Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, melantik 520 pejabat struktural di lingkungan kementerian pada Jumat, 18 Juli 2025, di Jakarta. Pelantikan ini merupakan langkah awal penataan organisasi menyeluruh.
Sebanyak 65 pejabat tinggi pratama (Eselon II) dan 455 pejabat administrator (Eselon III) dilantik dalam upaya mendukung efektivitas kinerja kementerian. Penataan ini selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Dody menyampaikan bahwa langkah ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri PU Nomor 1 Tahun 2024. Aturan tersebut mengatur organisasi dan tata kerja baru Kementerian PU, yang ditetapkan setelah pengesahan Undang-Undang APBN 2025.
Menurutnya, struktur kelembagaan baru dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, terintegrasi lintas sektor, dan mendukung arah strategis pembangunan nasional jangka menengah.
“Pelantikan ini bagian dari penajaman arah kerja dan respons atas perubahan fungsi kelembagaan,” ujar Menteri Dody dalam sambutannya.
Fokus Baru: PU sebagai Mesin Pertumbuhan
Lebih lanjut, Menteri Dody menegaskan bahwa Kementerian PU ditugaskan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Visi Presiden Prabowo melalui program PU608, katanya, menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas.
“Melalui visi PU608, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, dan kami ditugaskan memastikan konektivitas, ketahanan air, dukungan swasembada pangan, dan layanan dasar berjalan secara cepat dan masif,” ujar Menteri Dody.
Ia juga menyampaikan bahwa kementeriannya akan menjadi enabler ekonomi, bukan hanya pelaksana proyek fisik semata. Target strategis kementerian antara lain ICOR di bawah angka 6 dan pengentasan kemiskinan menuju nol persen.
Menteri Dody juga mengingatkan bahwa setiap pejabat harus mampu menunjukkan etos kerja tinggi dan menjadi teladan di hadapan publik serta internal kementerian.
“Sebagai pejabat publik, kita harus menjadi teladan bagi seluruh jajaran kementerian dan masyarakat, dengan menunjukkan sikap profesionalisme dan etika kerja yang tinggi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan,” tambahnya.
Daftar Nama Pejabat dan Tanggung Jawab Baru
Beberapa pejabat eselon II yang dilantik di antaranya adalah Dicki Rinaldi sebagai Kepala Biro Keuangan, dan Dedy Natrifahrizal Dedisky Nazaruddin sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal SDA. Juga hadir nama-nama seperti Fikri Abdurrachman dan Maksal Saputra.
Untuk bidang jalan dan jembatan, dilantik Asep Syarip Hidayat sebagai Direktur Pembangunan Jalan, dan Dedy Gunawan sebagai Direktur Jalan Bebas Hambatan. Sekretaris BPJT kini dijabat Ni Komang Rasminiati.
Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, nama Dian Irawati menjabat sebagai Sekretaris Ditjen. Kuswara memegang peran Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung, sedangkan Oscar Siagian dilantik sebagai Direktur Air Minum.
Sementara di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Riky Aditya Nazir ditunjuk sebagai sekretaris, dan Airyn Saputri Harahap sebagai Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi.
Penegasan Etika Kerja dan Pengawasan
Dalam arahannya, Menteri Dody mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran negara. Ia menekankan perlunya keteladanan dan akuntabilitas dari setiap pejabat yang diamanahi.
“Mohon Bapak/Ibu sekalian, dalam melaksanakan tugas pengelolaan anggaran negara hingga ratusan triliun ini, tanamkan bahwa satu-satunya yang mengawasi kita adalah Tuhan, bukan KPK, Polisi, atau Irjen,” tegas Menteri Dody.
Pesan ini ia sampaikan sebagai pengingat bahwa jabatan publik mengandung amanah besar yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral.
Pelantikan ini menjadi awal dari penerapan reformasi birokrasi Kementerian PU yang lebih adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan zaman. Seluruh pejabat diminta siap berinovasi dan bekerja lintas sektor secara lebih intensif.
Upaya ini juga diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang merata dan berkualitas, sejalan dengan cita-cita pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Pelantikan 520 pejabat struktural oleh Menteri Dody Hanggodo menjadi langkah penting Kementerian PU dalam memperkuat kinerja birokrasi dan mendukung arah pembangunan nasional era Presiden Prabowo. Agenda ini menandai reformasi organisasi yang strategis.
Kementerian PU kini tak hanya mengurusi pembangunan fisik, namun menjadi aktor kunci dalam menggerakkan ekonomi nasional, mengatasi kemiskinan, serta mempercepat penyediaan infrastruktur dasar yang berdampak luas.
Dengan struktur baru dan fokus pada integritas, Kementerian PU diharapkan menjadi organisasi yang kredibel dan progresif, membawa pembangunan yang menyeluruh serta memperkuat peran negara di setiap lapisan masyarakat. (*)
