Kyiv EKOIN.CO – Perdana Menteri Ukraina, Denis Shmigal, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya di hadapan parlemen Ukraina pada Rabu, 16 Juli 2025. Keputusan tersebut diambil sehari setelah Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan penggantinya dan menunjuk Shmigal sebagai Menteri Pertahanan yang baru.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Shmigal menyampaikan pengunduran dirinya melalui Telegram dengan mengunggah salinan surat pengunduran tersebut. Dalam pesannya, ia berterima kasih kepada timnya atas kerja keras mereka dan menyampaikan rasa hormat kepada Presiden Zelensky atas kepercayaan yang telah diberikan selama bertahun-tahun.
“Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan selama masa jabatan saya,” tulis Shmigal dalam unggahannya di media sosial tersebut, sebagaimana dikutip dari Russia Today.
Langkah pengunduran diri Shmigal membuka jalan bagi penunjukan dirinya sebagai kepala Kementerian Pertahanan. Presiden Zelensky menyatakan bahwa pengalaman luas yang dimiliki Shmigal akan sangat berharga untuk posisi baru tersebut, terlebih dalam situasi perang yang sedang berlangsung.
Menurut pernyataan Zelensky pada Senin, Shmigal akan menggantikan Rustem Umerov sebagai Menteri Pertahanan. Posisi ini merupakan posisi strategis ketiga yang diisi sejak eskalasi konflik dengan Rusia yang meningkat sejak Februari 2022.
Penunjukan Menteri Pertahanan Baru
Kementerian Pertahanan Ukraina sendiri beberapa kali diterpa skandal, termasuk tuduhan korupsi yang membuat Aleksey Reznikov mengundurkan diri pada 2023. Reznikov kemudian bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat berafiliasi NATO di Slovakia.
Rustem Umerov, yang kini akan digantikan, sebelumnya memimpin delegasi Ukraina dalam proses negosiasi dengan Rusia di Istanbul. Ia dilaporkan akan mengemban peran baru sebagai duta besar Ukraina untuk Amerika Serikat.
Sebagai langkah lanjutan, Presiden Zelensky mencalonkan Yulia Sviridenko, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi, untuk mengisi posisi Perdana Menteri yang ditinggalkan Shmigal.
Sviridenko dikenal luas karena peran strategisnya dalam membuka akses khusus bagi Amerika Serikat terhadap sumber daya mineral penting milik Ukraina. Perempuan berusia 39 tahun ini diperkirakan akan mendapat dukungan penuh dari parlemen.
Kontroversi Penunjukan Perdana Menteri
Meskipun proses penunjukan Sviridenko masih menunggu persetujuan dari Verkhovna Rada, parlemen Ukraina, kritik terhadap langkah Presiden Zelensky mulai bermunculan. Salah satunya berasal dari mantan Perdana Menteri Nikolay Azarov.
Azarov menilai bahwa Zelensky telah mengabaikan prosedur konstitusional dengan menunjuk perdana menteri baru secara langsung. Menurutnya, pengangkatan tersebut seharusnya dilakukan berdasarkan kesepakatan yang disahkan oleh parlemen.
“Proses konstitusional harus dipatuhi, termasuk dalam situasi darurat seperti perang,” ujar Azarov dalam pernyataannya seperti dikutip dari media Rusia.
Kendati demikian, mayoritas analis politik memprediksi bahwa parlemen Ukraina akan segera menyetujui pengangkatan Sviridenko dalam beberapa hari mendatang. Hal ini mengingat posisi ekonomi dan politiknya yang cukup kuat dalam kabinet sebelumnya.
Langkah perombakan posisi di pemerintahan ini dianggap sebagai bagian dari strategi baru Zelensky dalam merespons dinamika geopolitik yang terus berubah. Ukraina saat ini masih menghadapi tekanan besar dari Rusia dan memerlukan stabilitas dalam kepemimpinan nasional.
Zelensky belum menyebutkan secara spesifik agenda utama yang akan dijalankan oleh kabinet baru. Namun prioritas diperkirakan tetap fokus pada penguatan militer, diplomasi internasional, dan pemulihan ekonomi nasional.
Pengangkatan Shmigal sebagai Menteri Pertahanan juga menandai rotasi jabatan tinggi yang cukup cepat di tengah situasi perang. Perubahan ini memunculkan harapan akan peningkatan efisiensi dan transparansi dalam sektor pertahanan.
Sementara itu, kalangan internasional menantikan peran baru Ukraina di bawah Sviridenko, terutama dalam hal kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan akses sumber daya dan investasi asing.
Dengan konflik yang belum mereda, dinamika politik internal Ukraina akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah masa depan negara tersebut. Oleh sebab itu, penggantian jabatan-jabatan kunci dipandang sebagai manuver penting bagi kelangsungan pemerintahan saat ini.
pengunduran diri Denis Shmigal sebagai Perdana Menteri Ukraina terjadi dalam konteks peralihan tanggung jawab strategis di masa perang. Penunjukannya sebagai Menteri Pertahanan mencerminkan kepercayaan tinggi dari Presiden Zelensky terhadap kemampuannya dalam menghadapi tantangan militer.
Rotasi ini juga menunjukkan bahwa struktur pemerintahan Ukraina sedang dirombak untuk merespons kebutuhan baru yang lebih kompleks, baik di bidang pertahanan maupun ekonomi. Yulia Sviridenko, sebagai calon perdana menteri, membawa harapan untuk memperkuat sektor ekonomi dan menjaga hubungan strategis dengan sekutu barat.
Kritik terhadap cara penunjukan tersebut menandakan bahwa isu konstitusionalitas tetap menjadi perhatian di tengah krisis. Namun, situasi darurat yang dihadapi negara tampaknya membuat mayoritas pihak memilih untuk mendukung jalannya transisi ini dengan cepat.
Stabilitas dan konsolidasi kepemimpinan menjadi sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik dan internasional. Maka dari itu, transparansi dan efektivitas dari para pejabat yang baru ditunjuk akan menjadi kunci utama kesuksesan.
pemerintahan Ukraina sebaiknya memperkuat proses konsultatif dengan parlemen untuk menghindari kritik terhadap legalitas langkah politik. Penunjukan tokoh strategis seperti Sviridenko harus dilakukan dengan memperhatikan dukungan politik yang luas.
Zelensky juga disarankan untuk terus menjalin komunikasi terbuka dengan publik guna memperkuat kepercayaan di tengah perubahan yang cepat. Keterbukaan informasi menjadi penting agar tidak menimbulkan spekulasi negatif yang dapat memperlemah solidaritas nasional.
Kementerian Pertahanan perlu mempercepat reformasi internal untuk menanggulangi skandal yang pernah terjadi sebelumnya. Fokus pada efisiensi anggaran dan transparansi pengadaan militer harus menjadi prioritas.
Selain itu, reformasi ekonomi yang dijalankan oleh perdana menteri baru diharapkan mampu memperkuat ketahanan nasional melalui pengelolaan sumber daya yang tepat dan akuntabel. Dukungan dari mitra internasional perlu dijaga secara diplomatik.
Terakhir, dalam kondisi perang yang belum mereda, kolaborasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan militer harus semakin erat agar kebijakan yang diambil bersifat inklusif dan adaptif terhadap situasi krisis yang terus berkembang. (*)
