncul dari masyarakat AS ini dianggap mengejutkan oleh sebagian pengamat kebijakan luar negeri. Dikutip dari berbagai media internasional, perdebatan tarif ini mencerminkan bahwa masyarakat kini lebih sadar terhadap dinamika politik luar negeri dan dampaknya pada harga barang konsumsi.
Beberapa warganet AS mengaku baru mengetahui bahwa barang-barang dari Indonesia dikenakan tarif tinggi, meskipun Trump menyatakan bahwa kesepakatan dagang itu menguntungkan AS. “Kami pikir kesepakatan ini bebas tarif. Kenyataannya kami justru bayar lebih mahal,” tulis salah satu pengguna TikTok lainnya dalam kolom komentar.
Sementara itu, dari pihak Indonesia, belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto menanggapi viralnya komentar warga AS tersebut. Namun sebelumnya, Kementerian Perdagangan RI menyampaikan bahwa perjanjian dagang ini tetap menguntungkan bagi kedua negara, dengan fokus pada ekspor produk-produk unggulan Indonesia.
Kesepakatan ini dikabarkan mencakup komoditas seperti tekstil, karet, dan peralatan elektronik. Tarif 19% disebutkan diberlakukan sebagai tarif masuk tetap untuk sejumlah produk AS ke pasar Indonesia, sementara barang dari Indonesia tetap terkena bea masuk di pasar AS.
Dinamika hubungan dagang Indonesia-AS
Ketidakseimbangan dalam pengenaan tarif ini menjadi salah satu pemicu ketegangan di kalangan warganet. Banyak dari mereka membandingkan tarif tersebut dengan perjanjian dagang AS dengan negara-negara lain yang lebih menguntungkan secara sepihak.
Hubungan dagang Indonesia dan AS telah mengalami pasang surut sejak beberapa dekade terakhir. Di masa pemerintahan Trump, pendekatan proteksionis terhadap perdagangan luar negeri kerap dikritik oleh para ekonom. Kebijakan tersebut dinilai terlalu agresif dan berisiko menciptakan ketegangan dagang dengan negara mitra.
Namun dalam kasus kesepakatan dengan Indonesia kali ini, sentimen yang muncul justru menunjukkan bahwa masyarakat AS merasa dirugikan. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan persepsi terhadap strategi dagang Trump, yang selama ini dianggap membela kepentingan dalam negeri.
Dalam diskursus media sosial, muncul pula pembahasan mengenai posisi tawar Indonesia yang dinilai meningkat di bawah kepemimpinan Prabowo. Beberapa pengguna menyebut bahwa Prabowo mampu memaksimalkan potensi Indonesia dalam perundingan bilateral.
Dari sisi lain, para analis mencatat bahwa ekspresi ketidakpuasan publik AS seharusnya menjadi pertimbangan dalam membentuk kesepakatan perdagangan yang lebih transparan dan adil. Terlebih lagi, media sosial kini telah menjadi alat utama untuk mengukur reaksi masyarakat secara real time.
Video yang diunggah oleh akun TikTok itu telah ditonton ratusan ribu kali dan terus mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Sebagian besar komentar mempertanyakan keefektifan kebijakan luar negeri Trump terhadap negara-negara berkembang.
Sejumlah pakar hubungan internasional juga menyebut bahwa tren ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap narasi politik yang dibangun oleh pemerintah. Di era digital, ketidaksesuaian antara janji politik dan realitas kebijakan dengan cepat terungkap di media sosial.
Meski demikian, hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak Gedung Putih ataupun Trump sendiri mengenai pernyataan dan kritik yang berkembang di TikTok tersebut. Beberapa media mencatat bahwa perdebatan ini kemungkinan akan berdampak pada retorika kampanye Trump jika kembali mencalonkan diri.
Dari perspektif Indonesia, keberhasilan dalam mempertahankan tarif tertentu bisa menjadi cerminan kekuatan diplomasi ekonomi yang terus berkembang. Dengan posisi tawar yang lebih kuat, Indonesia berpotensi memperluas jangkauan ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan bilateral.
Di tengah sorotan ini, para ahli menyarankan agar kedua negara meningkatkan dialog dan evaluasi terhadap kesepakatan dagang agar dapat lebih adil dan saling menguntungkan. Perbaikan dalam aspek transparansi dan komunikasi disebut krusial untuk menghindari ketegangan serupa di masa depan.
Pemerintah Indonesia juga diimbau untuk terus menyosialisasikan dampak positif dari perjanjian dagang ini kepada masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri, guna memperkuat citra dan posisi Indonesia dalam perdagangan global.
sorotan warganet AS terhadap kesepakatan dagang ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi tidak lagi hanya menjadi isu elite, melainkan juga bagian dari diskursus publik yang luas. Keberhasilan Prabowo dalam mempertahankan tarif tersebut akan terus diperhatikan dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-AS.
Meningkatnya kesadaran publik internasional terhadap ketimpangan tarif memberi pelajaran penting tentang pentingnya penyusunan kesepakatan yang benar-benar mencerminkan prinsip keadilan. Ke depan, pengaruh opini publik dalam kebijakan luar negeri diperkirakan akan semakin besar.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia perlu menjaga konsistensi dalam kebijakan perdagangan luar negeri agar tidak hanya menguntungkan jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan. Peran strategis Indonesia di Asia Tenggara dapat menjadi modal dalam perundingan lanjutan dengan negara besar seperti AS.
Meski menuai kritik, kesepakatan dagang ini tetap menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral. Namun, pelaksanaannya harus terus dipantau agar tidak menimbulkan ketimpangan yang berujung pada kekecewaan publik.
Diperlukan pendekatan diplomasi yang lebih inklusif, melibatkan pengusaha dan masyarakat, agar kebijakan perdagangan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, Indonesia dapat menunjukkan bahwa kekuatan negosiasi tidak hanya terletak pada angka, tetapi juga keadilan dalam pelaksanaannya. (*)
