Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pembangunan infrastruktur nasional. Penandatanganan MoU berlangsung di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, pada Senin, 21 Juli 2025.
Menteri PU Dody Hanggodo yang diwakili oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti hadir dalam prosesi tersebut. Sementara itu, pihak TNI diwakili Inspektur Jenderal TNI Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustofa.
Nota kesepahaman ini meliputi sektor pengelolaan sumber daya air, jalan, air minum, sanitasi, bangunan gedung, serta rumah negara. Selain itu, penguatan SDM di wilayah 3T dan rawan bencana turut menjadi fokus.
“Kerja sama antara Kementerian PU dengan TNI merupakan wujud nyata kolaborasi yang bukan hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkuat kehadiran negara di wilayah-wilayah strategis,” ujar Wamen Diana dalam sambutan.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk sinergi institusional antara kementerian teknis dan aparat pertahanan demi menghadirkan keadilan infrastruktur di berbagai pelosok Tanah Air.
Fokus Wilayah Terpencil dan Perbatasan
Nota kesepahaman tersebut segera ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis antara Direktorat Jenderal Bina Marga dan Aster Panglima TNI. Beberapa proyek awal mencakup pembangunan akses jalan dan jembatan di Kalimantan Utara.
Wamen Diana menambahkan, pembangunan infrastruktur bukan semata perkara ekonomi, tetapi juga simbol negara hadir untuk warganya. “Dalam visi besar Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita, infrastruktur juga wujud keadilan,” ujarnya.
Pembangunan wilayah perbatasan menjadi prioritas. Pemerintah memandang kawasan tersebut sebagai titik strategis yang memerlukan penguatan dari sisi konektivitas dan pertahanan.
Nota kesepahaman ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. Program kerja PU608 juga menjadi rujukan dalam pelaksanaannya.
Fokus pembangunan 2025–2029 mencakup percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan ICOR di bawah angka 6, serta penghapusan kemiskinan ekstrem.
Kolaborasi sebagai Pilar Ketahanan Nasional
Wamen Diana menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur ke depan harus menjadi panggilan nurani. Menurutnya, seluruh inisiatif harus berpihak pada masyarakat, khususnya di wilayah yang masih tertinggal.
“Mari kita lanjutkan ikhtiar ini… sebagai panggilan nurani untuk memastikan bahwa setiap pembangunan menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat keadilan sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal TNI Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustofa menekankan peran TNI dalam memperkuat keamanan melalui proyek-proyek pembangunan strategis.
“Kita juga sampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bukti bahwa Negara hadir dalam pengabdian untuk menjaga keamanan dan ketahanan negara serta kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Pihak TNI menyatakan siap menurunkan sumber daya dan logistik untuk mendukung program infrastruktur pemerintah secara langsung di lapangan.
Kerja sama antara Kementerian PU dan TNI menunjukkan sinergi strategis lintas lembaga yang tidak hanya berorientasi pada percepatan pembangunan, tetapi juga penguatan kedaulatan wilayah Indonesia. Wilayah perbatasan, 3T, dan daerah rawan bencana menjadi perhatian utama program ini.
Dengan ditandatanganinya MoU ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan keadilan infrastruktur. Di sisi lain, TNI mengukuhkan peran non-militer mereka dalam menjaga stabilitas nasional melalui kontribusi aktif dalam pembangunan fisik.
Langkah ini menjadi bukti konkret bahwa pembangunan tak lagi hanya tugas kementerian teknis, namun panggilan bersama antara seluruh elemen negara untuk membangun masa depan bangsa yang merata dan berkeadilan. (*)
