Jakarta, EKOIN.CO – Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Khairul Munadi, bersama Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Jumat (25/7). Kunjungan ini berlangsung di Balai Senat USK.
Agenda tersebut merupakan bagian dari Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, yang bertujuan menyerap aspirasi langsung dari perguruan tinggi. Kehadiran pemerintah pusat dan legislatif ini disambut oleh pimpinan dan sivitas akademika USK.
Dalam forum dialog, Dirjen Khairul menyampaikan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah, DPR, dan kampus dalam menyusun kebijakan pendidikan tinggi. Ia menekankan bahwa dialog seperti ini menjadi dasar perumusan strategi ke depan.
“Kami sangat mengapresiasi ruang diskusi terbuka seperti ini. Masukan dari USK akan menjadi referensi penting dalam perumusan program dan kebijakan pendidikan tinggi ke depan,” ujar Khairul.
Ia juga menyoroti tiga fokus utama Ditjen Dikti, yaitu penguatan Program Kampus Berdampak, peningkatan kapasitas dosen, serta kolaborasi kampus dengan dunia industri dan dunia kerja.
Sinergi Strategis untuk Daerah
Kunjungan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang menegaskan komitmen DPR untuk terus mengawal kebijakan strategis dan anggaran pendidikan tinggi di daerah. Ia menyebut USK sebagai perguruan tinggi yang perlu perhatian khusus.
“USK sebagai salah satu perguruan tinggi negeri unggulan di Aceh harus mendapatkan perhatian lebih, baik dalam hal pendanaan, pengembangan program studi, maupun perluasan akses pendidikan,” tutur Hetifah.
Dalam forum, sivitas akademika menyampaikan sejumlah isu, seperti tantangan pasca perubahan status PTNBH, keterlambatan dana KIP-K, serta kebutuhan percepatan pembangunan rumah sakit pendidikan dan rumah sakit hewan.
Menanggapi hal itu, Khairul Munadi kembali menegaskan pentingnya kemitraan antara kementerian, legislatif, dan kampus untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi nasional.
“Kami memahami berbagai tantangan yang dihadapi USK. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara Kemdiktisaintek, Komisi X DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar pendidikan tinggi Indonesia semakin inklusif, relevan, dan unggul,” katanya.
Komitmen Terhadap SDGs dan Akselerasi Pembangunan
Kegiatan ini sejalan dengan komitmen pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama Poin 4 tentang pendidikan berkualitas, Poin 9 mengenai infrastruktur dan inovasi, serta Poin 17 tentang kemitraan global.
Rektor USK, Marwan, turut menyampaikan tantangan yang kini dihadapi kampus pasca menjadi PTNBH. Ia menekankan bahwa status baru ini tidak mengubah esensi USK sebagai institusi pendidikan.
Marwan menjelaskan sejumlah kebutuhan utama, seperti pengembangan infrastruktur, keterbatasan anggaran, serta percepatan pembangunan rumah sakit pendidikan yang masih dalam proses di Bappenas.
“Kami berharap kunjungan ini dapat membuka ruang komunikasi yang lebih intensif antara perguruan tinggi dan para pengambil kebijakan, sehingga aspirasi kampus, khususnya dari daerah, dapat lebih diperhatikan dalam penyusunan kebijakan nasional,” ujar Rektor Marwan.
Kegiatan ini juga dihadiri pimpinan fakultas, dosen, Rektor Universitas Teuku Umar, perwakilan ISBI Aceh, serta seluruh anggota Komisi X DPR RI yang hadir untuk menyerap secara langsung masukan dari kampus.
Kunjungan kerja Dirjen Dikti dan Komisi X DPR RI ke USK menggambarkan upaya nyata pemerintah dalam membangun pendidikan tinggi yang berbasis kebutuhan lokal. Melalui forum dialog terbuka, tantangan dan aspirasi kampus dapat tersampaikan langsung kepada para pengambil keputusan.
Diskusi ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata perguruan tinggi di daerah. Terutama untuk menjawab persoalan pasca perubahan status PTNBH, penguatan riset, dan pembangunan infrastruktur penunjang pendidikan.
Dengan komunikasi yang terus terjalin, diharapkan sistem pendidikan tinggi Indonesia menjadi lebih inklusif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman secara berkelanjutan.(*)
