MOSKOW EKOIN.CO – Pemerintah Rusia secara resmi memperluas daftar larangan masuk terhadap warga negara dan pejabat dari Uni Eropa (UE) serta negara-negara Eropa lainnya. Kebijakan ini diumumkan sebagai respons langsung atas pemberlakuan sanksi putaran ke-17 dan ke-18 oleh Dewan Uni Eropa terhadap Rusia. Keputusan tersebut diambil pada Rabu, 24 Juli 2025, di Moskow, seperti dilaporkan oleh kantor berita resmi TASS.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Langkah penambahan larangan ini dijelaskan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataan tertulis, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan balasan atas “tindakan bermusuhan” dari negara-negara Eropa. Rusia menilai sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa sebagai upaya untuk memberikan tekanan politik dan ekonomi terhadap Moskow.
Pihak Rusia tidak merinci jumlah warga negara maupun pejabat yang kini masuk dalam daftar larangan masuk tersebut. Namun, disebutkan bahwa individu yang terkena dampak akan diberitahu melalui jalur diplomatik resmi. Penambahan ini menyasar warga Uni Eropa dan perwakilan dari negara-negara yang turut mendukung kebijakan sanksi anti-Rusia.
Kementerian Luar Negeri Rusia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperbarui daftar larangan masuk tersebut selama UE dan negara-negara Eropa lain melanjutkan sanksi mereka. Langkah ini, menurut Moskow, diperlukan demi melindungi kepentingan nasional dan keamanan negara.
Sanksi Eropa Terbaru Direspons Tegas oleh Rusia
Dewan Uni Eropa sebelumnya menyetujui paket sanksi ke-17 pada 20 Mei 2025, yang dilanjutkan dengan paket sanksi ke-18 pada 18 Juli 2025. Dalam sanksi terbaru tersebut, lebih dari 50 individu dan entitas ditambahkan ke daftar hitam UE.
Selain itu, Uni Eropa juga menetapkan penurunan harga batas minyak Rusia dari 60 dolar AS menjadi 47,6 dolar AS per barel. Langkah ini disertai dengan larangan impor produk minyak bumi yang diolah dari minyak mentah Rusia oleh negara-negara anggota UE.
Menanggapi hal itu, Rusia menyatakan bahwa UE telah melanggar prinsip dasar hubungan internasional dengan mengambil tindakan sepihak yang dianggap diskriminatif. Moskow menyebut kebijakan sanksi tersebut sebagai upaya “perang ekonomi” yang tidak berdasar.
Pemerintah Rusia mengklaim bahwa tindakan balasan, termasuk perluasan larangan masuk, merupakan hak sah yang dilindungi hukum internasional. Moskow juga menyampaikan bahwa langkah serupa akan terus diambil bila ada eskalasi lebih lanjut dari pihak UE.
Daftar Hitam Rusia Terus Bertambah
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa negara-negara yang mendukung sanksi terhadap Rusia tidak hanya dari Uni Eropa, tetapi juga dari wilayah Eropa lainnya. Oleh karena itu, cakupan daftar larangan masuk turut diperluas mencakup negara-negara mitra UE.
Dalam pernyataan tersebut, Rusia menekankan bahwa daftar itu bersifat “terbuka dan dinamis” yang artinya dapat diperbarui sewaktu-waktu tergantung pada langkah-langkah kebijakan negara-negara terkait.
Seperti dikutip dari kantor berita TASS, Moskow menyebut bahwa pihaknya tidak menginginkan konfrontasi, namun akan mempertahankan haknya untuk merespons segala bentuk tekanan dan provokasi dengan cara yang sesuai.
Beberapa pengamat menyatakan bahwa langkah ini menandakan memburuknya hubungan diplomatik antara Rusia dan negara-negara Eropa. Hal tersebut berpotensi memperpanjang ketegangan yang sudah berlangsung sejak pecahnya konflik Rusia-Ukraina pada 2022.
Rusia juga mengecam penggunaan sanksi ekonomi sebagai instrumen politik luar negeri oleh UE. Pemerintah Moskow menilai pendekatan tersebut justru memperburuk situasi ekonomi global dan menghambat pemulihan ekonomi pasca-pandemi.
Di sisi lain, pihak Uni Eropa belum memberikan tanggapan resmi terhadap pengumuman Rusia tersebut. Namun, beberapa negara anggota menyatakan tetap mendukung kebijakan sanksi sebagai bentuk tekanan terhadap kebijakan luar negeri Rusia.
Sanksi putaran ke-18 UE juga mencakup pembekuan aset dan pembatasan perjalanan bagi individu dan perusahaan yang dinilai berperan dalam mendukung agresi Rusia terhadap Ukraina. Hal ini menjadi pemicu utama respon keras dari Moskow.
Selain itu, Rusia menyatakan bahwa larangan impor minyak bumi olahan dari negara UE akan berdampak pada stabilitas pasar energi global. Moskow mengingatkan bahwa tindakan tersebut bisa mengganggu pasokan energi di Eropa sendiri.
Pihak Rusia menganggap bahwa kebijakan sanksi tersebut tidak efektif dalam mengubah posisi strategisnya, justru memperkuat tekad untuk mencari mitra dagang baru di luar blok Barat. Negara-negara BRICS disebut sebagai alternatif utama.
Rusia telah menjalin kerjasama lebih erat dengan negara seperti Tiongkok, India, dan negara-negara di Asia Tengah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Eropa dan Amerika Serikat.
Moskow menegaskan bahwa tindakan larangan masuk adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk menanggapi tekanan politik eksternal. Rusia juga mengancam akan membalas secara asimetris bila UE melanjutkan kebijakan sanksi tambahan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi mengenai daftar nama atau negara yang masuk dalam daftar terbaru larangan masuk Rusia. Pemerintah Rusia menyatakan bahwa seluruh rincian akan dipublikasikan sesuai kebutuhan diplomatik.
Pemerintah Rusia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa hubungan internasional harus didasarkan pada prinsip saling menghormati dan non-intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain.
Sebagai perluasan larangan masuk oleh Rusia menunjukkan eskalasi baru dalam ketegangan geopolitik antara Moskow dan negara-negara Eropa. Langkah ini menambah daftar panjang tindakan balasan antara kedua belah pihak yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Rusia menyampaikan bahwa daftar ini akan tetap terbuka dan diperbarui jika ada tindakan baru dari Uni Eropa.
Secara diplomatik, keputusan ini memberikan sinyal bahwa hubungan antara Rusia dan Uni Eropa masih jauh dari kata normal. Kedua belah pihak cenderung terus mengambil langkah saling membalas, terutama menyangkut isu energi dan keamanan.
Dari sisi ekonomi, larangan masuk tersebut bisa berdampak pada hubungan bisnis dan perjalanan antara Rusia dan Eropa. Hal ini diperkirakan akan mengganggu aktivitas lintas batas dan pertemuan internasional.
Adapun saran bagi negara-negara yang terkena dampak agar segera menyesuaikan kebijakan luar negerinya guna mencegah eskalasi lebih lanjut. Diplomasi tetap menjadi opsi terbaik untuk menyelesaikan ketegangan ini.
Penting pula bagi komunitas internasional untuk mendorong terciptanya dialog terbuka antara Rusia dan negara-negara Eropa demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi global. ( * )
