Tel Aviv EKOIN.CO – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan mengalami keracunan makanan yang menyebabkan ia didiagnosis menderita radang usus dan harus menjalani perawatan intensif sejak Minggu, 20 Juli 2025. Akibat kondisinya, Netanyahu harus absen dari agenda resmi kenegaraan dan menghadapi sidang korupsi di pengadilan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Mengutip laporan dari TRT World, sebuah pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri menyebutkan bahwa Netanyahu jatuh sakit pada malam sebelumnya setelah mengonsumsi makanan basi. Pemeriksaan medis menyimpulkan bahwa ia mengalami dehidrasi berat dan peradangan pada usus, sehingga membutuhkan infus untuk pemulihan.
“Netanyahu, 75 tahun, jatuh sakit semalam dan diketahui menderita radang usus dan dehidrasi, sehingga ia harus menerima cairan infus,” demikian pernyataan dari kantor Perdana Menteri yang dirilis pada Minggu pagi.
Ditambahkan dalam pernyataan tersebut, sesuai saran dari tim dokternya, Netanyahu akan menjalani istirahat di rumah selama tiga hari dan akan tetap mengurus urusan kenegaraan dari kediamannya.
Kondisi kesehatan Netanyahu sudah menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Ia sempat dipasangi alat pacu jantung pada tahun 2023, dan pada Desember 2024 lalu menjalani operasi pengangkatan prostat akibat infeksi saluran kemih.
Absen Sidang Korupsi dan Parlemen
Penyakit yang dialaminya kali ini mengganggu jadwal pentingnya, termasuk sidang korupsi yang tengah berlangsung di Pengadilan Distrik Tel Aviv. Menurut laporan Channel 12, Netanyahu tidak hadir dalam rapat mingguan Parlemen Israel, Knesset, pada Minggu, dan juga akan absen dari sidang pengadilan pada Senin.
Netanyahu selama ini rutin menghadiri persidangan korupsi sebanyak dua kali setiap minggu. Persidangan tersebut sudah berlangsung sejak 24 Mei 2020 dan merupakan kasus pertama di mana seorang Perdana Menteri yang masih menjabat didakwa atas tuduhan korupsi di Israel.
Kasus korupsi yang menjeratnya meliputi tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan yang berkaitan dengan sejumlah kontrak media dan bisnis. Ia menolak semua tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya politik untuk menjatuhkannya.
Kehadiran Netanyahu dalam pengadilan selama ini menjadi sorotan karena ia tetap memimpin negara sambil menghadapi dakwaan hukum. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas pemerintahannya di tengah beban hukum yang berat.
Surat Penangkapan dari Mahkamah Internasional
Selain menghadapi dakwaan korupsi, Netanyahu juga terlibat dalam proses hukum di tingkat internasional. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya serta mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024.
Surat perintah tersebut dikeluarkan atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama agresi militer Israel ke Jalur Gaza sejak Oktober 2023. Serangan tersebut menewaskan hampir 59.000 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak.
ICC menyatakan bahwa Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas berbagai tindakan kekerasan yang berujung pada kematian massal, blokade bantuan kemanusiaan, serta penghancuran infrastruktur sipil.
Meskipun surat perintah tersebut dikeluarkan, belum ada langkah resmi dari Israel maupun negara mitra internasional untuk menindaklanjuti penangkapan. Pemerintah Israel mengecam keputusan ICC tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap negara Yahudi tersebut.
Situasi ini menambah tekanan politik dan hukum bagi Netanyahu yang harus menghadapi dua jalur peradilan secara bersamaan, baik domestik maupun internasional, sementara ia tetap menjabat sebagai kepala pemerintahan.
Kondisi kesehatan yang memburuk kini semakin memperumit peran Netanyahu dalam menjalankan fungsi eksekutif. Walau kantor Perdana Menteri menegaskan bahwa ia tetap akan bekerja dari rumah, pertanyaan publik mengenai stabilitas pemerintahan tidak dapat dihindarkan.
Sebagian analis menyebut bahwa ketidakhadiran Netanyahu dalam berbagai sidang dapat memperlambat proses hukum. Namun, menurut sistem hukum Israel, persidangan tetap dapat berlangsung tanpa kehadiran terdakwa dalam sesi tertentu.
Situasi ini kembali memperlihatkan kompleksitas dinamika politik dan hukum di Israel, di mana seorang pemimpin puncak negara menghadapi berbagai tekanan dalam negeri dan luar negeri secara bersamaan.
Pemerintah Israel belum mengumumkan apakah ada pejabat lain yang akan ditunjuk untuk menangani tugas-tugas sementara selama masa pemulihan Netanyahu. Kemungkinan rotasi tugas antar menteri kabinet masih terbuka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi lanjutan mengenai kondisi kesehatan terkini Netanyahu pasca-infus. Media Israel terus memantau perkembangan situasi dari rumah dinasnya di Yerusalem Barat.
Warga Israel, khususnya para pendukung dan lawan politiknya, menunggu langkah berikutnya dari pemerintah serta bagaimana partai berkuasa akan menyikapi ketidakhadiran Netanyahu dalam momen krusial ini.
Dalam kondisi seperti ini, komunikasi publik dari kantor Perdana Menteri menjadi sangat penting untuk menjaga transparansi dan stabilitas pemerintahan.
Netanyahu sendiri belum memberikan pernyataan langsung mengenai kondisinya. Seluruh komunikasi sejauh ini disampaikan melalui perwakilan resmi pemerintah.
Kemungkinan perubahan agenda pemerintahan atau kebijakan jangka pendek masih menjadi tanda tanya di kalangan pengamat politik Israel. Pemerintah diharapkan memberikan kejelasan dalam beberapa hari mendatang.
Kondisi Netanyahu yang kembali bermasalah menjadi pengingat bahwa stabilitas politik dapat dengan cepat bergeser apabila kesehatan pemimpin terganggu.
absennya Benjamin Netanyahu dari agenda kenegaraan dan pengadilan akibat keracunan makanan mencerminkan kerentanan seorang pemimpin di tengah tekanan hukum dan internasional yang besar. Penyakit ini, meskipun tampak sederhana, berdampak luas pada jadwal dan proses hukum yang sedang berlangsung. Ketidakhadirannya juga menyoroti ketergantungan struktur pemerintahan Israel pada figur Netanyahu secara personal. Dengan dua jalur hukum yang masih aktif, baik domestik maupun internasional, kestabilan peran dan legitimasi politiknya dipertaruhkan. Jika tidak ada mekanisme kontingensi yang jelas, kekosongan peran akan membuka ruang spekulasi di kalangan publik dan elite politik.
pemerintah Israel sebaiknya segera menyiapkan langkah alternatif untuk menjaga keberlangsungan tugas eksekutif apabila kondisi Netanyahu memburuk. Transparansi informasi dari kantor Perdana Menteri juga menjadi kebutuhan mendesak guna menghindari spekulasi dan disinformasi. Dukungan medis yang optimal serta evaluasi pola makan dan kegiatan harian Netanyahu perlu diperketat agar kasus serupa tak terulang. Pengadilan Distrik Tel Aviv hendaknya mempercepat proses hukum dengan skema yang tidak bergantung penuh pada kehadiran fisik terdakwa. Komunitas internasional pun harus menegaskan prinsip keadilan hukum tanpa mengintervensi proses politik internal negara tersebut. (*)
