Jakarta EKOIN.CO – Kantor Staf Presiden (KSP) menyoroti tajam kenaikan harga beras medium di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan pemantauan internal KSP, lonjakan harga tersebut telah melewati ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah, bahkan masuk kategori tidak aman karena berada jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Plt. Deputi II Bidang Perekonomian KSP, Edy Priyono, menyampaikan bahwa tren kenaikan ini telah terpantau sejak minggu sebelumnya. Saat itu, pihaknya sudah mengingatkan bahwa beberapa zona berada dalam status waspada dan diprediksi akan meningkat menjadi tidak aman jika tidak segera ditangani.
“Kami memberikan perhatian khusus untuk beras. Minggu lalu kami sampaikan bahwa beras medium di zona 2 itu levelnya masih waspada, tetapi ada tren kenaikan, dan kami menduga kalau tidak terjadi perbaikan yang sedemikian akan masuk zona tidak aman, dan ini terbukti,” ungkap Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (22/7/2025).
Kenaikan Terjadi di Semua Zona
Menurut pemetaan KSP, saat ini seluruh zona mengalami kenaikan di atas 10% dari HET. Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi mengalami lonjakan sekitar 14%. Zona 2 yang mencakup Sumatra lainnya, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur mencatat kenaikan 10-11%. Sementara zona 3 yaitu Maluku dan Papua menunjukkan lonjakan tertinggi hingga 25-26%.
“Zona 1 secara bulanan dari catatan kami mengalami kenaikan sekitar 3,17%, di zona 2 naik 1,02%, dan di zona 3 sebesar 0,54%,” lanjut Edy. Ia menegaskan bahwa walaupun zona 3 mengalami kenaikan bulanan terkecil, harga dasar berasnya jauh melampaui HET.
Dalam rapat tersebut, KSP menilai perlunya upaya serius dari seluruh pihak untuk menahan lonjakan harga. Pasalnya, kenaikan harga yang terus menerus akan membebani masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Strategi Pemerintah dan Intervensi Pasar
Untuk meredam gejolak harga, pemerintah mengandalkan dua pendekatan utama melalui Perum Bulog, yaitu penyaluran bantuan pangan serta pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Teman-teman Bulog atas penugasan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), sedang melakukan dua kegiatan besar terkait beras, yaitu penyaluran bantuan pangan atau bantuan beras, dan juga penyaluran beras SPHP,” papar Edy dalam forum yang dihadiri pejabat daerah dan pusat.
Ia menambahkan bahwa bantuan beras memang tidak secara langsung menurunkan harga pasar. Namun dengan berkurangnya permintaan akibat bantuan tersebut, dampaknya terhadap pasar tetap signifikan dalam jangka pendek.
“Kalau bantuan pangan atau beras mungkin tidak berpengaruh langsung terhadap harga pasar, tetapi dari sisi permintaan itu menurunkan sedikit permintaan, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap harga,” jelasnya.
Sementara itu, program SPHP diproyeksikan memiliki dampak yang lebih nyata dalam menurunkan harga. Edy berharap distribusi beras dalam program ini dilakukan secara masif agar stok di pasar meningkat dan harga bisa terkendali.
“Kalau penyaluran beras SPHP, itu memang untuk memengaruhi pasokan, dan kita harapkan ini semakin masif dilakukan oleh teman-teman Bulog,” ujarnya menekankan.
Selain strategi intervensi, KSP juga mencatat adanya disparitas harga antar daerah. Beberapa wilayah terutama di Papua mencatat harga beras yang sangat tinggi, bahkan mencapai puluhan ribu rupiah per kilogram.
“Kita lihat ini jaraknya lumayan ya, meskipun tidak termasuk tinggi ya disparitas antar daerahnya, tetapi ada daerah-daerah yang sampai Rp25.000, Rp18.000 (per kg) bahkan tadi sampai puluhan ribu per kg ya di beberapa Kabupaten di Papua,” tutur Edy.
Namun, menurutnya, masih terdapat sejumlah daerah yang menunjukkan harga lebih stabil, terutama daerah-daerah sentra produksi yang masih memiliki pasokan cukup tinggi.
“Ini khususnya daerah-daerah yang merupakan sentra produksi,” tutup Edy dalam rapat tersebut.
Pemerintah saat ini tengah mempercepat distribusi bantuan pangan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan beras. Upaya ini dilakukan untuk menghindari kepanikan di masyarakat dan menjaga inflasi tetap terkendali.
Dampak kenaikan harga beras ini turut menjadi perhatian utama dalam forum pengendalian inflasi daerah yang diinisiasi oleh Kemendagri, seiring dengan meningkatnya tekanan biaya hidup masyarakat.
Sinyal peringatan dini dari KSP ini juga diharapkan menjadi pemicu percepatan langkah-langkah mitigasi di sektor pangan nasional, utamanya melalui optimalisasi cadangan beras pemerintah.
dari data yang disampaikan menunjukkan bahwa tanpa intervensi cepat dan sistematis, lonjakan harga beras bisa menimbulkan krisis ekonomi domestik yang lebih luas, terutama di kawasan timur Indonesia.
Salah satu saran yang dapat dilakukan pemerintah adalah meningkatkan efisiensi distribusi beras dari sentra produksi ke daerah defisit. Selain itu, penting pula mempercepat implementasi teknologi digital dalam memantau harga secara real-time.
Pemerintah juga perlu menggandeng swasta dan BUMN pangan lainnya untuk memperkuat cadangan logistik beras, serta memastikan tidak terjadi penimbunan yang merugikan masyarakat kecil.
Perlu evaluasi berkala terhadap efektivitas program SPHP dan bantuan pangan agar benar-benar menyentuh target sasaran, serta mempertimbangkan insentif bagi petani lokal agar produksi tetap tinggi.
Kebijakan fiskal maupun moneter yang adaptif terhadap volatilitas harga pangan menjadi penting, termasuk pembukaan jalur impor sementara bila stok domestik tidak mencukupi (*)
