Suwayda EKOIN.CO – Pemerintah Suriah mengumumkan rencana pengerahan pasukan khusus ke wilayah selatan negara itu, khususnya di Provinsi Suwayda, guna meredam eskalasi konflik yang meningkat antara kelompok bersenjata lokal. Keputusan ini diambil menyusul serangkaian bentrokan yang terjadi antara milisi lokal Druze dan kelompok Badui bersenjata, yang telah menimbulkan korban jiwa dan kekacauan sipil.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Langkah ini diumumkan dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Istana Kepresidenan Suriah pada Jumat, 18 Juli 2025. Dalam pernyataan itu, pemerintah menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi yang terus memburuk di wilayah selatan, khususnya Suwayda, serta menyampaikan duka cita atas korban sipil.
“Peristiwa ini merupakan akibat dari meluasnya aksi kelompok bersenjata ilegal yang menggunakan senjata untuk memaksakan kehendak, sehingga membahayakan nyawa warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang tua,” bunyi pernyataan yang dikutip dari Anadolu Agency.
Pemerintah Suriah menegaskan bahwa prinsip hukum dan keadilan tetap dijunjung tinggi dalam menghadapi situasi ini. Negara tidak akan merespons kekacauan dengan kekacauan, tetapi dengan langkah hukum yang sah demi memulihkan stabilitas.
Dalam keterangan yang sama, Damaskus menyatakan bahwa pengerahan pasukan khusus akan disertai dengan pendekatan politik dan langkah keamanan terkoordinasi. Tujuannya adalah meredakan ketegangan serta menjaga integritas dan ketertiban umum di Suwayda.
Serangan terhadap warga sipil dikecam keras
Istana Kepresidenan secara tegas mengecam aksi-aksi kekerasan terhadap warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Pemerintah menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan oleh alasan apa pun, dan bertentangan dengan norma moral, hukum, dan kemanusiaan,” ditegaskan dalam pernyataan resmi itu. Otoritas menyatakan perlindungan terhadap warga sipil adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar.
Lebih lanjut, pemerintah menyerukan agar seluruh komponen masyarakat, termasuk para tokoh berpengaruh dan pemimpin komunitas, bekerja sama menjaga persatuan nasional dan menolak segala bentuk ajakan provokatif yang bisa memperparah konflik.
Damaskus menegaskan bahwa Republik Arab Suriah adalah milik semua warga negara tanpa memandang suku, sekte, atau afiliasi, termasuk komunitas Druze dan Badui. Pemerintah juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk menghindari konflik horizontal berbasis identitas.
Seruan untuk menahan diri telah dilayangkan pemerintah sebagai upaya meredam kekerasan, namun laporan dari lapangan menyebut bentrokan masih terus berlangsung di beberapa titik di barat dan utara Suwayda.
Konflik bermula dari bentrokan lokal
Konflik bersenjata ini dipicu oleh bentrokan kecil yang terjadi pekan lalu. Namun, ketegangan dengan cepat meningkat setelah intervensi militer pemerintah Suriah yang menimbulkan reaksi keras dari kelompok bersenjata Druze.
Dalam serangan balasan, sejumlah besar pasukan pemerintah dilaporkan tewas. Gencatan senjata sempat dinegosiasikan dan diberlakukan, namun gagal bertahan lama akibat berlanjutnya aksi kekerasan di lapangan.
Di tengah meningkatnya ketegangan domestik, Israel turut melibatkan diri dengan dalih melindungi komunitas Druze. Pada Rabu, 16 Juli 2025, jet tempur Israel melancarkan serangan udara ke empat provinsi Suriah, termasuk Damaskus.
Target serangan tersebut mencakup markas besar staf umum dan kompleks Istana Kepresidenan. Belum ada laporan rinci mengenai korban akibat serangan udara Israel tersebut, namun eskalasi ini semakin memperumit situasi keamanan di Suriah.
Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari pihak milisi lokal Druze atau kelompok bersenjata Badui terkait langkah pengerahan pasukan khusus oleh pemerintah Suriah. Namun, beberapa laporan menyebutkan bahwa wilayah selatan tetap dalam kondisi siaga tinggi.
Upaya diplomasi dan pengiriman bantuan kemanusiaan juga tengah diupayakan oleh beberapa lembaga internasional. Situasi di Suwayda dinilai krusial karena menyangkut kerukunan antar komunitas yang telah lama menjadi identitas wilayah tersebut.
Damaskus terus mengirim sinyal bahwa stabilitas nasional harus didahulukan dibandingkan konflik sektarian. Pemerintah juga mengajak media dan warga untuk menyebarkan pesan damai dan menolak penyebaran narasi kebencian.
Hingga berita ini diturunkan, kondisi di Suwayda masih dinamis, dengan patroli militer mulai terlihat di beberapa titik strategis sebagai bagian dari upaya penertiban dan pengamanan kawasan.
Situasi di Suwayda menunjukkan bahwa konflik horizontal berbasis identitas rentan dimanfaatkan oleh aktor bersenjata untuk memperkeruh keadaan. Pemerintah Suriah telah menggarisbawahi bahwa kekacauan tidak boleh dibalas dengan kekacauan, melainkan harus dihadapi secara hukum dan damai.
Kehadiran pasukan khusus diharapkan dapat membantu mengakhiri kekerasan dan menciptakan kondisi yang aman bagi warga sipil. Namun, keberhasilan misi ini sangat tergantung pada keterlibatan semua pihak dalam mendorong rekonsiliasi dan perdamaian.
Kerja sama masyarakat lokal, tokoh agama, serta pihak internasional akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelesaian konflik jangka panjang. Pemerintah juga harus terbuka terhadap mediasi dan pengawasan independen.
Selain itu, penanganan terhadap dampak psikologis dan sosial dari konflik harus menjadi prioritas. Banyak warga yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perlindungan, pengobatan, serta dukungan pemulihan trauma.
Dalam jangka panjang, stabilitas di wilayah selatan Suriah hanya bisa terwujud apabila akar konflik sosial diselesaikan dan rasa kepercayaan antar kelompok dipulihkan secara menyeluruh. ( * )
